Poligami dalam Islam:

Tinjauan Sosiologis-Filosofis*

Shofiyullah Mz**

(shofiyullah@uin-suka.ac.id)

A. Iftitah

Perdebatan soal poligami, bagai perdebatan lebih dulu mana, ayam dan telur. Sebuah persoalan yang sebenarnya sudah diketahui jawabannya, namun kecenderungan memunculkan jawaban alternatif sama kuat dan ngototnya. Sebuah pertarungan antara akal sehat dan egoisme nafsu. Akal sehat dan egoisme nafsu dalam realitas kejiwaan manusia memang terlalu tipis sekat pembedanya. Terkadang salah satu mendominasi dan menindas yang lain, namun tidak jarang pula keduanya berjalan mesra bersama.

Bahkan, dalam suatu waktu, keduanya bisa dengan mudah saling bertukar wajah dan topeng. Terlalu susah membedakan di antaranya. Sederet argumentasi akan dipergunakan guna mempertahankan ke-egoan nafsunya. Kalau perlu mengatasnamakan Tuhan sebagai penafsir kebenaran tunggal (despotik). Begitu pula akal sehat, terkadang suka tergoda dan tergilincir oleh bujukan egoisme nafsu, sehingga tanpa disadari akal sehat meminta perlindungan pada ego-nafsunya. Fenomena poligami adalah wujud konkrit dari pertarungan antara akal sehat dan ke-ego-an nafsu manusia.

Wacana poligami sebenarnya bukan merupakan masalah baru. Poligami dapat dikatakan telah berkembang sejak manusia hidup dalam berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bernegara.[1] Menurut penuturan sejarah, orang (laki-laki) yang pertama kali melakukan praktek poligami adalah Nabi Ibrahim as (Abraham) yang menikah dengan Sarah sebagai isteri pertama dan Hajar (Haggar) sebagai isteri kedua.[2] Karena itu, praktek poligami pada dasarnya bukan termasuk ajaran Islam sebagaimana diklaim dunia Barat, tetapi sudah menjadi kecenderungan seluruh umat manusia dari berbagai strata sosial. Sebagai contoh, nabi-nabi dan pemimpin besar umat manusia yang disebutkan dalam kitab Taurat (Perjanjian Lama) ada Nabi Dawud (David) dan Nabi Sulaiman (Solomon).[3]

Menurut Haifa A. Jawwad, meskipun Kitab Perjanjian Baru (Injil) menganut asas perkawinan monogami sebagai bentuk perkawinan ideal, tetapi secara eksplisit kitab ini tidak melarang praktek poligami, kecuali bagi Uskup, gerejawan, dan biarawati. Kaum Kristiani awal menganggap poligami sebagai tradisi yang berlaku di masyarakat tempat turunnya agama Kristen. Semula tidak ada dewan gereja yang mengutuk dan tidak ada pula larangan poligami. Bahkan sebagian tokoh Kristen, seperti Santo Agustinus dan Martin Luther membolehkan praktek poligami. Sikap kedua tokoh tersebut tercermin dalam persetujuannya terhadap praktik poligami oleh Philip Hesse. Tidak hanya itu, pada tahun 1650 tokoh Kristen membolehkan seorang laki-laki kawin dengan dua orang perempuan. Poligami baru dilarang pada tahun 1880 ketika Kongres Amerika menyetujui resolusi larangan poligami.[4]

B. Muhammad SAW dan Poligami

Bicara poligami dalam Islam, sosok baginda Muhammad SAW yang akan pertama kali muncul di benak. Dalam catatan sejarah disebutkan, Muhammad SAW memiliki sembilan orang istri. Namun, semenjak beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ra pada usia 25 tahun, beliau tetap setia monogami hingga Khadijah wafat 28 tahun kemudian.[5] Setelah dua tahun ditinggal wafat istri pertama beliau Khadijah binti Khuwailid ra, Muhammad SAW kemudian menikah dengan delapan orang wanita yang semuanya janda kecuali seorang, Aisyah ra. Perkawinan Muhammad SAW tersebut berlangsung hingga beliau wafat 8 tahun kemudian. Jadi selama 28 tahun Muhammad SAW sangat setia terhadap Khadijah walau poligami pada saat itu adalah hal jamak terjadi di masyarakat.[6]

Surat An-Nisa ayat 3 diwahyukan tidak untuk mengesahkan poligami. Poligami tidak pernah diharamkan oleh Allah. Ia dibolehkan oleh syariat seluruh nabi. Sebagian besar para nabi beristri lebih dari satu. Sebelum ayat ini diturunkan kepada Nabi saw., beliau telah beristri tiga (Saudah, Aisyah dan Ummu Salamah ra). Sebagian besar sahabat juga berpoligami. Jadi tidak diperlukan lagi pengesahan atas suatu praktek yang halal dan telah dikenal. Ayat tersebut di atas diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak berbapak lagi. Dihadapkan pada masalah ini, orang Islam diarahkan untuk memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Sebagai akibatnya, janda-janda dan anak-anak yatim tidak terlantar, melainkan terserap ke dalam berbagai keluarga. Kalaupun petunjuk Tuhan ini menyiratkan suatu pembentukan hukum baru, hal itu bukanlah pemberian izin berpoligami, melainkan merupakan pembatasan jumlah istri sampai empat dan penetapan syarat lebih jauh, yakni bila suami tidak bisa bertindak adil terhadap seluruh istrinya, maka ia harus mempergauli mereka dengan baik atau beristri satu saja.

Dalam kitab Jami` al-Ushul, Ibn al-Atsir menegaskan bahwa poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial.[7] Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali.[8]

Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: “Barangsiapa yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus”.[9]. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi SAW menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri. Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan. Dari sudut ini, pernyataan “poligami itu sunah” sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi. Apalagi dengan melihat pernyataan dan sikap Nabi yang sangat tegas menolak kehendak poligami Ali bin Abi Thalib RA.

Nabi marah besar ketika mendengar putri beliau, Fatimah, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib. Nabi pun langsung masuk ke masjid, naik mimbar dan berkhutbah di depan banyak orang, “Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib,” sabda Nabi, “innî lâ ‘âdzan, (saya tidak akan izinkan), tsumma lâ ‘âdzan (sama sekali, saya tidak akan izinkan), tsumma lâ âdzan illâ an ahabba ‘ibn Abî Thâlib an yuthalliq ‘ibnatî, (sama sekali, saya tidak akan izinkan, kecuali bila anak Abi Thalib (Ali) menceraikan anakku dahulu).” Lalu Nabi melanjutkan, “Fâthimah bidh‘atun minnî, yurîbunî mâ ‘arâbahâ wa yu’dzînî mâ ‘adzâhâ, (Fatimah adalah bagian dari diriku; apa yang meresahkan dia, akan meresahkan diriku, dan apa yang menyakiti hatinya, akan menyakiti hatiku juga).”[10]

C. Poligami: Antara Ajaran dan Budaya

Poligami dalam antropologi sosial, dimaksud sebagai praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu waktu. Sedang monogami adalah lawan dari poligami, yaitu seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu waktu.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan group marriage (pernikahan kelompok, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namum poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis sangat menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

Dalam Islam, surat an-Nisa ayat 3, dikenal sebagai ayat poligami, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3).

Ayat di atas oleh sebagian ulama difahami sebagai kebolehan melakukan poligami berupa poligini. Namun sebagian yang lain menolak pendapat tersebut dengan berbagai argumen yang dikemukakan.

Di kalangan para ahli hukum Islam (fuqaha), seperti Malik ibn Anas,[11] asy-Syafi`i,[12] as-Sarakhsi[13], Ibn Mas`ud al-Kasani[14] (Ulama Hanafiyah) dan Ibn Qudamah[15] (Ulama Hanabilah) poligami diperbolehkan bagi seorang suami yang hendak melakukannya, dengan syarat sebagaimana ditetapkan al-Qur’an, yaitu; (1) tidak melebihi dari empat orang isteri (sebagai batas maksimal toleransinya).[16] (2) memiliki kemampuan untuk menafkahi para isterinya dan kemampuan berlaku adil di antara mereka. Ketentuan al-Qur’an tersebut diperkuat oleh beberapa hadis antara lain :

- Riwayat hadis tentang seorang suami dari Bani Saqif yang sebelum masuk Islam memiliki sepuluh orang isteri. Terhadap kasus ini Nabi bersabda :

أمسك منهن اربعا وفارق سائرهن[17]

- Tuntutan keharusan berbuat adil terhadap para isterinya, Nabi mencontohkan sikap adil terhadap para isterinya, sebagaimana dikemukakan A’isyah bahwa beliau adil dalam membagi giliran bersama mereka. Nabi bersabda :

اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تأخذنى فيما لا املك[18]

Bagi mereka yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil berarti mereka telah melakukan tindak kezaliman. Nabi memberikan gambaran (ancaman) terhadap mereka yang zalim seperti dalam sabdanya :

من كان له زوجتان (امرأتان) فمال إلى أحدهن فى القسم جاء يوم القيامة واحد شا قيه مائلا[19]

Hadis ini menginformasikan bahwa seorang suami yang berpoligami tidak adil terhadap para isterinya akan menjadi pincang sebagai tanda yang tidak bisa diingkari nanti di hari pembalasan. Meskipun hukuman ini bersifat moral, tetapi seorang yang memiliki kualitas ketaqwaan yang baik tidak akan melakukan kezaliman tersebut.

Dalam hal keadilan, asy-Syafi`i menambahkan bahwa keadilan itu bersifat materi bukan immateri (cinta dan kasih sayang) yang terkait dengan (perasaan) hati. Karena keadilan immateri sangat sulit diwujudkan. Karena itu, Allah menegaskan dalam firman-Nya :

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما[20]

Atas dasar pernyataan ayat di atas, maka keadilan yang mungkin dapat direalisasikan oleh manusia adalah bersifat fisik, yaitu perbuatan dan perkataan. Penafsiran yang demikian ini dibenarkan oleh ayat yang lain; ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف Al-Ahzab (33):50 dan وعاشروهن بالمعروف An-Nisa’ (4):19.

Dengan demikian, seorang suami yang berpoligami tidak boleh masuk ke rumah atau kamar isteri yang bukan gilirannya, kecuali karena kepentingan (bukan kebutuhan biologis). Bahkan untuk menghindari rasa cemburu dari isteri yang lain, suami tetap tidak boleh masuk ke rumah isterinya yang sakit kecuali dengan maksud menjenguk (pada siang hari). Meski terlihat sangat ketat dalam hal keadilan ini, bagi suami yang melanggarnya tidak ada hukuman kaffarat (denda). Jadi, bagian masing-masing isteri sama, baik yang sehat atau yang sakit (bukan gila). Hal ini berlaku juga bagi isteri yang sedang haid untuk tetap memperoleh haknya bercumbu dan bermesraan dengan suaminya. Bagian tersebut tidak harus berupa hubungan biologis.[21]

Berbeda dengan pandangan para ahli hukum Islam di atas, kalangan mufassir kontemporer, seperti Mahmoud Muhamed Taha, Muhammad Abduh, Qasim Ahmad dan lainnya justru mengarah pada larangan poligami. Menurut Taha, ajaran murni dalam Islam adalah monogami, dengan tanpa perceraian. Larangan poligami sebenarnya sudah tersirat pada An-Nisa ayat 3 yang dipertegas dengan ayat 129 yang menyatakan: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang perempuan saja”. Namun karena Islam turun pada masyarakat yang tidak menghargai perempuan dan seorang laki-lakinya dapat menikahi lebih dari sepuluh perempuan, maka syariah Islam membolehkan poligami secara terbatas, meskipun tidak secara langsung menganjurkan monogami karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan.[22]

Sementara menurut Abduh, poligami memang diungkap dalam al-Qur’an, tetapi hal harus diikuti syarat keadilan. Apabila si suami (dilingkupi perasaan) takut gagal memenuhi tuntutan tersebut maka seorang isteri saja sudah cukup.[23] Dalam realita yang terjadi dalam masyarakat Muslim sekarang ini, praktek poligami sering kali menyimpang dari maksud utama dispensasi poligami, yaitu untuk melindungi kaum perempuan (janda) dan anak yatim. Karena itu, praktek poligami sebaiknya dipersempit sekecil mungkin peluangnya, atau bahkan dilarang.[24] Penyempitan peluang atau pelarangan tersebut didasarkan pada alasan-alasan; pertama, kekhawatiran tidak mampu berbuat adil menunjukkan adanya keraguan dan ketidakpastian, sedangkan dispensasi poligami diberikan kepada mereka yang yakin secara pasti akan kemampuannya berbuat adil terhadap semua isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungjawabnya. Kedua, poligami merupakan masalah sangat pelik dan rumit. Karena itu, poligami hanya terbatas bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya dengan dasar yakin betul mampu berbuat adil sehingga ia dijauhkan dari dosa. Ketiga, bahaya yang timbul akibat kezaliman dalam poligami sangat luas, mencakup individu, keluarga, masyarakat dan negara, yang disebabkan oleh persaingan sesama isteri dan anak-anaknya. Keempat, al-Qur’an mengungkap poligami tidak spesifik tetapi disebut bersama dengan masalah anak yatim, sebagai kelompok mustad`afin (orang-orang lemah) yang sering kali menjadi obyek ketidakadilan. Anak yatim menjadi sasaran kezaliman karena tidak ada orang yang mengawasi dan melindungi hak-haknya. Begitu juga dalam poligami, perempuan juga menjadi sasaran kezaliman (karena peran mereka dalam perkawinan tidak signifikan).[25]

Pendapat yang sama dikemukakan Qasim Amin (juga modernis Mesir), bahwa sekalipun al-Qur’an membolehkan poligami tetapi sekaligus merupakan ancaman bagi para pelakunya. Pada hakikatnya, jika suami sudah meyakini bahwa dirinya tidak mampu berbuat adil, seharusnya ia tidak berpoligami. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bagi pihak yang sangat membutuhkan dan yakin mampu berbuat adil, dan yang mengetahui hal itu adalah dirinya sendiri dan Tuhan.[26]

Berbeda dengan keduanya, Syahrur justru berpendapat bahwa sesungguhnya Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Bila kedua syarat di atas tidak dipenuhi maka gugurlah perintah poligami atas dirinya.[27] Syahrur tidak setuju bila konsep adil dalam ayat ini dimaksudkan sebagai adil dalam menggilir nafkah batin (al-qasam li ad-dukhul). Ayat ini menurutnya, berkenaan dengan konsep keadilan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan anak yatim, bukan keadilan pembagian jatah kebutuhan biologis.[28] Dengan demikian, poligami itu tidak hanya berarti menjadikan ibu-ibu anak yatim sebagai isteri kedua dan seterusnya, tetapi juga berarti menjadikan anak-anak yatim sebagai anak yang berhak mendapatkan pendidikan dan nafkah (finansial).[29]

Asghar Ali Engineer, dalam bukunya, The Rights of Women in Islam, menyatakan bahwa poligami bersama pergundikan adalah sarana pelampiasan nafsu seksual yang bernaung di bawah hak kepemilikan (milk al-yamin). Keduanya bukan ajaran murni Islam tetapi sudah menjadi tradisi umat manusia selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Menurut Asghar, poligami merupakan pintu darurat bagi sekelompok laki-laki yang benar-benar terdesak untuk mendapatkan sesuatu dalam perkawinan yang tidak diperoleh dari isterinya (yang pertama). Ia tidak mendapatkan kesenangan dan ketenangan jiwa (sakinah) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an. Sehingga ia terdorong untuk mencari kepuasan dan kesenangan di luar cara-cara yang legal dan sah, yaitu perkawinan. Dengan demikian, poligami tidak dianjurkan atau diwajibkan, tetapi juga tidak dilarang oleh Islam. Asghar menolak pandangan kalangan tradisionalis yang melegalkan hubungan seksual tanpa akad nikah dengan budak-budak perempuan dan tawanan perang perempuan yang dimiliki seseorang (pergundikan). Setiap hubungan seksual harus diperoleh dengan cara legal dan sah, yaitu dengan akad.

Menengahi perdebatan di atas, seorang mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa al-Qur’an tidak pernah membuat peraturan tentang poligami, baik mewajibkan atau pun menganjurkannya. Karena praktek poligami telah berjalan jauh sebelum Islam datang. Dispensasi poligami tidak lain merupakan sebuah darurat kecil yang hanya bisa dilalui pada saat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak mudah. Jika demikian halnya, maka pernyataan al-Qur’an tentang poligami hendaknya tidak dilihat terbatas pada segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandangan pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Maka dari itu, wajar bagi satu perundang-undangan –terlebih Islam sebagai agama universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi– untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan kemungkinan.[30] Dalam pandangan Quraish Shihab, menutup rapat (melarang poligami) atau sebaliknya membuka lebar-lebar peluang poligami adalah kurang bijaksana (kurang logis). Ada beberapa alasan atau kondisi poligami diperbolehkan, seperti mandul, sakit parah yang tidak memungkinkan hubungan biologis, dan kondisi-kondisi lain yang menyerupai hal itu.[31]

Fazlur Rahman mengatakan poligami merupakan perkawinan yang bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada saat itu, yakni tindakan para wali yang tidak rela mengembalikan harta kekayaan anak yatim setelah anak itu menginjak usia cukup umur (balig).[32] Rahman tidak setuju dengan formulasi para modernis lain yang menggunakan QS. (4):3 dan 129 sebagai dasar asas perkawinan Islam adalah monogami, yakni dengan logika berpikir, al-Qur’an membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, tetapi disebut bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap para isterinya. Mungkin esensinya benar, bahwa al-Qur’an menghendaki asas monogami, tetapi formulasi modernis kurang meyakinkan. Sebab dengan konsep demikian terkesan ditemukan kontradiksi dalam al-Qur’an. Menurut Rahman, bolehnya poligami hanya bersifat temporal, dan tujuan akhirnya adalah menghapuskannya. Hal ini sejalan dengan tujuan al-Qur’an untuk menegakkan keadilan sosial (social justice), umumnya kepada masyarakat secara menyeluruh, dan terutama komunitas perempuan. Atas dasar itu, pengakuan dan kebolehan poligami hanya bersifat ad hoc, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu.[33]

Terlepas dari perdebatan di atas, di beberapa komunitas tertentu di Indonesia, masih ada yang masyarakatnya justru memberikan apresiasi bagi para tokoh pimpinan non formalnya yang melakukan poligami. Bahkan ada yang dengan suka rela menawarkan anak gadisnya untuk dimadu oleh sang tokoh dengan harapan mendapatkan keturunan yang baik, juga peningkatan status sosial yang bersangkutan karena memiliki “menantu” tokoh. Bagi mereka, menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari seorang tokoh bukan sesuatu yang memalukan apalagi menistakan. Sebaliknya, menjadi bagian dari keluarga sang tokoh, menjadi suatu prestasi dan kehormatan tersendiri. Sang gadis dan terutama keluarganya, sudah mengerti dan sadar akan resiko yang akan mereka terima kelak. Mereka sudah siap dengan resiko terberat sekalipun, seperti ia tetap tinggal di rumah orang tuanya dan hanya menerima nafkah batin “sang suami” sebulan atau dua bulan sekali.[34]

D. Negara dan Poligami

Dalam konteks negara yang berpenduduk mayoritas muslim, paling tidak, terdapat 3 sikap dalam menanggapi hal ini. Pertama, memandang poligami sebagai ketetapan agama yang boleh dilaksanakan secara luas selama sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Kecenderungan ini terdapat di Saudi Arabia, Kuwait dan sebagian negara Arab lainnya. Kedua, membatasi poligami dengan batasan-batasan baru yang tidak berlaku sebelumnya. Di Maroko, poligami boleh dipraktekkan jika suami dipandang mampu berbuat adil terhadap para istrinya. Di Syria, poligami dibatasi dengan ketentuan pada kemampuan memberi nafkah. Sementara itu, di Irak diberlakukan poligami apabila suami berjanji untuk berbuat adil dan memapu menafkahi keluarga. Sikap ketiga adalah mengharamkan poligami terhadap umat Islam dan menjadikan praktek poligami sebagai perbuatan dosa yang mesti ada hukumannya. Sikap ini bisa didapati misalnya di Tunisia.

Di Pakistan misalnya, negara ini memberlakukan hukum keluarga tahun 1961, dan membentuk Dewan Hakam yang bertugas memberi izin berpoligami bagi seorang suami berdasarkan hasil penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait. Dengan demikian, ukuran adil beralih dari suami ke Dewan Hakam. Selain Pakistan, ada Maroko dan Yordania. Maroko memberlakukan hukum keluarga tahun 1958, sedang Yordania tujuh tahun sebelum Maroko telah memberlakukan hukum yang sama, yakni tahun 1951. Dalam hal praktek poligami, kedua negara tersebut mengharuskan adanya perjanjian antara suami dan isteri (pertamanya), yakni bahwa apabila si suami menikah lagi berarti perkawinannya bubar dengan sendirinya.

Sementara negara Islam yang melakukan perubahan hukum keluarga secara total antara lain Turki dan Tunisia. Di Turki, praktek poligami dilarang dan apabila perkawinan itu telah terjadi maka hukumnya tidak sah berdasarkan undang-undang Tahun 1926. Tunisia lebih keras dari Turki, di negara Afrika Utara ini praktek poligami bukan hanya dilarang, tetapi laki-laki yang berpoligami di samping dikenai hukuman penjara satu tahun juga didenda uang sebesar 240.000 Frank bagi Tunisia, al-Qur’an yang menyatakan kemungkinan berbuat adil sangat kecil itu berarti poligami tidak dikehendaki al-Qur’an. Adapun hadis yang membatasi syarat keadilan yang bersifat materi bukan keadilan immateri (cinta dan kasih sayang) dinilai lemah.

Di Indonesia sendiri, pada dasarnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku (UU No.1 TH.1974) menganut asas perkawinan monogami.[35] Namun munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi harapan mayoritas umat Muslim Indonesia,[36] memberikan secercah harapan akan adanya pembaharuan hukum Islam yang mencerminkan keadilan gender. Karena buku kompilasi ini diproyeksikan menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi komunitas Muslim.[37]

E. Poligami: Antara Keadilan dan Kerjasama

Fungsi sosial agama menurut Durkheim adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang sudah ada. Agama sebenarnya bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Namun, masalah yang paling serius dalam semua ajaran agama adalah bagaimana mendekatkan antara teori dan praktek, bagaimana menyelaraskan antara ajaran dan pelaksanaan. Di samping itu, ada masalah yang tidak kalah peliknya, bagaimana memahami kerangka teori yang ada, sehingga memudahkan praktek, tanpa meninggalkan esensi ajaran.[38]

Dalam bukunya, Islam in Theory and Practice, Maryam Jameelah menyatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pemikiran yang keluar dari kepala seorang muslim dan yang keluar dari kepala seorang kafir. Keyakinan yang paling esensial dalam Islam, menurutnya adalah konsep man as the slave of God (manusia sebagai hamba Tuhan). Konsep ini sejalan dengan makna terminologi Islam itu sendiri, yakni submission to the will of Allah (penyerahan diri kepada kehendak Allah) dan siapa saja yang memilih melakukan itu bisa dikatakan muslim. Menerima ini, konsekuensinya sangat luas dan mendalam. Manusia dengan demikian tidak memiliki hak untuk membuat aturan hukum sendiri, mempolarisasikan antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia. Segala sesuatu harus tunduk kepada kehendak Tuhan yang telah diartikulasikan dalam wahyu lewat para nabi dan rasul.[39]

Berangkat dari konsep di atas, seorang hamba seharusnya tidak pernah mempertanyakan isu keadilan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak berarti bahwa tidak menjunjung tinggi keadilan. Hanya saja, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam definisi yang digariskan Allah dalam wahyu-Nya. Ini berbeda dengan tuntutan feminis soal kesetaraan gender dalam Islam.[40] Hampir semuanya berangkat dari tuntutan keadilan yang didasarkan pada ide-ide Barat sebab mereka menyangsikan keadilan yang ada dalam formulasi Islam terhadap hubungan laki-laki dan perempuan. Keadilan bagi mereka adalah persamaan, bukan kerjasama atau dalam redaksi lain, mereka tidak melihat kemungkinan adanya kerjasama kecuali dalam persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Mempertanyakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah seperti mendiskusikan kesetaraan antara bunga mawar dan anggrek. Masing-masing memiliki aroma, warna, bentuk dan keindahan.

Laki-laki dan wanita tidak sama. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Perempuan dengan konstruksi anatomi biologisnya yang bersifat bawaan (given) itu membawa konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari seperti perubahan pada bentuk tubuh yang berbeda dari laki-laki. Perbedaan bentuk tubuh mengharuskan adanya perbedaan pakaian yang dikenakannya dari laki-laki. Demikian seterusnya juga mengharuskan perlakuan yang berbeda saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Semua itu adalah perbedaan-perbedaan alami yang lahir dari sebab perbedaan bawaan yang bersifat kodrati (taken for granted) bukan rekayasa sosial (social construct).

Sementara pembedaan perlakuan yang seharusnya dihindari antara laki-laki dan perempuan adalah pada soal akses pendidikan, kesehatan, informasi, kekayaan juga status sosial. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda dalam hal tersebut, terlebih dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Semuanya memiliki kesempatan dan tanggungjawab yang sama. Adanya kehendak untuk melakukan kerjasama yang baik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya antara laki-laki dan perempuan, itulah makna keadilan yang sebenarnya. Bukan tuntutan adanya persamaan. Kerjasama yang baik menuntut adanya persamaan, tapi persamaan belum tentu melahirkan kerjasama.

F. Ikhtitam

Dari pemaparan di atas, dapat diambil simpulan bahwa dalam kasus poligami dituntut adanya kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Ajaran agama telah memberikan arahan dan petunjuk (guidance) yang baik, tinggal bagaimana manusia memberikan pemaknaan yang baik dan fungsional. Adanya kerjasama yang baik antara otak-rasio-nalar dengan hati-ego-nafsu yang lekat dalam setiap tubuh manusia adalah solusi yang tepat dibanding sekedar menuntut adanya kesamaan di antara keduanya. Kerjasama yang baik antara keduanya, akan melahirkan sebuah kekuatan dahsyat yang tak kan bisa dimiliki oleh makhluk lain ciptaanNya di muka bumi ini. Itulah pola relasi yang seharusnya diteladani oleh tubuh yang berjenis laki-laki dan tubuh yang berjenis perempuan. Demikian, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalam.

Grya Gaten View, Kamis Dini hari, 25 Desember 2008


* Disampaikan dalam Seminar Internasional: “Pembinaan Keluarga Bahagia” kerjasama Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jumat-Sabtu, 26-27 Desember 2008.

** Dosen Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

[1] Meskipun Adam dan Hawa sepanjang hidupnya tercatat melakukan pernikahan monogami, tetapi generasi penerusnya tidak sama seperti Adam dan Hawa. Tradisi poligami kemudian dipraktekkan oleh anak cucu Adam yang kemudian secara turun temurun diadaptasi oleh agama-agama Semit pra Islam. Lihat Abdul Naser Taufiq al-`Attar, Ta`addud az-Zaujat min Nabawi ad-Diniyyah wa al-Ijtimaiyyah wa al-Qanuniyyah, h. 72-76.

[2] Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 94. Bandingkan dengan Haifa A. Jawad, The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach, h. 146.

[3] Menurut satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Dawud memiliki 100 orang isteri, dan Nabi Sulaiman memiliki isteri 1000 orang yang terbagi dalam dua kelompok status sosial, 700 orang merdeka dan 300 orang budak. Lihat Haifa A. Jawad, The Rights of Women…, h. 146.

[4] Haifa A. Jawad, The Rights of Women.., h. 148.

[5] Dari perkawinan dengan Khadijah, lahir 2 orang putra dan 4 orang putri. Kedua putra beliau (Qasim dan Abdullah) meninggal dalam usia dibawah 2 tahun. Sementara keempat putri beliau tumbuh dewasa dan menikah, namun selain putri bungsu beliau, Fatima az-Zahra, semuanya meninggal pada tahun awal hijrah. Sedang Fatimah meninggal 6 bulan setelah Muhammad SAW wafat. Ensiklopedi Tematis, Dunia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jld 1., h. 81-135.

[6]Ibid.

[7]Ibn Atsir, Jâmi’ al-Ushûl, juz XII, hlm. 108-179.

[8]Ibid.

[9]Ibid., hlm.168, hadis nomor: 9049.

[10] Ibid., hlm.162, hadis nomor: 9026.

[11] Malik ibn Anas, Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. V, hlm. 217.

[12] Asy-Syafi`i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jld. V, hlm. 129.

[13] As-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut, (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1409 H/1989 M), jld. V, hlm.217.

[14] Ibn Mas`ud al-Kasani, Bada’i as-Sana’i fi Tartib asy-Syara’i, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1407 H/1996), jld. II, hlm. 491.

[15] Ibn Qudamah, al-Mugni wa Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), jld., VII, hlm. 436.

[16] Berdasarkan klasifikasi status individu, orang merdeka atau budak, di kalangan ahli hukum Islam tradisionalis terdapat perbedaan pendapat. Menurut Malik ibn Anas dan kalangan Zahiriyyah, baik orang merdeka ataupun budak, keduanya diperbolehkan berpoligami dengan empat orang isteri. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi`i, budak hanya diperbolehkan berpoligami dengan dua orang isteri. Lihat Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, jld. II, hlm.31.

[17] Malik ibn Anas, al-Muwatta’, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 362; At-Tirmizi, al-Jami` as-Sahih, “Kitab an-Nikah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadis no. 1059; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, “Kitab an-Nikah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadis no. 1822; an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, “Kitab asyarah an-Nisa’”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadis no. 3882; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, “Kitab an-Nikah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadis no. 1961.

[18] At-Tirmizi, al-Jami` as-Sahih, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1059; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1822; an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, “Kitab asyarah an-Nisa’”, hadis no. 3882; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1961; Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 362.

[19] At-Tirmizi, al-Jami` as-Sahih, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1060; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1821; an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, “Kitab asyarah an-Nisa’”, hadis no. 3881; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1959; ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 2109.

[20] An-Nisa’ (4):129.

[21] Asy-Syafi`i, al-Umm, V:172-173.

[22]M.M. Taha, ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam, (Ttp.: Tnp., tt), hlm. 128.

[23] M. Rasyid Rida, Tafsir al-Qur’an al-Karim al-Manar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:348. dijelaskan bahwa menurut Abduh; “Hukum Islam memperbolehkan seorang suami memiliki isteri sampai empat orang ketika ia merasa mampu memperlakukan mereka secara adil. Akan tetapi apabila ia merasa tidak mampu kondisi seperti itu, maka dia dilarang menikahi perempuan lebih dari satu orang.”

[24] Rasyid Rida, al-Manar, IV:348.

[25] Ibid, IV:348.

[26] Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah, (Tunis: Dar al-Ma`rif, 1990), h. 162.

[27] Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an, h. 599.

[28] Muhammad Syahrur, Nahw Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islami, Fiqh al-Mar`ah, h. 307.

[29] Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an, h. 597-598.

[30] M.Quraish Syihab, Wawasan al-Qur`an, hlm. 200.

[31] Ibid.

[32] Fazlur Rahman, “The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation”, dalam The Saparate World, h. 298.

[33] Ibid., h. 299-301. Fazlur Rahman mencontohkan krisis sosial yang terjadi di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, dimana terdapat beberapa wilayah baru (sebagai upaya perluasan) Islam. Ketika itu komunitas perempuan banyak yang menjadi tawanan dan menjadi budak dengan harga murah. Konteks ini mirip dengan kondisi pra-Islam, ketika poligami telah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dari masyarakat, sebab jumlah perempuan melimpah. Lihat juga Fazlur Rahman, “The Muslim Family Laws”, h. 418.

[34] Tokoh non formal yang dimaksud tidak hanya pimpinan keagamaan tapi seseorang yang oleh masyarakat setempat dianggap memiliki nilai di atas rata-rata sehingga ia disegani dan dihormati.

[35]Pasal 3 (1) menyatakan: Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan berdasarkan Pasal 4 (2) poligami hanya diberikan oleh Pengadilan apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

[36]Harapan tersebut didasarkan pada opini bahwa UU No.1 TH. 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional oleh sebagian Muslim dianggap belum mencerminkan sifat Islam karena tidak sesuai dengan kitab-kitab fiqh. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, hlm. 183.

[37]Satria Effendi, “Munawir Sjadzal”, hlm. 293.

[38] Y.M. Yinger, Religion, Society and the Individual, 1957 bandingkan dengan Peter Berger, The Social Reality of Religion, 1969.

[39] Maryam Jameelah, seorang intelektual, penulis di bidang agama, filsafat, sejarah dan peradaban. Ia meyakini teks-teks Al-Qur’an dengan keimanan yang dalam. Lahir di New York, Amerika Serikat, 3 Mei 1934. Sebelum masuk Islam, ia bernama Margaret Marcus. Dia seorang pemikir dari keluarga Yahudi yang dibesarkan dalam masyarakat multinasional, New York City.

[40] Dalam The Interpretation of the Bible in the Church, the Pontifical Biblical Commision (Kanisius:2003), dijelaskan bahwa asal-usul sejarah penafsiran kitab suci ala feminis dapat dijumpai di Amerika Serikat di akhir abad 19. Dalam konteks perjuangan sosio-budaya bagi hak-hak perempuan, dewan editor komisi yang bertanggung jawab atas revisi (tahrif) Alkitab menghasilkan The Woman’s Bible dalam dua jilid. Gerakan feminisme di lingkungan Kristen ini kemudian berkembang pesat, khususnya di Amerika Utara. Dalam perkembangannya, gerakan feminis ini memiliki 3 bentuk pendangan terhadap Alkitab, Pertama; yaitu bentuk radikal yang menolak seluruh wibawa Alkitab, karena Alkitab dihasilkan oleh kaum laki-laki untuk meneguhkan dominasinya terhadap kaum wanita. Kedua, berbentuk neo-ortodoks yang menerima Alkitab sebatas sebagai wahyu (profetis) dan fungsinya sebagai pelayanan, paling tidak, sejauh Alkitab berpihak pada kaum tertindas dan wanita. Ketiga, berbentuk kritis yang berusaha mengungkap kesetaraan posisi dan peran murid-murid perempuan dalam kehidupan Yesus dan jemaat-jemaat Paulinis. Kesetaraan status wanita banyak tersembunyi dalam teks Perjanjian Baru dan semakin kabur dengan budaya patriarki.