Category: Pesantren



Oleh: Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

“Ilmu harus bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik karena menurut pandangan Islam politik harus tunduk kepada ilmu. Politik mendorong orang untuk bertujuan mencari kemenangan, sedangkan ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran” (K.H. Abdul Wahid Hasyim).[1]

Pembuka

Pendapat Kyai Wahid yang baru dikutip ini adalah sesuatu yang ideal dan seharusnya demikian, tetapi dalam kenyataan empirik sering benar berlaku adalah kebalikannya, yaitu politik kekuasaan tidak menghiraukan ilmu dan bahkan memperalat agama. Kyai Wahid benar bahwa politik mendorong manusia untuk mencari kemenangan, sedangkan ilmu untuk mencari kebenaran. Makalah ini akan mencoba melihat dialektika hubungan agama –ilmu tidak kita bahas– dan kekuasaan dalam sejarah kontemporer Indonesia.

Agama dan kekuasaan di Indonesia: sebuah dialektika

Di antara para pendiri bangsa dan negara yang terlibat dalam BPUUPK (Badan Penyelidik Uasaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) tahun 1945, adalah Bung Hatta yang berani berbicara terus terang tentang bagaimana semestinya hubungan agama dan kekuasaan dalam negara Indonesia merdeka di bawah judul “Agama dan Negara.”[2] Dalam pidato itu terasa sekali Bung Hatta menguasai persoalan krusial ini dengan amat baik dalam perspektif keindonesiaan yang diucapkan sekitar dua setengah bulan sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat pidato Hatta ini terasa kemiripannya dengan pendapat Kyai Wahid di atas. Kira-kira rumusannya begini: hati-hati dengan politik kekuasaan yang sering tidak menghiraukan kebenaran dan moralitas, tetapi sarat dengan nafsu untuk merebut kemenangan untuk berkuasa!

Di kalangan pemeluk agama-agama di Indonesia, yang paling “ribut” membicarakan hubungan agama dan kekuasaan/negara adalah tokoh-tokoh organisasi atau partai Islam. Pemeluk agama-agama lain, khususnya Kristen dan Katolik, sudah tidak lagi bersemangat untuk itu. Barangkali penyebabnya adalah karena di abad-abad pertengahan di Eropa yang mayoritas penganut kedua agama itu sudah menjalani perdebatan sengit yang cukup lama mengenai hubungan negara dan Gereja yang pada akhirnya dimenangkan oleh negara. Dalam tradisi Kristen memang ada diktum: serahkan hak raja kepada raja, hak Tuhan kepada Tuhan. Artinya Gereja tidak boleh mengurus negara, dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Tetapi Vatikan adalah sebuah negara teokratik yang unik, di dalamnya Paus merangkap sebagai kepala negara. Umat Kristen dan Katolik di dunia umumnya menganut doktrin “pemisahan Gereja dan negara.” Masing-masing entitas punya domainnya masing-masing, sekalipun dalam realitas pelaksanaannya tidak selalu mulus. Dalam sejarah Eropa dikenal juga teori caesarpapism, di mana raja menguasai baik kerajaannya sendiri mau pun Gereja yang berada dalam batas-batas wilayahnya.

Dalam Islam tidak dikenal institusi seperti Gereja. Dengan demikian teori “pemisahan Gereja dan negara” tidak pernah timbul. Namun demikian pada zaman kelasik telah berkembang doktrin-doktrin yang membenarkan sistem kekuasaan absolut, seperti yang dikutip oleh Ibn Taimiyah: “Sultan adalah bayangan Tuhan di muka bumi,”[3] agak mirip dengan konsep dewa-raja dalam tradisi Hindu. Bahkan ada lagi yang lebih dramatis tentang mutlaknya sistem kekuasaan yang diwakili sultan itu: “Enam puluh tahun di bawah sultan yang jahat lebih baik dari pada satu malam tanpa sultan.”[4] Dengan demikian teori-teori politik yang memandang sistem kekuasaan begitu agung, juga tidak aneh dalam sejarah Islam. Tujuannya menurut Ibn Taimyah adalah “untuk menjaga mayoritas umat Islam dan imamnya.”[5] Dalam kritiknya terhadap sikap kompromis total ini, Fazlur Rahman menyatakan keberatan yang serius:

…sebuah pertimbangan yang lebih cermat akan mengatakan bahwa suatu kompromisme dan pasifisme, tidak perduli betapa pun mulia motivasinya, berarti sepenuhnya telah menghancurkan diri sendiri, karena ia menanamkan sikap pasif dan tak acuh, dan kemudian mulculnya rasa curiga yang fatal terhadap pemerintah. Dan inilah yang benar-benar berlaku dalam Islam. Sekiranya untuk menjaga solidaritas komunitas sebagai tujuan jangka jauhnya–memang demikianlah dan semestinya begitu–maka untuk menjamin stabilitas politik, lembaga-lembaga poltik yang memadai haruslah telah diciptakan. Syura misalnya haruslah dikembangkan menjadi suatu organisasi permanen dan efektif. Sayangnya tidak satu pun seperti itu yang dihasilhan.[6]

Selama berabad-abad dunia Islam kosong dari teori politik yang memberdayakan umat sebagai manusia merdeka. Kewajiban mereka adalah taat kepada penguasa. Para ‘ulama umumnya tidak berupaya membangun teori-teori politik yang berangkat dari doktrin egalitarian dalam al-Qur’an.[7]

Kita kembali kepada teori pemisahan agama dan negara yang juga berkembang di Indonesia. Untuk menghadapi perbedaan pendapat dalam BPUUPK, Bung Hatta tampaknya menempuh jalan tengah yang moderat. Menurut Bung Hatta, yang perlu dipisahkan adalah antara urusan negara dan urusan agama, sebab jika tidak demikian, yang akan berlaku adalah agama diperalat negara. Kita kutip selengkapnya: “Kita tidak akan mendirikan Negara dengan dasar perpisahan antara “agama” dan “negara”, melainkan kita akan mendirikan negara modern diatas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh Negara, maka agama menjadi perkakas negara, dan dengan ini hilang sifatnya yang murni.”[8] Kemudian diteruskan dengan kesimpulan ini: “Urusan Negara urusan kita semua. Urusan agama Islam adalah urusan ummat dan masyarakat Islam semata-mata.”[9] Pendapat Hatta ini jelas tidak disetujui oleh tokoh-tokoh Islam santri dalam BPUUPK, sekalipun dalam cara hidup keseharian Bung Hatta mungkin melebihi seorang santri dalam arti moral, disiplin, dan kejernihan berfikir. Dari sisi inilah tokoh-tokoh Islam sangat menghormati integritas Bung Hatta, sekalipun pandangannya tentang teori kenegaraan belum tentu disetujui.

Selanjutnya jika kita mencoba berfikir dialektis model Hegel dalam membaca hubungan antara agama dan negara (sistem kekuasaan) di Indonesia, maka formulanya adalah sebagai berikut: teori negara sekuler dengan konsep “pemisahan agama dan negara” seperti yang diusulkan oleh kaum nasionalis sebagai tesis, sedangkan anti-tesisnya adalah konsep “persatuan agama dan negara” dalam format negara Islam atau Islam sebagai dasar negara yang dimajukan oleh tokoh-tokoh santri dari berbagai latar belakang, baik dalam BPUUPK mau pun kemudian dalam Majelis Konstituante tahun 1950-an. Dengan Pancasila dalam bentuk Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, di mana Kyai Wahid menjadi salah seorang anggotanya yang berjumlah sembilan itu, sebenarnya sebuah sintesis telah tercapai. Tetapi kesepakatan ini ternyata hanya berusia selama 57 hari, karena dalam pertemuan antara Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam pada 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bung Hatta mengatakan bahwa di antara tokoh Islam yang hadir dalam pertemuan kilat pada 18 Agustus itu adalah Kyai Wahid, tetapi sumber lain mengatakan bahwa innformasi itu tidak benar, sebab Kyai Wahid ketika itu sedang berada di Jawa Timur.[10]

Dengan perubahan formula pada sila pertama Pancasila tidak berarti bahwa sintesis di atas telah mengalami perubahan secara mendasar, karena atribut “Yang Maha Esa” sebagai ganti anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setidak-tidaknya sedikit menenangkan wakil-wakil golongan santri ketika itu. Tetapi setelah Pemilu 1955 di bawah payung UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, dalam Majelis Konstituante yang bersidang antara 1956-1959, wakil-wakil kaum santri kembali memperjuangkan agar Islam dijadikan dasar negara berhadapan dengan Pancasila yang diusulkan oleh partai-partai nasionalis dan bahkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia).[11] Perjuangan kali ini pun tidak berhasil karena suara wakil-wakil pendukung Pancasila dan pendukung Dasar Islam dalam majelis sama-sama gagal meraih suara terbanyak seperti yang dituntut oleh UUDS. Keadaan inilah kemudian yang membawa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan keputusan kembali kepada UUD 1945, di mana Pancasila tetap sebagai dasar negara. Lagi, untuk menenangkan wakil-wakil Islam dalam konsiderasi dekrit disebutkan pula posisi Piagam Jakarta sebagai berikut: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebuat…”[12]

Sampai dengan era dasawarsa kedua abad ke-21, Pancasila yang kita kenal sekarang tetaplah Pancasila hasil perubahan tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD 1945 telah mengalami empat kali amendemen dalam tempo dua tahun. Amendemen-amendemen ini telah digugat pula oleh berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan ruh Pancasila dan UDD 1945 yang asli. Dalam pada itu di kalangan kecil umat Islam bahkan bergerak lebih ekstrem dengan menolak Pancasila sebagai dasar negara, digantikan oleh dasar Islam dengan semboyan pelaksanaan syari’at Islam, sebagaimana yang dituntut oleh Piagam Jakarta. Bagi arus besar umat Islam Indonesia, dasar Pancasila sudah diterima dengan penuh kesadaran, tetapi mereka tetap prihatin menghadapi kenyataan karena nilai-nilai luhur Pancasila itu belum kunjung membimbing cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila malah dikhianati dalam perbuatan.

Posisi saya dalam memandang politik kekuasaan

Pandangan Hatta tentang agama yang sering dijadikan alat oleh negara secara empirik berlaku di mana-mana di muka bumi, tidak perduli agama dan ideologi politik yang dianut oleh pemangku kekuasaan itu. Sepanjang sejarah Islam contoh-contoh tentang penyalahgunaan kekuasaan ini tidak diragukan lagi telah mengisi berita-berita sejarah dalam tempo yang lama. Revolusi yang sedang berlangsung di beberapa negara Arab adalah contoh-contoh mutakhir tentang bagaimana agama sebagai dasar moral sudah lama tidak berfungsi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama tentang rezim yang sedang berkuasa lebih banyak memberikan legitimasi terhadap kenyataan politik yang ada. Begitu juga para penulis kelasik tidak berupaya untuk membangun teori politik yang lebih dekat kepada cita-cita al-Qur’an mengenai keadilan dan doktrin persamaan. “Tidak ada perubahan dalam teori politik di dunia Islam selama 1000 tahun,” tulis Qamaruddin Khan.[13] Buntut jangka panjangnya sungguh fatal bagi munculnya pemikiran segar dalam teori politik Islam. Dikatakan selanjutnya: “Akibatnya terdapat perlawanan keras terhadap pemikiran segar. Gagasan baru apa pun dipandang bid’ah, sekalipun itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Semangat penyelidikan bebas yang diproklamasikan al-Qur’an telah diterlantarkan umat Islam. Situasi menyedihkan ini masih sedang bekerja sebagai rintangan besar bagi pemikiran orisinal dalam Islam.”[14]

Kita kembali ke Indonesia tentang hubungan agama dan kekuasaan. Pertanyannya adalah: apakah politik kekuasaan itu selalu kotor? Dalam sejarah kontemporer Indonesia, perdebatan tentang isu ini tidak kurang sengitnya. Pihak yang membela dasar negara sekuler berdalil bahwa politik kekuasaan itu kotor, oleh sebab itu jangan dicampuradukkan dengan agama yang suci. Sebaliknya pihak santri membantah pandangan ini dengan mengatakan justru karena politik kekuasaan itu kotor perlu dikawal oleh ajaran agama yang suci agar praktik kotor itu bisa dicegah, setidak-tidaknya dikurangi. Dalam masalah hubungan agama dan negara sebagai sistem kekuasaan, pandangan al-Ghazali (1058-1111) mungkin baik juga dikutip: “Agama itu dasar, sultan itu pengawal/penjaga.”[15] Artinya agama dijadikan landasan moral agar kekuasaan itu tidak jauh melenceng, sekalipun dalam realitas politik sukar sekali untuk dijalankan. Tetapi setidak-tidaknya acuan moral itu harus ada, apakah itu agama atau fasal-fasal dalam konstitusi.

Penutup

Akhirnya, dengan modal Pancasila sebagai dasar negara, sebenarnya acuan moral dalam sistem kekuasaan kita sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi dicari dasar lain. Tetapi yang selalu bermasalah adalah kualitas manusia tuna-moral yang sering berlindung di balik dasar Pancasila itu. Akibatnya adalah bahwa bangsa dan negara ini masih saja berada dalam lingkungan kultur politik kumuh. Kenyataan yang cukup ironis di depan kita adalah ini: para politisi yang mengaku beragama atau mereka yang jarang menyebut agama, kelakuannya rata-rata tidak banyak perbedaan. Inilah tragedi yang dibebankan atas bahu Pancasila yang harus segera dihentikan. Pendapat Kyai Wahid dan Bung Hatta perlu dibaca lagi agar bangsa ini cepat ke luar dari kubangan politik kekuasaan yang kotor yang sarat dosa dan dusta itu.

(Disampaikan di depan Seminar Nasional Pemikiran Politik K.H.A. Wahid Hasyim: “Agama, Politik, dan Kekuasaan”, bertempat di kampus UIN Makassar, 25 Juni 2011)


KH Wahid Hasyim dan Kelahiran Pancasila
by Husnun N Djuraid on Saturday, June 4, 2011 at 4:01am

HARI Rabu 1 Juni 2011, bangsa Indonesia memeringati pidato Bung Karno yang menandai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Peringatan ini terasa lebih mengena, lebih punya nilai historis ketimbangan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang lebih banyak kultus individu. Menganggap Pancasila sesuatu yang sakral yang tidak boleh diutak-atik. Kesan sakral yang sengaja diciptakan oleh penguasa melalui penempatan dan penciptaan sejarah tentang munculnya pemberontakan yang akan menggantikan Pancasila dengan faham yang lain.
Tapi saat memeringati lahirnya Pancasila, tidak banyak yang tahu tentang profil seorang tokoh yang punya peran yang (sangat) penting dalam lahirnya dasar negara. Dia adalah almaghfirullah KH A Wahid Hasyim, pahlawan nasional, mantan anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertugas untuk pembentukan negara dan dasarnya. Dalam catatan sejarah disebutkan, Kiai Wahid memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Kebetulan momen pidato Bung Karno yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu sama dengan hari lahir Kia Wahid, 1 Juni 1914.
Banyak peran besar yang dibuat Kiai Wahid untuk negaranya, tapi diantara sekian banyak itu yang paling fenomenal adalah saat perdebatan sidang BPUPKI yang membahas soal dasar negara. Kelompok agama menghendaki dasar negara itu mencantumkan Piagam Jakarta, tapi kelompok lain menolak. Terjadi perdebatan seru dari masing-masing pihak untuk mempertahankan argumennya. Di tengah perdebatan itu, Bung Karno minta pendapat Kiai Wahid. Maka dengan sikap yang tenang – meskipun dia menjadi anggota termuda BPUPKI – dia meyakinkan forum untuk menghapus tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Penghapusan tujuh kata itu merupakan keputusan yang berani yang kemudian terbukti bisa diterima oleh semua pihak.
Kiai Wahid juga berperan besar dalam pembentukan pendidikan tinggi Islam, saat dia menjadi menteri agama, yang sekarang berkembang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), setelah sebelumnya populer dengan nama IAIN. Pendidikan agama, tidak cukup hanya sampai di pesantren yang setara dengan pendidikan menengah, tapi harus lebih tinggi lagi dengan kajian yang mendalam. Pendidikan tinggi Islam itu mengadopsi sistem pendidikan umum yang digabung dengan pesantren.
Visinya yang tajam tentang masa depan bangsa melalui pendidikan agama itu ternyata bukan diperoleh melalui pendidikan formal. Ini agak ironis. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Tebu Ireng Jombang, dia berkelana ke berbagai pesantren, itupun hanya untuk waktu hitungan bulan. Pendidikan yang ‘’agak lama’’ adalah saat dia belajar di Makkah selama dua tahun.
Tanpa pendidikan formal bukan alangan baginya untuk mencari ilmu. Sejak kecil Kiai Wahid dikenal sangat gemar membaca aneka buku. Sastra Arab adalah salah satu kegemarannya. Meskipun demikian, dia tidak ingin para santri hanya berkutat pada bahasa Arab. Saat ditunjuk orang tuanya Hadratusyaikh KH Hasyim Asy’ari untuk memimpin Pondok Tebu Ireng, dia memasukkan pelajaran bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Meskipun ini menimbulkan kontroversi, tapi dia tetap pada pendiriannya, santri harus memiliki pengetahuan yang luas selain pengetahuan agama.
Pada saat kita mengenang sejarah ketika Pancasila dijadikan dasar negara, tidak ada salahnya kita juga mengenang Kiai Wahid yang penuh keteladanan dan keberanian. Kiai Wahid adalah orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan pada lembaga formal, tapi pengetahuannya melebihi mereka yang sudah melahap habis semua bangku pendidikan. Kegandrungannya untuk membaca menyebabkan pengetahuannya sangat luas, bukan hanya soal agama, tapi juga pada masalah-masalah keduniaan.
Pendidikan menjadi perhatiannya, baik saat masih berada di Tebu Ireng maupun saat menjabat sebagai Menteri Agama. Lembaga pendidikan tinggi Islam diharapkan sebagi kelanjutan dari sistem pendidikan di pesantren, mampu menghasilkan intelektual yang santri dan santri yang intelektual. Setelah melalui berbagai proses panjang – dan tentu saja disertai kegagalan – semangat revitalisasi pendidikan tinggi Islam itu tengah berlangsung. Dia sangat prihatin dengan kondisi umat Islam yang terus menikmati tidur panjang dan mabuk kekuasaan dan politik.
Sikap demokratis Kiai Wahid juga diterapkan di rumah, dalam mendidik anak-anaknya. Meskipun berlatar belakang pendidikan pesantren yang kental, Kiai Wahid tidak pernah memaksakan anak-anaknya sekolah di pesantren. Dia bercita-cita, anak-anaknya menempuh pendidikan yang beragam ; insinyur, dokter, kiai, politisi dan lainnya. Dan cita-citanya itu terkabul, ada anaknya yang jadi insinyur, jadi dokter, jadi politisi dan jadi kiai. Bahkan salah satu anaknya (Gus Dur) menjadi presiden ke-empat Republik Indonesia


Landscape Pemikiran K.H. A. Wahid Hasyim:
Moderat, Substantif, dan Inklusif
Shofiyullah Mz

Dasar Pemikiran
Berbicara khazanah intelektual Islam, tidak mungkin lepas dari kontribusi pemikiran para ulama. Ulama menduduki posisi amat penting sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Salah seorang ulama besar Indonesia yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pemikiran Islam adalah KH. Abdul Wahid Hasyim (atau sering dikenal Kiai Wahid). Beliau adalah Pahlawan Nasional, anggota BPUPKI, tim perumus Pancasila, dan merupakan Menteri Agama tiga kabinet (Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, dan Kabinet Sukiman). Sebagaimana akan dilihat nanti, corak pemikiran beliau masih sangat relevan dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Tulisan ini mencoba memahami corak pemikiran Kiai Wahid terutama dalam memandang realitas sosial yang mengitarinya.
Untuk membaca kerangka pikir (Thought Frame) Kiai Wahid, penulis menggunakan perspektif sosiologi. Secara sosiologis, pandangan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama (Bawali dan Wardi, 1989; Ritzer, 2003). Pertama, pandangan kultural. Cara pandang ini melihat bahwa gaya berpikir (think style) seseorang biasanya dipengaruhi oleh sistem prakonsepsi dan nilai-nilai yang telah tertanam di benaknya sejak masih kecil akibat lingkungan sosialnya. Prakonsepsi dan nilai-nilai ini tersembunyi di balik kesadarannya. Misalnya, pandangan bahwa nilai-nilai tertentu dalam kebudayaan lain dianggap menyimpang dari nilai yang telah biasa dialami dalam kebudayaan sendiri. Kecenderungan ini seringkali mengarah pada penilaian subyektif yang menganggap nilai-nilai itu keliru, tidak alami, bahkan seketika dianggap kriminal.
Kedua, faktor kedudukan sosial. Pikiran seseorang biasanya dipengaruhi oleh klasifikasi kelas sosial dan posisi sosialnya. Kelas oposan biasanya memiliki sistem nilai yang oposan pula. Apa yang baik bagi seseorang bisa tidak baik bagi orang lain. Misalnya, kelas atas biasa memandang aksi revolusi sebagai suatu penyimpangan atau kejahatan yang pelakunya harus dihukum mati karena hal itu merusak ketentraman dan kedamaian umum atau mengacaukan tatanan sosial yang mereka anggap mapan. Sebaliknya kelas bawah, memandang revolusi sebagai suatu fenomena yang dapat membawa rahmat atau tindakan Tuhan untuk mengembalikan ‘keadilan’ sosial.
Ketiga, pikiran seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan dan emosi personalnya. Tak seorang pun dapat menghindar dari pengaruh emosinya ketika dia jatuh pada satu pilihan. Bahkan Aristoteles sekali pun, orang yang sangat mempercayai kemampuan logika berpikir, mengakui bahwa emosi sangat berpengaruh terhadap pemikiran manusia. Tampaknya manusia akan selalu terpenjara di dalam tiga lingkaran di atas. Jika ia dapat membebaskan dirinya dari lingkaran kulturnya, ia masih akan dibatasi oleh lingkaran kedua, yaitu sikap-sikap kelasnya. Kalau ia dapat membebaskan diri dari lingkaran kedua, ia barangkali bakal dibatasi oleh lingkaran ketiga, emosinya.
Apabila mengikuti kerangka di atas, maka sesungguhnya objektivitas itu sulit didapat—untuk tidak mengatakan mustahil. Namun demikian, dalam sebuah kerja ilmiah, tingkat objektivitas tertentu dapat dicapai, sebagaimana dikemukakan Mannheim. Menurut Mannheim (1936) objektivitas mungkin tercapai dalam konteks pemikiran yang secara situasional terkondisikan. Misalnya, (1) dalam situasi ketika para peneliti yang berbeda terjun dalam sistem yang serupa, setelah itu mereka melakukan kategorisasi untuk kemudian berdiskusi dengan hasil-hasil yang mereka peroleh, hingga mereka sampai pada hasil kesimpulan yang sama; (2) apabila peneliti memiliki perspektif yang berbeda “objektivitas” dalam bentuk tidak langsung, maka apa yang secara benar dan berbeda dilihat dari dua perspektif, serta mengupayakan satu bentuk formula untuk menemukan alat pengukur umum bagi berbagai perspektif tersebut. Dengan kata lain, perbedaan perspektif itu adalah perbedaan kadar objektivitas. Bisa jadi satu perspektif memiliki kadar objektivitas lebih tinggi dari perspektif yang lain. Yang jelas, perbedaan itu masih dipandang “objektif” sepanjang tidak keluar dari prosedur-prosedur ilmiah yang telah disepakati, atau secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan.
Perspektif inilah yang penulis coba terapkan dalam mempelajari pemikiran sosial keagamaan Kiai Wahid. Penulis semampu mungkin menjaga kadar objektivitas sebagai seorang akademisi, meskipun harus diakui unsur subjektivitas tidak mungkin sepenuhnya dapat dihilangkan dalam tulisan ini. Sesuai dengan kerangka di atas, maka tulisan ini mau tidak mau harus dimulai dengan perjalanan intelektual yang membentuk kepribadin Kiai Wahid, setting kultural yang melingkupi kehidupannya, serta posisi dan peran sosialnya di tengah masyarakat. Sebagian pembahasan mungkin mengulang penjelasan penulis lain dalam buku ini. Namun hal itu tidak dapat dihindari mengingat tiga hal tersebut merupakan pintu masuk untuk dapat memahami tafsir sosial keagamaan K.H. Abdul Wahid Hasyim.

Setting Intelektual, Kultural, dan Sosial
1. Perjalanan Intelektual
Abdul Wahid Hasyim adalah putra dari pasangan KH. M. Hasyim Asy’ari—Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas (Madiun) yang di lahirkan pada Jum’at legi, 5 Rabi’ul Awal 1333 H./1 Juni 1914 M. Ayahandanya semula memberinya nama Muhammad Asy’ari, diambil dari nama kakeknya. Namun, namanya kemudian diganti menjadi Abdul Wahid, diambil dari nama datuknya. Wahid adalah anak kelima dan anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara.
Kiai Wahid kecil sudah masuk Madrasah Tebuireng dan lulus di usia sangat belia, 12 tahun. Selama bersekolah, ia giat mempelajari ilmu-ilmu kesusastraan dan budaya Arab secara otodidak. Ia juga mempunyai hobi membaca yang sangat kuat. Dalam sehari, ia membaca minimal lima jam. Wahid juga hafal banyak syair Arab yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. Menginjak usia 13 tahun, Abdul Wahid mulai melakukan pengembaraan mencari ilmu. Awalnya ia belajar di Pondok Siwalan, Panji, Sidoarjo. Di pesantren itu ia hanya nyantri selama 25 hari, mulai dari awal Ramadan hingga tanggal 25. Setelah itu Wahid pindah ke Pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren yang didirikan KH. Abdul Karim, teman dan sekaliKiai murid ayahnya. Perjalanan menjadi Santri Kelana—pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya—berlangsung hingga Wahid berusia 15 tahun.
Tahun 1929 Kiai Wahid kembali ke Pesantren Tebuireng. Di usianya yang masih remaja ia mulai mengenal huruf latin. Sejak itu semangat belajarnya semakin tinggi. Ia belajar ilmu bumi, bahasa asing, matematika, dan ilmu lainnya. Ia juga berlangganan koran dan majalah, baik yang berbahasa Indonesia maupun Arab. Kiai Wahid mulai belajar Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris ketika berlangganan majalah tiga bahasa, ”Sumber Pengetahuan” Bandung. Pada tahun 1932, di usia 18 tahun, Abdul Wahid pergi ke tanah suci Mekkah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Selain menjalankan ibadah haji, mereka berdua juga memperdalam ilmu pengetahuan seperti nahwu, sharaf, fikih, tafsir, dan hadis. Kiai Wahid menetap di tanah suci selama 2 tahun.

2. Dinamika Kultural
Abdul Wahid Hasyim lahir dan tumbuh dalam kultur pesantren. Perjalanan intelektual Kiai Wahid dalam bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana ia dibesarkan dalam tradisi pesantren yang begitu kuat. Hal itu wajar, karena sebagai anak laki-laki tertua dari seorang ulama besar Hadratusy Syeikh Kiai Hasyim Asy’ari, ia harus mewarisi dan meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai pemimpin umat. Bahkan dalam perjalanan kariernya kemudian, seperti akan dilihat nanti, ia melampai peran ayahnya sebagai pemimpin umat Islam. Seiring dengan kiprahnya di pentas nasional, Wahid menjadi pemimpin bangsa yang mengayomi semua golongan.
Peran Kiai Wahid menggantikan posisi ayahnya dimulai sejak ia kembali dari Mekkah, di usia yang masih relatif muda, 20 tahun. Wahid tidak hanya membantu ayahnya mengajar di pesantren, tetapi juga terjun ke tengah-tengah masyarakat. Dengan kematangan ilmunya, Abdul Wahid mulai membantu ayahnya menyusun kurikulum pesantren, menulis surat balasan dari para ulama atas nama ayahnya dalam Bahasa Arab, mewakili sang ayah dalam berbagai pertemuan dengan para tokoh. Bahkan ketika ayahnya sakit, ia menggantikan membaca kitab Shahih Bukhari dalam forum pengajian tahunan yang diikuti para ulama dari berbagai penjuru tanah Jawa dan Madura.
Meskipun besar dalam kultur pesantren dan tidak mengenyam pendidikan formal ala Barat, namun Wahid menyadari sistem pendidikan Barat jauh lebih maju di bandingkan tradisi pendidikan pesantren. Model pendidikan Barat telah berhasil menunjukkan pencapaian luar biasa dalam pengembangan sains dan teknologi. Itulah sebabnya Wahid menjadikan spirit kemajuan itu untuk membenahi pendidikan pesantren agar lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat, namun tentu saja dengan tetap mempertahankan ruh pesantren. Prinsip al-muhâfadzatu ala qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah menjadi pegangan Wahid dalam melakukan pembaruan.
Dengan kesadaran itu, Kiai Wahid mulai melakukan terobosan-terobosan besar di Tebuireng. Awalnya ia menKiaiulkan untuk mengubah sistem klasikal dengan sistem tutorial, serta memasukkan materi pelajaran umum ke pesantren. Usul ini ditolak ayahnya, karena khawatir akan menimbulkan masalah antarsesama pimpinan pesantren. Namun pada tahun 1935, usulan Abdul Wahid Hasyim tentang pendirian Madrasah Nidzamiyah, di mana 70% kurikulumnya berisi materi pelajaran umum, diterima sang ayah. Madrasah Nidzamiyah bertempat di serambi Masjid Tebuireng. Siswa pertamanya berjumlah 29 orang, termasuk adiknya sendiri, Abdul Karim Hasyim. Dalam bidang bahasa, selain materi pelajaran Bahasa Arab, di Madrasah Nidzamiyah juga diajarkan Bahasa Inggris dan Belanda.
Ide pembaruan Abdul Wahid Hasyim di antaranya mengganti metode bandongan dengan metode tutorial yang sistematis dengan tujuan mengembangkan inisiatif santri. Ia juga mengembangkan model belajar mealui metode presentasi (seminar) bagi santri senior dengan diskusi dan berdebat. Mereka diperkenankan berdebat secara bebas yang bersumber pada kitab-kitab utama. Ia juga mengajarkan santri agar tidak semuanya bertujuan menjadi ulama, sehingga bagi mereka tidak perlu mempelajari bahasa Arab dan kitab-kitab klasik dalam bahasa Arab, karena yang demikian dianggap pemborosan waktu.
Seorang santri menurut pendapat Abdul Wahid Hasyim cukup mengikuti latihan kehidupan beberapa bulan di Pesantren dan mempelajari Islam yang ditulis dalam kitab-kitab berbahasa Indonesia, kemudian sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar berbagai pengetahuan dan ketrampilan praktis. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik dalam bahasa Arab hendaknya terbatas bagi sejumlah kecil santri yang memang akan dididik menjadi ulama. Reorientasi arah pendidikan pesantren yang dilakukan Wahid Hasyim berdasarkan tuntutan masyarakat yang tidak hanya membutuhkan figur ulama tetapi juga birokrat maupun penKiaiaha yang dilahirkan dari pendidikan pesantren.
Untuk melengkapi khazanah keilmuan santri, pada tahun 1936, Abdul Wahid Hasyim mendirikan Ikatan Pelajar Islam semacam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang dikenal sekarang. Setelah itu diikuti dengan pendirian taman bacaan (perpustakaan) yang menyediakan lebih dari seribu judul buku. Perpustakaan Tebuireng juga berlangganan majalah seperti Panji Islam, Dewan Islam, Berita Nahdlatul Ulama, Adil, Nurul Iman, Penyebar Semangat, Panji Pustaka, Pujangga Baru, dan lain sebagainya. Langkah ini merupakan terobosan besar yang belum pernah dilakukan pesantren lainnya di Indonesia.
Di sisi lain, metode pendidikan Wahid Hasyim juga mempertahankan model pengajaran ayahnya, Hasyim Asy’ari, terutama dalam hal penanaman kepercayaan diri (self believe) yang tinggi terhadap santri. Ini sebagai bukti bahwa pola pemikiran Wahid Hasyim dengan ayahnya dalam banyak hal memiliki persamaan. Dengan kata lain, sistem dan teknik yang diterapkan Wahid Hasyim merupakan kelanjutan dari Hasyim Asy’ari.
Strategi pembaruan pendidikan yang dilakukan Kiai Wahid dengan tetap mempertahan kultur pesantren diistilahkan dengan tepat oleh Zamakhsyari Dhofier dalam tulisannya di majalah Prisma tahun 1984 sebagai ”Rantai penghubung Pesantren dan Peradaban Indonesia Modern,” dan ”Sang Pembangun Jembatan.” Penyematan istilah itu sangat tepat karena Wahid Hasyim berhasil menjembatani pola kehidupan tradisional pesantren dengan kehidupan modern.

3. Peran Sosial
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Abdul Wahid Hasyim bukan hanya seorang leader strategic sistem pendidikan pesantren, ia juga meneruskan garis perjuangan ayahnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran sosial Kiai Wahid tidak hanya diwujudkan dalam aktivitas langsung di tengah masyarakat, tetapi juga melalui organisasi sosial keagamaan, organisasi politik, hingga institusi pemerintahan. Bagian ini mengeksplorasi peran strategis Wahid dalam ketiga institusi sosial tersebut.
Abdul Wahid Hasyim mulai terlibat dalam organisasi sosial keagamaan tahun 1938, dimulai dengan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Cukir. Pertama kali ia menduduki posisi sekretaris, kemudian di tahun yang sama ia terpilih sebagai Ketua Cabang NU Kabupaten Jombang. Dua tahun kemudian (1940) ia masuk kepengurusan PBNU bagian ma’arif (pendidikan). Dalam posisi itu ia melakukan reorganisasi madrasah-madrasah NU seluruh Indonesia. Kiai Wahid juga giat mengembangkan tradisi tulis-menulis di kalangan NU, dengan menerbitkan Majalah Suluh Nahdlatul Ulama. Ia juga aktif menulis di Suara NU dan Berita NU. Puncak kariernya di NU diperoleh tahun 1946 sebagai Ketua Tanfidiyyah PBNU menggantikan K.H. Achmad Shiddiq yang meninggal dunia.
Pada bulan November 1947, Wahid Hasyim bersama M. Natsir menjadi pelopor pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan di Jogjakarta. Dalam kongres itu diputuskan pendirian Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua umumnya adalah ayahnya sendiri, K.H. Hasyim Asy’ari. Namun Kiai Hasyim melimpahkan semua tugasnya kepada Wahid Hasyim. Di dalam Masyumi tergabung tokoh-tokoh Islam nasional, seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. BaKiai Hadikusumo, KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi, KH. Zainul Arifin, Mohammad Roem, dr. Sukiman, H. AKiai Salim, Prawoto Mangkusasmito, Anwar Cokroaminoto, Mohammad Natsir, dan lain-lain.
Tahun 1950 Abdul Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama. Sejak itu ia resmi menetap di Jakarta. Pada awal 1950-an, NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Abdul Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Partai NU. Keputusan ini diambil dalam Kongres NU ke-19 di Palembang (26 April-1 Mei 1952). Secara pribadi, Abdul Wahid Hasyim tidak setuju NU keluar dari Masyumi. Akan tetapi karena sudah menjadi keputusan kongres, ia pun menghormatinya. Hubungan Abdul Wahid Hasyim dengan tokoh-tokoh Masyumi tetap terjalin baik.
Pada tahun 1939, NU masuk menjadi anggota Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), sebuah federasi partai dan ormas Islam di Indonesia. Setelah masuknya NU, dilakukan reorganisasi dan saat itulah Abdul Wahid Hasyim terpilih menjadi Ketua MIAI dalam Kongres tanggal 14-15 September 1940 di Surabaya. Di bawah kepemimpinan Abdul Wahid Hasyim, tahun 1925 MIAI melakukan tuntutan kepada pemerintah Kolonial Belanda untuk mencabut status Guru Ordonantie yang sangat membatasi aktivitas guru-guru agama. Bersama GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) dan Asosiasi Pegawai Pemerintah, MIAI juga membentuk Kongres Rakyat Indonesia sebagai komite nasional yang menuntut Indonesia berparlemen.
Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda mewajibkan donor darah serta berencana membentuk milisi sipil Indonesia sebagai persiapan menghadapi perang. Selaku Ketua MIAI, Wahid Hasyim menolak keputusan itu. Ketika pemerintah Jepang membentuk Chuuo Sangi In, semacam DPR ala Jepang, Abdul Wahid Hasyim dipercaya menjadi anggotanya bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta, Mr. Sartono, M. Yamin, Ki Hajar Dewantara, Iskandar Dinata, Dr. Soepomo, dan lain-lain. Melalui jabatan ini, Abdul Wahid Hasyim berhasil meyakinkan Jepang untuk membentuk sebuah Badan Jawatan Agama guna menghimpun para ulama.
Pada tahun 1942, Pemerintah Jepang menangkap Hadratusy Syeikh Kiai Hasyim Asy’ari dan menahannya di Surabaya. Wahid Hasyim berupaya membebaskannya dengan melakukan lobi-lobi politik. Hasilnya, pada bulan AKiaitus 1944, Kiai Hasyim Asy’ari dibebaskan. Sebagai kompensasinya, Pemerintah Jepang menawarinya menjadi Ketua Shumubucho, Kepala Jawatan Agama Pusat. Kiai Hasyim menerima tawaran itu, tetapi karena alasan usia dan tidak ingin meninggalkan Tebuireng, maka tugasnya dilimpahkan kepada Abdul Wahid Hasyim.
Bersama para pemimpin pergerakan nasional (seperti Soekarno dan Hatta), Wahid Hasyim memanfaatkan jabatannya untuk persiapan Kemerdekaan RI. Ia membentuk Kementerian Agama, lalu membujuk Jepang untuk memberikan latihan militer khusus kepada para santri, serta mendirikan barisan pertahanan rakyat secara mandiri. Inilah cikal-bakal terbentuknya laskar Hizbullah dan Sabilillah yang, bersama PETA, menjadi embrio lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyooisakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya. Wahid merupakan tokoh termuda dari sembilan tokoh nasional yang menandatangani Piagam Jakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara. Ia berhasil menjembatani perdebatan sengit antara kubu nasionalis yang menginginkan bentuk Negara Kesatuan, dan kubu Islam yang menginginkan bentuk negara berdasarkan syariat Islam. Saat itu ia juga menjadi penasihat Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Di dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno (September 1945), Abdul Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. Demikian juga dalam Kabinet Sjahrir tahun 1946. Ketika KNIP dibentuk, Wahid Hasyim menjadi salah seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNIP tahun 1946. Setelah terjadi penyerahan kedaulatan RI dan berdirinya RIS, dalam Kabinet Hatta tahun 1950, ia diangkat menjadi Menteri Agama. Jabatan Menteri Agama terus dipercayakan kepadanya selama tiga kali kabinet, yakni Kabinet Hatta, Natsir, dan Kabinet Sukiman.
Selama menjabat sebagai Menteri Agama RI, Abdul Wahid Hasyim mengeluarkan tiga keputusan yang sangat mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia di masa kini, yaitu :
1. Mengeluarkan Peraturan Pemerintah tertanggal 20 Januari 1950, yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum, baik negeri maupun swasta.
2. Mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama di Malang, Banda-Aceh, Bandung, Bukittinggi, dan Yogyakarta.
3. Mendirikan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Tanjungpinang, Banda-Aceh, Padang, Jakarta, Banjarmasin, Tanjungkarang, Bandung, Pamekasan, dan Salatiga.
Kontribusi lainnya ialah pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (tahun 1944), yang pengasuhannya ditangani oleh KH. Kahar Muzakkir. Lalu pada tahun 1950 memutuskan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kini menjadi STAIN/ IAIN/ UIN, serta mendirikan wadah Panitia Haji Indonesia (PHI). Abdul Wahid Hasyim juga memberikan ide kepada Presiden Soekarno untuk mendirikan Masjid Istiqlal sebagai masjid negara.
Demikianlah tiga sketsa intelektual, kultural, dan sosial yang melingkupi kehidupan Kiai Wahid. Ketiga aspek itu sangat besar pengaruhnya terhadap corak pemikiran Wahid Hasyim sebagaimana akan diurai dalam bagian berikut ini.

Corak Pemikiran
Apabila kita mencermati berbagai tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim yang tersebar di media massa atau ceramah-ceramahnya yang disampaikan dalam berbagai forum, hemat penulis, setidaknya ada tiga karakter utama corak pemikiran beliau. Yaitu, corak berpikir moderat, substantif, dan inklusif. (moderat dalam politik, substantif dalam tujuan, inklusif dalam beragama)
1. Moderat
Kemoderatan Kiai Wahid Hasyim tidak hanya tampak dalam sikap hidupnya sehari-hari tetapi juga dalam pikiran-pikirannya. Begitu sebaliknya, pikiran-pikiran moderat Kiai Wahid betul-betul diejawantahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik di keluarganya, organisasi, maupun dalam pemerintahaan. Corak berpikir dan sikap hidup demikian menjadikannya tidak terjebak dalam sekat-sekat eksklusifisme dan fanatisme, sehingga ia pun diterima banyak kalangan.
Contoh pemikiran moderat Wahid Hasyim, misalnya, tergambar dalam tulisan “Fanatisme dan Fanatisme” (Gempita, Tahun ke- I No. 1, 15 Maret 1955). Tulisan Kiai Wahid itu berisi kritikan terhadap sikap sebagai umat Islam, terutama mereka yang tergabung dalam organisasi pergerakan, yang terlalu fanatik (ta’asshub) terhadap paham, ajaran, atau ideologi tertentu. Menurut Kiai Wahid, perjuangan umat Islam tidak akan berkembang baik jika dihinggapi fanatisme. Hal ini karena sikap fanatik meniscayakan kepercayaan membabi buta terhadap sesuatu paham/ajaran dan menolak segala pendapat lain yang berbeda.
Akibat fanatisme, umat Islam waktu itu terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah orang-orang Islam yang mengaku memiliki keyakinan agamanya yang teguh lalu menolak segala pandangan lain yang berbeda. Kubu kedua sebagai antitesis kubu pertama, adalah orang-orang yang mengaku modern dan progresif dengan cara menjadi—dalam istilah Kiai Wahid—makmum Barat. Kedua kubu itu sama-sama fanatik; yang pertama pada keyakinan agamanya, yang kedua pada rasionalitas Barat.
Kedua sikap itu ditentang Kiai Wahid karena tidak ada yang menguntungkan bagi persatuan bangsa Indonesia. Sebaliknya, sikap demikian hanya menjadikan perpecahan dan koflik. Pandangan itu dapat diartikan bahwa Kiai Wahid menghendaki umat Islam bersikap proporsional dan tidak berlebih-lebihan. Menghindari fanatisme bukan berarti umat Islam tidak boleh memiliki pendirian teguh, terutama dalam hal akidah. Akan tetapi sikap dan pendirian teguh itu dikelola dalam batas kewajaran dengan tetap menghormati dan menghargai pandangan lain yang berbeda.
Sungguh menarik jika mengaitkan sikap moderat Kiai Wahid dengan latar belakangnya dari dunia pesantren. Identitas sebagai santri menunjukkan jika Wahid Hasyim adalah tokoh kalangan tradisional. Namun corak berpikirnya yang rasionalis, seperti tampak dalam ide-ide pembaruannya di bidang pendidikan pesantren, membuatnya mampu menembus batas identitas sosial dan tradisinya, sehingga pantas jika ia disebut modernis. Meskipun hal itu tidak lantas membuatnya kebarat-baratan. Wahid Hasyim tetap menghormati tradisi dan mengikutinya.
Sikap demikian membuat kita tidak bisa mengategorikan Kiai Wahid Hasyim dalam satu kutub modernis atau tradisonalis an sich. Jauh lebih tepat jika kita mengatakan bahwa pemikiran, gerakan, dan perjuangan Kiai Wahid Hasyim dalam segala bidang mendayung di antara dua kutub: modernis dan tradisional.
Lebih jelas lagi tentang pandangan moderat Kiai Wahid dapat dicermati dari ceramah beliau bertajuk “Islam Antara Materialisme dan Mistik.” Ceramah ini disampaikan Wahid dalam forum diskusi ilmiah yang disebut malam Purnama Sidi, 4 Desember 1952, bertempat di Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta. Forum diskusi rutin itu yang biasanya diikuti para pelajar dan santri kerap menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai narasumber.
Dalam presentasinya Kiai Wahid meluruskan pandangan sebagian orang yang mengidentikkan Islam dengan agama mistik, agama kebatinan. Di sisi lain, Islam dianggap bertentangan jauh dengan materialisme. Menurut Kiai Wahid, anggapan itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah.
Kiai Wahid menunjukkan perbedaan antara Islam dan mistik dan Islam dengan materialisme. Ada empat pokok persoalan perbedaan Islam dengan mistik. Pertama, Islam tidak mengakui hal-hal yang berada di luar kebiasaan secara fisik, natural, maupun kodrat. Islam memandang logika sebagai hal yang penting untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah. Artinya, sesuatu yang tidak diterima logika, juga tidak diterima di dalam Islam.
Kedua, Islam tidak mengakui cara ibadah dengan menyembah Tuhan secara berlebihan. Kiai Wahid mencontohkan, umpamanya ada orang berpuasa 7 hari 7 malam tanpa berbuka sama sekali. Hal demikian bukan tuntunan beribadah dalam Islam. Tuntunan ibadah Islam selalu memberikan kemudahan bukan kesulitan.
Ketiga, Islam memberikan penilaian seseorang berdasarkan perilaku lahirnya. Adapun batinnya itu adalah urusan masing-masing orang dengan Tuhannya. Orang yang secara lahir berbuat jahat, seperti mencuri, tetapi dalam hatinya mengandung maksud baik—misalnya barang atau uang hasil curian itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, yang demikian tetap dipandang salah dalam Islam.
Keempat, Islam tidak memakai berbagai macam tafsiran dalam mengelola atau memandang hubungan antara inividu di dalam masyarakat dan individu lain. Kiai Wahid mencontohkan begini:
“Misalnya, saya minta tolong kepada salah satu teman. Saya katakan, ‘Saya minta saudara tolong.’ Orang itu berkata, ‘Saya minya maaf karena saya tidak dapat menolong.’ Lantas, saya menuduhnya bahwa dia benci kepada saya, dengan alasan tidak mau menolong. Ini tidak betul dalam Islam. Yang betul dalam Islam…Kita tidak usah mempunyai dakwaan atau tuduhan macam-macam… Islam adalah agama yang sederhana dan bertujuan pada kebaikan umum.”

Empat persoalan di atas intinya ingin menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara dimensi lahir dan batin. Idealnya, dimensi lahir itu harus selaras dengan aspek batin—niat, qasd—nya. Nilai ibadah seseorang dimata Tuhan sangat ditentukan oleh niatnya. Dalam konteks ini, Islam sejalan dengan paham mistisisme. Namun sah tidaknya ibadah seseorang tergantung pada tata cara formal yang telah dibakukan syariat Islam. Di sinilah perbedaan Islam dengan mistisisme yang tidak mementingkan aspek formal dan legal sebuah ritual yang dijalankan. Bagi mistisisme yang paling penting hanyalah aspek bantinnya.
Bagaimana perbedaan Islam dengan materialisme? Kiai Wahid membahasnya dimulai dengan pandangan bahwa materialisme bersifat egois, mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Berbeda dengan Islam yang menyerukan solidaritas, egaliter, dan persaudaraan. Namun demikian Islam tetap menghargai kepemilikan pribadi tetapi dengan batasan tertentu. Manusia sebagai pribadi diberikan kemerdekaan luas, diakui kedaulatannya dengan penuh, tetapi manusia sebagai anggota masyarakat diajarkan bahwa belum dianggap sempurna iman kepada Tuhan sebelum mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Di sinilah Islam mengajarkan perimbangan antara kemerdekaan pribadi yang luas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
Perbedaan lainnya, materialisme tidak memercayai hal-hal gaib, tidak percaya kepada Tuhan, kepercayaan sepenuhnya pada nalar dan kerja. Sedangkan Islam meyakini keberadaan hal-hal gaib, seperti Tuhan, malaikat, ruh dalam diri manusia, dan percaya adanya setan yang mengganggu manusia. Di sini Islam dengan ilmu mistik bisa dikatakan menemukan titik temunya. Namun yang membedakan, segala hal yang gaib itu hakikatnya yang mengetahui hanya Allah Swt. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara pasti keberadaan hal-hal gaib, manusia cukup mengimaninya saja. Karena itu dalam kehidupan keseharian, Islam mengatur pola hidup manusia menggunakan nalar (sangat dekat dengan materialisme), bekerja dengan penuh perhitungan, bukan ramalan mistik.
Dari sini kita melihat gagasan Kiai Wahid yang selalu mengedepankan titik keseimbangan, menghindari segala sikap berlebih-lebihan. Ia tidak menghendaki umat Islam berada di kutub ekstrem: kanan atau kiri, ekslusif, dan egois. Karena memang begitulah tuntunan Alquran kepada umat Islam agar menjadi Ummatan Wasatan: umat yang moderat.

2. Substantif
Corak pemikiran Kiai Wahid Hasyim yang kedua adalah substantif. Corak substantif ini memiliki relevansi dengan pandangan moderatnya. Karena Kiai Wahid tidak suka dengan sikap berlebih-lebihan dan ketidakselarasan, apalagi kepura-puraan, maka ia cenderung melihat sesuatu lebih pada substansinya, bukan kemasannya. Corak demikian misalnya tampak dari pandangan politiknya seperti yang tertuang dalam tulisannya “Siapakah yang Akan Menang dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang?” (Gema Muslimin, Tahun ke-1, Maret 1953).
Di dalam konteks pemilu itu, Kiai Wahid memberikan renungan mendasar dengan bertanya, “Apakah hasil pemilu nanti akan membawa perubahan nasib rakyat jelata menjadi baik?” Jawabannya, bisa saja pemilu dipakai sebagai alat mencapai tujuan ketika dalam memperjuangkan tersebut mampu menghilangkan semangat kepartaian. Wahid Hasyim melihat kebanyakan politisi partai lebih mengedepankan kepartaiannya dalam berjuang, bukan mengedepankan konteks keindonesiaan.
Kemudian, sikap demikian dikaitkan dengan bagaimana seharusnya menjalankan politik Islam Indonesia. Menurut Kiai Wahid, umat Islam harus sadar dulu, bahwa yang penting bukanlah kemenangan NU, kemenangan Masyumi, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSIL), atau Muhammadiyah. Akan tetapi, yang penting bagi partai-partai Islam tersebut ialah kemenangan bagi prinsip-prinsip dan nilai keislaman, tidak peduli apakah mereka itu orang NU, Masyumi, PSIL Muhammadiyah, ataupun lainnya (Bakar, 1957:753-756).
Pandangan politik tersebut sangat menarik. Kiai Wahid Hasyim di zaman itu sudah menunjukkan sosok politisi negarawan, yang memposisikan partai politik bukan sekadar label, kemasan, atau slogannya, tetapi yang terpenting adalah substansi dari apa yang diperjuangkan serta realisasinya. Sikap politik demikian berbeda dengan kebanyakan politisi yang umumnya bersikap oppurtunis, pragmatis, dan sektarian. Di masa Kiai Wahid banyak politisi tidak mampu membagi porsi mana yang merupakan perjuangan kepartaian dan mana porsi perjuangan keindonesiaan, sehingga seringkali keduanya bertabrakan.
Pandangan substantif Kiai Wahid lebih jelas lagi dalam artikelnya “Akan Menangkah Umat Islam Indonesia dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang?” (1954). Artikel ini sebenarnya bertema sama dengan tulisan sebelumnya. Tulisan ini semakin menampakkan sosok kenegarawanan Kiai Wahid. Ia mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dalam menentukan calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu. Menurut Kiai Wahid, meskipun seorang calon itu berasal dari partai Islam, bahkan NU sekalipun, jikai ia tidak bercita-cita memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka haramlah hukumnya dipilih oleh seorang Muslim.
Pandangan tersebut merupakan kritik Kiai Wahid terhadap kebanyakan politisi Islam yang suka mengobral janji demi untuk mendulang suara. Banyak orang yang membawa bendera Islam untuk kepentingan yang sebenarnya bertolak belakang dengan semangat Islam (Mashyuri, 2008:44). Mereka dengan sengaja menjual nama “Islam” dan ayat-ayat Tuhan, namun tanpa ada maknanya sama sekali bagi umat Islam. Janji-janji itu justru lebih jauh membingungkan umat Islam.
Dua artikel di atas sudah cukup untuk menunjukkan kenegarawanan Kiai Wahid yang selalu mengedepankan nilai perjuangan nasionalis ketimbang kepartaian. Dengan mengedepankan sikap politisi negarawan tersebut, Kiai Wahid yakin hal itu sebagai pembatas dalam gegap gempita kebebasan berpolitik untuk bisa terus bertahan dan membangun kemajuan kebangsaan Indonesia (Bakar, 1957:757-759). Kita juga bisa menyimpulkan bahwa Kiai Wahid Hasyim memang tidak mau tertipu oleh formalitas label partai, tetapi yang utama adalah substansi atau nilai yang diperjuangkannya. Bukan berarti Kiai Wahid tidak memikirkan dan memperjuangkan Islam, tetapi ia tidak ingin Islam hanya sekadar bendera, nama partai, atau simbol belaka. Ia berkeinginan agar Islam dianggap sebagai nilai substantif dan sebagai makna yang harus diperjuangkan secara benar.

3. Inklusif
Corak pemikiran inklusif Kiai Wahid tampak sekali terutama dalam sikap dan pandangan keagamaannya. Setidaknya ada tiga tulisan yang menggambarkan inklusivitas pemikiran beliau. Pertama, naskah pidato K.H.A. Wahid Hasyim selaku Menteri Agama pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. di Istana Negara, 2 januari 1950, yang berjudul “Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia.” Kedua, tulisannya yang bertajuk “Kebangkitan Dunia Islam” (Mimbar Agama, No 3-4, Maret-April 1951). Ketiga, artikel beliau “Beragamalah dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan” (1951).
Menurut Kiai Wahid, agama dihadirkan ke muka bumi untuk kebaikan seluruh penghuninya. Agama mengajarkan manusia untuk tolong-menolong satu sama lain, yang kaya tidak boleh bersikap sombong terhadap orang miskin karena harta dunia hanyalah titipan Tuhan. Perihal diutusnya nabi pada setiap umat adalah untuk menyampaikan kalam Tuhan demi memperbaiki kehidupan masyarakat, terutama dalam hal moral dan spiritual.
Begitu pula dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw. Risalah Muhammad sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia. Muhammad hadir di tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang selalu mengagungkan materi, bergaya hidup hedonis, merendahkan derajat kaum lemah, orang miskin, janda, hamba sahaya, dan anak yatim.
Inti ajaran agama, terutama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak lain adalah persaudaraan manusia. Deklarasi Piagam Madinah yang melindungi dan menghargai setiap pemeluk agama dan suku yang tinggal di Madinah adalah salah satu bentuk inklusivitas sikap Nabi Muhammad Saw. terhadap keragaman manusia. “…manusia kini ingin kembali kepada filsafat yang diajarkan nabi Muhammad Saw. bahwasannya manusia itu adalah saudara sesama manusia, baik dia suka maupun tidak suka,” begitu kata Kiai Wahid. Prinsip primordial ini berdasarkan hadis Nabi, “al-insan akhil-insan khabba am kariha” (manusia itu bersaudara dengan sesama manusia, baik ia suka atau ia benci).
Contoh lain penghargaan Nabi Muhammad terhadap kemanusiaan, sebagaimana disebutkan Kiai Wahid, adalah peristiwa Fathu Mekkah. Dalam peristiwa itu, sebagai pemenang perang, Muhammad dapat saja menghukum orang-orang yang dulu pernah menyakitinya dan mengusirnya dari tanah kelahirannya. Namun hal itu tidak dilakukan Nabi, beliau justru memberikan perlindungan dan kedamaian kepada seluruh penduduk Mekkah. Itulah sebabnya, para sejarawan mencatat Fathu Mekkah sebagai peristiwa penaklukan damai, tanpa pertumpahan darah sedikit pun, yang belum pernah terjadi sebelumnya di belahan dunia mana pun.
Contoh-contoh teladan Nabi Muhammad yang begitu menghargai perbedaan betul-betul mewarnai pemikiran inklusif Kiai Wahid. Menurutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia hanya bisa dijaga dengan rasa persaudaraan. Sedangkan rasa persaudaraan hanya bisa dibangun jika ada kepercayaan antarsesama warga negara Indonesia. Kepercayaan tidak mungkin tumbuh jika satu sama lain mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Seorang Muslim tidak boleh hanya mementingkan kepentingan umat Islam, sementara pada saat yang sama merugikan pemeluk agama lain. Karena dalam konsep Islam, manusia ditunjuk sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dibekali jasmani, rohani, dan akal yang harus digunakan secara tepat untuk meningkatkat harkat dan martabat kemanusiaan (dalam bahasa humanisme: memanusiakan manusia). Dengan demikian, segala yang merendahkan kemanusian, apalagi menghancurkannya, adalah bertentangan dengan spirit Islam.
Kiai Wahid Hasyim tidak hanya inklusif dalam pemikirannya melainkan berwujud konkret dalam segala sikap dan perilakunya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap inklusif itu sangat jelas tampak dalam berbagai kebijakan beliau selama menjabat Menteri Agama. Bentuk-bentuk kebijakan itu dapat dilacak dalam berbagai naskah pidatonya yang sebagian dimuat dalam media massa di antaranya: “Sekitar Pembentukan Kementrian Agama” (Mimbar Agama, Tahun 1, No. 3-4, Maret-April, 1951), “Penyusunan Kementrian Agama RIS” (Jakarta, 1950:102-103), “Kedudukan Islam di Indonesia” (pidato dalam salah satu konferensi sekitar tahun 1949), “Tugas Pemerintah terhadap Agama” (pidato dalam konferensi antara Kementrian Agama dan Pengurus Besar Organisasi Islam Non-Politik, Jakarta 4-6 Nopember, 1951), dan “Membangkitkan Kesadaran Beragama” (pidato dalam Sidang Resepsi Konferensi Kementrian Agama, Bandung 21-22 Januari, 1951).
Menurut Wahid Hasyim, munculnya Kementrian Agama karena banyaknya persoalan agama di tengah masyarakat, seperti perkawinan, pendidikan agama, dan pengelolaan haji, yang membutuhkan keterlibatan negara untuk mengaturnya. Kiai Wahid memandang, kemunculan Kementrian Agama pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori “memisahkan agama dan negara” dan teori “persatuan antara agama dan Negara.” Keberadaan Kementrian Agama tidak untuk mencampuri atau menganggu hak-hak istimewa atau kebebasan umat beragama tersebut.
Untuk itu, saat Kementrian Agama dibentuk pada era pemeritahan Republik Indonesia Serikat (RIS) K.H.A. Wahid Hasyim yang diangkat sebagai Menteri Agama menetapkan beberapa kebijakan. Pertama, Kementrian Agama menjamin kebebasan orang/warga negara untuk memeluk agama yang dikehendakinya. Pada waktu itu, belum ada peraturan yang mengelompokkan antara “agama yang diakui” dan “agama yang tidak diakui,” atau pembedaan antara agama dan kelompok kepercayaan. Kedua, memberikan kemerdekaan beribadat dan menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan agama masing-masing. Ketiga, memelihara ketentraman bersama di antara golongan agama-agama. Keempat, menegakkan dasar nasional bagi kehidupan umum masing-masing agama. Atau dengan kata lain, mengusahakan bersihnya masing-masing golongan agama dari infiltrasi golongan yang sesamanya di luar negeri.
Kiai Wahid juga menyadari ada semacam pertanyaan atau kecurigaan, bagaimana perlakuan terhadap agama-agama lain jika kepala Kementrian Agama dipegang orang Islam, apakah mereka tidak akan dianaktirikan? Tentang ini dijawab Wahid Hasyim bahwasannya kerja utama Kementrian Agama bukanlah menjalankan perintah-perintah agama. Kewajiban ini adalah tanggung jawab perhimpunan-perhimpunan agama. Kementrian Agama tugasnya menyelenggarakan hidup keagamaan masing-masing golongan agama yang berhubungan dengan negara dan antara satu golongan dengan golongan agama lainnya. Soal kepala Kementrian Agama dari orang Islam, tidak mungkin akan menganaktirikan kepentingan agama lainnya karena pola dan pembagian kerjanya sudah diatur untuk kepentingan semua agama di Indonesia. Pemilihan kepala Kementrian Agama dari orang Islam hanya karena umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia (Bakar, 1957:856-859).
Melihat karier Kiai Wahid Hasyim dalam Kementrian Agama yang menjabat sampai tiga periode kabinet, membuktikan kompetensinya serta kemampuannya berdiri di atas semua golongan. Dalam pidatonya yang berjudul “Tugas Pemerintah terhadap Agama,” Kiai Wahid menegaskan tugas Kementrian Agama harus memahami bahwa agama adalah ajaran yang memberi pedoman kebaikan bagi semua orang, dan melalui pemeluk agama pula pemerintah berhutang budi atas kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, sudah sewajarnya jika Kementrian Agama yang merupakan bagian pemerintahan memberikan pelayanan terbaik bagi kerukunan antarumat beragama serta kerukunan dalam internal agama masing-masing.
Dalam hal ini Wahid Hasyim menilai umat beragama di Indonesia ada yang semangat keagamaannya sangat tinggi hingga ingin menjadikan Indonesia negara agama; ada juga yang semangat keagamaannya lemah, yaitu jarang melakukan pola peribadatan; dan ada pula yang mengalami ketakutan dalam beragama karena ia minoritas. Kondisi ini membuat mereka meminta perhatian yang berbeda-beda dari Kementrian Agama. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi Kementrian Agama ibarat mendayung tiga pulau karang. Perahu Kementrian Agama mengayuh dengan susah payah pulau karang pertama yang terdiri dari golongan berpengharapan besar pada Kementrian Agama yang bisa jadi sulit memenuhi permintaannya. Pulau karang kedua terdiri dari golongan yang tidak bersemangat agama dan memandang kemajuan agama dengan menjalani filosofi hidupnya saja. Pulau karang ketiga terdiri dari golongan bersemangat agama yang jumlahnya sedikit dan kadang-kadang cemas atau takut akan nasibnya. Kementrian Agama harus melayani semua kepentingan tiga golongan tadi tanpa harus mengecewakan salah satunya dan hanya menggembirakan yang lain. Itu adalah pekerjaan berat. Kesulitan terjadi karena setiap golongan menginginkan Kementrian Agama harusnya begini atau begitu, serta meminta bantuan dan pertolongan yang besar pula (Bakar, 1957:873-875).
Untuk itulah Wahid Hasyim memandang perlu membangkitkan kembali kesadaran beragama yang sesungguhnya di Indonesia demi kemajuan bersama. Dalam pidatonya yang berjudul “Membangkitkan Kesadaran Beragama,” Kiai Wahid menggugah kesadaran umat beragama melakukan refleksi terhadap ajaran agamanya. Mencoba mulai berpikir terbuka dan jangan takut menggunakan nalar untuk bersikap kritis dan objektif. Semua itu harus dilandasi rasa keagamaan yang berwujud pada keimanan yang kuat demi menciptakan perdamaian dan hubungan silaturahmi antarsesama umat beragama.

Penutup
Membaca K.H.A. Wahid Hasyim layaknya membaca dinamika gerak zaman dengan cepat. Sebagaimana digambarkan Rifai (2009: 156), Kiai Wahid bergerak dari sektor sosial keagamaan, tidak berapa lama pindah ke pendidikan, lalu beralih ke politik, kemudian berputar lagi ke sosial keagamaan, terus menurun lagi ke dunia pesantren, dan tiba-tiba kembali menanjak ke gerbang politik. Hebatnya, terkadang beberapa sektor itu dipangkunya sekaligus bersamaan. Lebih hebat lagi, di berbagai sektor itu Kiai Wahid selalu menduduki posisi puncak (top leader) meskipun usianya masih relatif muda. Beliau pernah menjabat Ketua NU, Masyumi, MIAI, Liga Muslimin Islam (LMI), dan jabatan Menteri Agama selama tiga periode kabinet.
Salah satu hal yang tidak pernah absen dari kegiatan Kiai Wahid adalah produktivitasnya menulis untuk menyuarakan gagasan-gagasannya. Sebagaimana telah penulis tunjukkan, pandangan-pandangan Kiai Wahid dalam tulisannya atau pidato-pidato yang disampaikannya tidak lepas dari tiga corak: moderat, substantif, dan inklusif. Karakter demikian yang membuat Kiai Wahid diterima semua golongan.
Di masanya, tidak banyak—untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali—tokoh pesantren yang sekaliber Kiai Wahid dalam hal: memiliki pandangan nasionalis namun tetap lekat dengan identitas pesantren dan teguh dengan keislamannya. Dalam banyak hal, pemikiran beliau masih sangat relevan dengan konteks saat ini. Usia Kiai Wahid memang tidak panjang, namun semasa hidupnya yang relatif pendek beliau telah mencurahkan segala daya yang dimilikinya untuk memajukan agama, bangsa, dan negara. Maka pantaslah jika K.H.A. Wahid Hasyim mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Demikianlah landscape pemikiran K.H.A. Wahid Hasyim. Maksud istilah landscape dalam tulisan ini adalah “gambaran” atau “sketsa” pemikiran Kiai Wahid. Landscape secara leksikal berarti “pemandangan alam” yang konotasinya sesuatu yang indah. Penulis menggunakan istilah demikian untuk menunjukkan betapa indahnya pemikiran Kiai Wahid yang bercorak moderat, subtantif, inklusif, dan jauh lebih indah lagi jika corak pemikiran tersebut dapat diwarisi oleh generasi bangsa sekarang. Bangsa ini, yang masih diwarnai konflik antarkelompok akibat perbedaan yang tidak mampu disikapi secara dewasa, merindukan sosok pemimpin seperti Kiai Wahid Hasyim atau Abdurrahman Wahid yang keduanya mampu berdiri di atas semua golongan serta lantang membela hak-hak orang-orang tertindas.
Sesungguhnya masih banyak dimensi lain gagasan dan pemikiran Kiai Wahid yang belum terungkap dalam tulisan ini. Namun karena keterbatasan penulis, hanya tiga corak pemikiran itulah yang mampu diungkap. Penulis perlu mengakui secara jujur kekurangan dan keterbatasan diri penulis yang sebenarnya memang “tidak layak” untuk memberikan penilaian pada sosok sebesar K.H.A. Wahid Hasyim. Baik dari aspek kapasitas intelektual, moral, spiritual, apalagi jika dikaitkan dengan status penulis sebagai santri Tebuireng, sangat jauh jarak yang memisahkan penulis dengan Kiai Wahid. Karena itu, tulisan ini lebih dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya, dan takzim seorang murid pada gurunya. Wallahu a’lam bis-shawab.

Daftar Pustaka
Abdul Wahid Hasyim, “Beragamalah dengan Sungguh-Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Allah” dalam Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama, 1957.
—————————–, “Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang”, dalam Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama, 1957.
—————————–, “Kebangkitan Dunia Islam”, dalam Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama, 1957.
Adler, F., The Range of Sociology of Knowledge in h. Becker and aA Boskoff (editor), Modern Sociological Theory, New York: Dryden Press, 1957
Bakar, Abu, Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. KHA Wahid Hasyim, 1957.
Bawali, Fuad dan Ali Wardi, Ibn Khaldun and Islamic Thought Style a Social Perspective, Masachusettes: Boston, 1981.
Blaxter, Loraine, at all, How To Research, second edition, Philadelphia: Buckingham, 2001
Mannheim, Karl, Ideology and Utopia, New York: Harcourt Brace, 1936)
Muhammad Hasyim Asy’ari, Peletak Batu Pertama Kemerdekaan Indonesia, (Rembang, Yayasan Pendidikan Islan al-Ibriz, 1994)
Raharjo, M. Dawam, Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta : LP3S, 1985)
Rifai, Mohammad, Wahid Hasyim: Biografi Singkat 1914-1953, Jogjakarta: Garasi, 2009.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (terj. Alimandan) Jakarta: Prenada Media, 2004
Ritzer, George, (ed)., Encyclopedia of Social Theory, London: Sage Publications, 2003
Roth, Guenther., & Clous Wittich, Economy and Society an Out line of Interpretative Sociology, Barkeley: California u.P. 1978
Saeran, Nursal, Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatra Barat (Padang: Islamic Centre Sumatra Barat, 1981)
Suwendi dan Saefuddin Zuhri (peny). Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah , 1999)
Syihab, Muhammad Asad, Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy’ari Waadl’u Labinati Istiqlaali Indonesia, Alih Bahasa, A. Mustofa Bisri, Mahakiai
Turmudi, Endang, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, ter. Supriyanto Abdi, (Yogyakarta; LkiS, 2004),
Wahid, Abdurrahman, Bunga Rampai Pesantren (tt. CV.Dharma Bhakti),
————————–, “Pesantren Sebagai Subkultur,”dalam Pesantren dan Pembaharuan, ed. M. Dawam Rahardjo (Jakarta: LP3ES, 1974)
Weber, Max, Basic Concepts in Sociology (ed. Secher H.P.) New York: Free Press, 1964
———————, Sosiologi Agama (terj. Muhammad Yamin), Yogyakarta: Ircisod, 2002
——————–, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, New York, 1958

Yahya, Ali, Sama tapi Berbeda Potret Keluarga Besar KH A.Wahid Hasyim, (Jombang: Pustaka IKAPETE, 2007).


Pers Rilis Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dalam Rangka PERINGATAN 1 ABAD KH ABDUL WAHID HASYIM

Di tengah berbagai problematika yang masih menghinggapi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa, muncul banyak pemikiran yang mengingatkan kita untuk menengok, mencermati, dan menelaah ulang pemikiran dan visi para founding fathers republik ini. Salah satu tokoh yang tercatat dengan tinta emas dalam perjalanan bangsa dan sangat kontributif dalam mengedepankan pemikiran kebangsaan adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (AWH) (lahir di Jombang, Jawa Timur, Jum’at legi, 5 Rabi’ul Awal 1333 H./1 Juni 1914 M). Beliau adalah sosok ulama cendekia sekaligus patriot pejuang. Sebagai ilmuwan, pemikiran dan visi beliau terserak mulai dari ranah pendidikan dan pesantren hingga pemikiran politik tentang kebangsaan dan keindonesiaan. Beliau merupakan reformis dunia pendidikan pesantren dan pendidikan Islam Indonesia selain juga dikenal sebagai pendiri IAIN (Institus Agama Islam Negeri/ sekarang UIN). Beliau juga pejuang politik di era penjajahan Belanda, Jepang, menjadi salah seorang anggota BPUPKI dan perumus Pancasila, hingga menjadi Menteri Agama tiga kabinet (Kabinet Hatta, Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman).
Menurut Pengasuh PP. Tebuireng Jombang yg juga selaku Ketua Dewan Penasehat Panitia Peringatan 1 Abad KH Abdul Wahid Hasyim, KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), dalam rangka menggali pemikiran (untuk mengambil pelajaran, meneladani, dan melanjutkan pemikiran dan visi AWH) akan diadakan Peringatan 1 Abad KH Abdul Wahid Hasyim yang dipusatkan di tiga kota besar yaitu Jakarta, Semarang, dan Jombang melalui Keagamaan, Kajian Pemikiran dan Aktivitas Sosial. Salah satu bentuk kegiatan yang diadakan di bidang kajian pemikiran adalah LOMBA KARYA TULIS ILMIAH. Gus Sholah mengharap muncul perspektif- perspektif baru dari berbagai kalangan untuk menggali pemikiran KH AWH. Ini dimaksudkan agar pemikiran dan visi beliau terus menjadi mercusuar yang menuntun kita dalam meniti kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Salah seorang panitia pusat Dr. H. Noor Achmad, MA yang juga Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas), Lomba Karya Tulis Ilmiah ini diperuntukkan semua kalangan dengan dua kategori yaitu Pelajar dan Santri serta Mahasiswa dan Umum yang akan dinilai oleh para pakar di bidangnya masing- masing.

KETENTUAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
Kategori Peserta: (1) Pelajar/ Santri dan (2) Umum
Ada lima bidang tema yang ditawarkan panitia, yaitu:
1. Pemikiran AWH di bidang Agama;
2. Pemikiran AWH di bidang Ekonomi;
3. Pemikiran AWH di bidang Politik dan Hukum;
4. Pemikiran AWH di bidang Sosial Budaya
5. Pemikiran AWH di bidang Pendidikan

Kejuaraan:
Pada masing-masing kategori dan bidang diambil 3 (tiga) orang pemenang dengan reward dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Uang Tunai:
Juara I Rp. 5.000.000,-
Juara II Rp. 3.000.000,- dan
Juara III Rp. 2.000.000,-
Total hadiah Rp 100.000.000,- semua karya terpilih diterbitkan dalam bentuk buku Antologi
Waktu
a. Pengiriman Naskah 10 Januari- 26 Maret 2011
b. Pengumuman Pemenang 11 April 2011
c. Seminar Nasional dan Bedah Buku Hasil Lomba Karya Ilmiah Selasa 19 April 2011

Kriteria Naskah: maksimal 30.000 karakter dengan spasi 1,5 Font Times New Roman 12
Semua Naskah dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD) sudah diterima panitia paling lambat Sabtu, 26 Maret 2011

Alamat Pengiriman Naskah :
Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Peringatan 1 Abad KH Abdul Wahid Hasyim
di Universitas Wahid Hasyim (Unwahas)
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
Email : andhi_unwahas@yahoo.co.id

Serial Pesantren


Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah, Kebon Jeruk – Jakarta Barat
Mempertahankan Tradisi Di Jantung Kota

Pesantren di jantung kota akan memiliki cobaan yang kuat. Namun, dari sini
akan tumbuh semangat dan jiwa yang kokoh mempertahankan tradisi dan
keyakinan.

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai watak sendiri, pesantren memiliki
tradisi keilmuannya yang berbeda dari tradisi keilmuan lembaga-lembaga lain.
Pesantren pada dasarnya adalah sebuah lembaga pendidikan Islam, walaupun ia
mempunyai fungsi tambahan yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi
pendidikan tersebut. Ia merupakan sarana informasi, saran komunikasi timbal
balik secara kultural dengan masyarakat dan juga merupakan tempat pemupukan
solidaritas dan moralitas masyarakat.

Pesantren dalam wujudnya yang sekarang memiliki sistem pengajaran yang
dikenal dengan nama pengajian kitab kuning. Selain itu, dia juga mampu
menyerap sejumlah inovasi secara berangsur-angsur selama beberapa abad.
Pesantren di Indonesia juga mengalami penyesuaian diri dengan perkembangan
zaman dan teknologi. Untuk menyerap informasi sesuai kehendak masyarakat,
pesantren selalu dituntut untuk responsif.

Begitu juga dengan pesantren As-Shiddiqiyah, pesantren yang telah menyiapkan
beberapa lembaga-lembaga pendidikan umum sesuai dengan kehendak zaman dengan
tetap mengacu kepada kaidah fikih: al-mukhafadhatu ‘alal qadimi al-shalih wa
al-akhdu bil-jadidl ashlah, melestarikan nilai-nilai baik yang lampau dan
mengakomodasi nilai-nilai moderen yang lebih baik.

Pesantren setelah diperkenalkan K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ke
dunia internasional, terdapat respon pihak pesantren yang kemudian membuka
diri, serta menyesaikannya dengan kehendak zaman. Bahkan Gus Dur dengan
beraninya menganggap pesantren sebagai sub kultur pendidikan Indonesia yang
ikut serta membentuk karakter masyarakat yang positif. Sehingga
pesantren-pesantren NU berlomba-lomba membuka jalur umum (sekolah umum) dan
juga menyediakan sebuah lembaga seperti lembaga bahasa Inggris, bahasa Arab,
bahkan kemudian tak ketinggalan bahasa Mandarin. “Jadi santri As-Shiddiqiyah
harus mampu berbahasa internasional (Inggris dan Arab) sebagai bahasa dakwah
untuk komunikasi dengan dunia,” kata pendiri dan pengasuh pesantren, Dr.
K.H. Noor Muhammad Iskadar, kepada Risalah NU.

Menurut Kiai Noor yang juga dikenal sebagai penceramah kondang dari Sabang
sampai Meraoke ini, Pondok Pesantren As-Shiddiqiyyah didirikan pada bulan
Rabiul Awal tahun 1406 H atau 1 Juli 1985 M. Tujuannya, ikut serta
mencerdaskan dan memerdekakan anak bangsa yang dibangun dengan moralitas.
Sebagaimana pesantren pada umunya lembaga pendidikan keagamaan dan sosial
kemasyarakatan, As-Shiddiqiyah senantiasa eksis dan tetap pada komitmennya
sebagai benteng perjuangan syi’ar Islam yang berada di jantung kota
metropolitan. Pesantren ini terletak di Jalan Panjang, Kedoya, Kebun Jeruk,
Jakarta Barat.

Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin cepat yang membuat
respon masyarakat terhadap pesantren semakin kecil, maka pesantren dituntut
harus mampu membuka diri, merespon problema ke umat untuk melahirkan out-put
yang benar-benar berguna bagi bangsa dan negara, maka pesantren
As-Shiddiqiyah telah membuka delapan sekolah umum dan kampus yang tersebar
di beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertempat di
Kedoya Jakarta, Cimalaya Kerawang, Batuceper Tangerang, Serpong Tangerang,
Cijeruk Bogor, Musi Banyuasin Palembang Sumsel, Way Kanan, Lampung, dan
Sukabumi Jawa Barat.

Untuk memantapkan nilai-nilai pesantren di tengah masyarakat plural dengan
mengacu kepada kaidah fikih tadi, pesantren memadukan klasik dan moderen.
Maka pesantren As-Shiddiqiyah mengakomodasi kepentingan pesantren sebagai
basis utama santri dengan berbentuk kurikulum dari pesantren dan pendidikan
formal. Pesantren As-Shiddiqiyah memiliki tiga tujuan dasar yang sering
dibahasakan sebagai trilogi pendidikannya: pertama, membentuk pribadi muslim
yang berakhlak mulia karena diharapkan santri As-Shiddiqiyah mampu menjadi
pewaris para nabi yang di sesuaikan dengan hadis nabi yang berbunyi; “Ulama
adalah pewaris para nabi.” (al-ulamau warastatul al-anbiya’)

Kedua, membangun kemampuan santri dalam berkomunikasi melalui bahasa Arab
dalam rangka penguasaan bahasa literatur agama Islam, sehingga para santri
mampu mendalami ajaran Islam dari sumbernya yang asli, serta bahasa Inggris
sebagai bahasa dakwah dan komunikasi. Karena, santri As-Shiddiqiyah
diharapkan mempunyai kemampuan berdakwah di dunia internasional, sebagaimana
firman Allah dalam Al-Quran, “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan
diantara mereka beberapa orang untuk memeprdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya,” (QS. At-Taubah
22).

Ketiga, membangun kemampuan santri dalam menguasai ilmu pengetahuan umum dan
agama sekaligus, agar mereka mampu menjadikan khalifah di muka bumi,
sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, “Dan dialah menjadikan kamu
khalifah di bumi dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain
beberapa derajat,” (QS. Al-An’am 165)

Formal & Non-Formal

Pesantren pada umumnya membangun pendidikan formal yang dimulai dari
madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pesantren As-Shiddiqiyah berbeda
dengan pesantren lain dalam membangun pendidikan formal yang langsung
membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) dengan program otomotif, SMK program adminitrasi perkantoran dan
akuntansi (As-Shiddiqiyah batuceper), SMK program bisnis & manajemen
(Karawang) dan Ma’had ‘Aly Sa’idussiddiqiyah, pendalaman dan penguasaan
bahasa internasional (Inggris dan Arab), ulumus syari’ah dan Al-Quran.

Harapan ke depan cita-cita pesantren ini adalah mampu melahirkan santri
cerdas, bijak yang mampu mengatasi problem global. “Sehingga santri tidak
lagi kaku dan panik melihat kenyataan sosial yang serba unik dan moderen,”
ungkap kiai iskandar dengan penuh semangat kepada Risalah NU.

Pesantren As-Shiddiqiyah juga menyediakan pendidikan non formal seperti
training bahasa Inggris, kursus dan training bahasa Arab, jam’iyatul tahfidz
al-qur’an, kursus dan training manajemen dan metodologi pengajaran,
pengajian kutubus salafiyah, training retorika dan praktek dakwah, lembaga
bahstul masail, serta lembaga yang membantu mengembangkan bakat dan minat
santri untuk lebih percaya diri.

Karena pesantren tidak bisa dilepaskan dari masyarakat sekitar, maka
pesantren As-Shiddiqiyah mengupayakan dan menyediakan sebuah lembaga yang
bermanfaat yang diperuntukkan masyarakat seperti, Drugs Information Centre
of As-Shiddiqiyah (DICA), badan amil zakat, infaq dan shadaqah (BAZIS),
pusat penanggulangan bencana alam, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM),
forum komunikasi umat beragama (FKUB) DKI Jakarta, Balai Kesehatan
Masyarakat, dan santri siaga bencana.

Dengan berbekal pendidikan yang berbasis agama dan umum, As-Shiddiqiyah yang
kini memiliki jumlah santri sekitar 7.000 orang itu sangat optimis akan
out-put santri yang keluar atau jadi alumni dari pesantren ini bisa memberi
manfaat bagi nusa, bangsa dan negara yang ditopang dengan moralitas sesuai
dengan visinya, “membentuk dan menyiapkan ulama ahlussunnah wal jamaah
berwawasan global dan mampu mentransformasikan ilmunya ke dalam bahasa
masyarakat dengan perilaku akhlak mulia”.

Motto yang dibangun oleh pesantren As-Shiddiqiyah adalah berakhlakul
karimah, berbahasa internasional dan menguasai iilmi pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dan iman dan taqwa (IMTAQ). Sehingga mampu menerjemahkan
dan mengkontekstualisasikan realitas sosial sesuai dengan kebutuhan zaman
dengan misinya: “menyelenggarakan pendidikan berbasis agama, tekhnologi dan
pengembangan ekonomi kerakyatan mulai dari TK hingga perguruan tinggi”.

Ditulis oleh Mashudi Umar

Dimuat di majalah Risalah NU, No 11 / Th 11 / 1430 H

Serial Pesantren


Pondok Pesantren Al – Amien, Prenduan, Sumenep, Madura – Jawa Timur
Selayang Pandang

AL-AMIEN PRENDUAN merupakan salah satu pondok pesantren di pulau madura.
Berpusat di desa Prenduan, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep. Desa
Prenduan sendiri merupakan desa yang terletak di pinggiran jalan poros
propinsi yang menguhubungkan Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Desa Prenduan
merupakan desa di pesisir selatan pulau madura, kurang lebih 30 km sebelah
barat kota Sumenep dan 22 km sebelah timur kota Pamekasan.
Saat ini Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN menempati lahan seluas 25 ha
yang menyebar di beberapa lokasi di desa Pragaan Laok dan desa Prenduan. Di
masa-masa yang akan datang, besar harapan seluruh keluarga besar Pondok
Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN akan berdiri cabang-cabang baru di daerah-daerah
lain yang membutuhkan dan memungkinkan.
AL-AMIEN PRENDUAN sendiri merupakan lembaga yang berbentuk dan berjiwa
pondok pesantren yang bergerak dalam lapangan pendidikan, dakwa, kaderisasi
dan ekonomi sekaligus pula menjadi pusat studi islam. Dengan mengembangkan
sistem-sistem yang inovatif, tapi tetap berakar pada budaya as-Salaf
as-Sholeh. Pondok pesantren ini merupakan lembaga yang independen dan
netral, tidak berafiliasi kepada salah satu golongan atau partai politik
apapun. Seluruh aset dan kekeyaan Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN telah
diwakafkan kepada ummat Islam dan dikelola secara kolektif oleh sebuah Badan
Wakaf yang disebut Majlis Kiyai. Untuk melaksanakan tugas-tugas sehari,
Majlis Kyai mendirikan sebuah yayasan yang memiliki badan hukum dan telah
terdaftar secara resmi di kantor Pengadilan Negeri Sumenep.
Sejarah Singkat
Sejarah berdiirinya, pondok pesantren AL-AMIEN PRENDUAN tidak bisa
dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Islam di Prenduan itu sendiri.
Karena *Kiai Chotib* (kakek para pengasuh sekarang) yang memulai usaha
pembangunan lembaga pendidikan Islam di Prenduan, juga merupakan Kiai
mengembangkan Islam di Prenduan. Usaha Pembangunan lemba ini sebenarnya
merupakan kelanjutan dari usaha adik ipar beliau, Kiai Syarqowi yang hijrah
ke Guluk-guluk setelah kurang lebih 14 tahun membina masyrakat Prenduan
dalam rangka memenuhi amanat sahabatnya, *Kiai Gemma *yang wafat di Mekkah.
Sebelum meninggalkan Prenduan untuk hijrah ke Guluk-guluk, Kiai Syarqowi
meminta Kiai Chotib untuk menggantikannya membimbing masyarakat Prenduan,
setelah sebelumnya menikahkan beliau dengan salah seorang putri asli
Prenduan yang bernama Aisyah, atau yang lebih dikenal kemudian dengan Nyai
Robbani. Dengan senang hati Kiai Chotib menerima amanah tersebut.
Beberapa tahun kemudian, sekitar awal abad ke-20, Kiai Chotib mulai merintis
pesantren dengan mendirikan Langgar kecil yang dikenal dengan Congkop.
Pesantren Congkop, begitulah masyarakat mengenal lembaga pendidikan ini,
karena bangunan yang berdiri pertama kali di pesantren ini adalah bangunan
berbentuk Congkop (bangunan persegi semacam Joglo). Bangunan ini berdiri di
lahan gersang nan labil dan sempit yang dikelilingi oleh tanah pekuburan dan
semak belukar, kurang lebih 200 meter dari langgar yang didirikan oleh Kiai
Syarqowi.
Sejak saat itu, nama congkop sudah menjadi dendang lagu lama pemuda-pemuda
prenduan dan sekitarnya yang haus akan ilmu pengetahuan. *Ngaji di
Congkop…mondok di Congkop…nyantri di Congkop…* dan beberapa istilah lainnya.
Dari congkop inilah sebenarnya cikal bakal Pondok Pesantren AL-AMIEN
PRENDUAN yang ada sekarang ini dan kiai Chotib sendiri ditetapkan sebagai
perintisnya.
Tapi sayang sebelum congkop menjadi besar seperti yang beliau idam-idamkan,
kiai Chotib harus meninggalkan pesantren dan para santri-santri yang beliau
cintai untuk selama-lamanya. Pada hari sabtu, tanggal 7 Jumadil Akhir 1349 /
2 Agustus 1930 beliau berpulang ke haribaan-Nya. Sementara putra-putri
beliau yang berjumlah 8 orang sebagian besar telah meninggalkan Congkop
untuk ikut suami atau membina umat di desa lain. Dan sebagian lagi masih
belajar di berbagai pesantren besar maupun di Mekkah. Sejak itulah cahaya
Congkop semakin redup karena regenerasi yang terlambat. Walaupun begitu
masih ada kegaitan pengajian yang dibina oleh Nyai Ramna selama beberapa
tahun kemudian.
*Periode Pembangunan Ulang*
Setelah meredup dengan kepergian kiai Chotib, kegiatan pendidikan Islam di
Prenduan kembali menggeliat dengan kembalinya kiai Djauhari (putra ke tujuh
kiai Chotib) dari Mekkah setelah sekian tahun mengaji dan menuntut ilmu
kepada Ulama-ulama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau kembali bersama
istri tercinta Nyai Maryam yang merupakan putri salah seorang Syekh di
Makkah Al-Mukarromah.
Sekembali dari Mekkah, KH. Djauhari tidak langsung membuka kembali pesantren
untuk melanjutkan rintisan almarhum ayah beliau. Beliau melihat masyarakat
Prenduan yang pernah dibinanya sebelum berangkat ke Mekkah perlu ditangani
dan dibina lebih dahulu karena terpecah belah akibat masalah-masalah
khilafiyah yang timbul dan berkembang di tengah-tengah mereka.
Setelah masyarakat Prenduan bersatu kembali, barulah beliau membangun
madrasah yang baru yang lebih teratur dan terorganisir. Madrasah baru
tersebut diberi nama *Mathlabul Ulum* atau *Tempat Mencari Ilmu.* Madrasah
ini terus berkembang dari waktu-waktu termasuk ketika harus berjuang melawan
penjajahan Jepang dan masa-masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 45-an.
Bahkan ketika KH. Djuhari harus mendekam di dalam tahanan Belanda selama
hampir 7 bulan madrasah ini terus berjalan dengan normal dikelola oleh
teman-teman dan murid-murid beliau.
Hingga akhir tahun 1949 setelah peperangan kemerdekaan usai dan negeri
tercinta telah kembali aman, madrasah Mathlabul Ulum pun semakin pesat
berkembang. Murid-muridnya bertambah banyak, masyrakat semakin antusias
sehingga dianggap perlu membuka cabang di beberapa desa sekitar. Tercatat
ada 5 madrasah cabang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat sekitar madrasah.
Selain mendirikan Mathlabul Ulum beliau juga mendirikan Tarbiyatul Banat
yang dikhususkan untuk kaum wanita. Selain membina madrasah, KH. Djauhari
tak lupa mempersiapkan kader-kader penerus baik dari kalangan keluarga
maupun pemuda-pemuda Prenduan. Tidak kurang dari 20 orang pemuda-pemudi
Prenduan yang dididik khusus oleh beliau.
Hingga akhir tahun 1950-an Mathlabul Ulum dan Tarbiyatul Banat telah
mencapai masa keemasannya. Dikenal hampir di seluruh Prenduan dan
sekitarnya. Namun sayang kondisi umat Islam yang pada masa itu diterpa oleh
badai politik dan perpecahan memberi dampak cukup besar di Prenduan dan
Mathlabul Ulum. Memecah persatuan dan persaudaraan yang baru saja terbangun
setelah melewati masa-masa penjajahan. Pimpinan, guru dan murid-murid
Mathlabul Ulum terpecah belah.
Periode Pengembangan
*Periode Pendirian Pesantren (1952 – 1971)*
* *
Menjelang akhir tahun 1951, di tengah keprihatinan memikirkan nasib
Mathlabul Ulum yang terpecah KH. Djauhari teringat pada Pesantren Congkop
dan almarhum ayahanda tercinta, teringat pada harapan masyrakat Prenduan
saat pertama kali beliau tiba dari Mekkah. Beliaupun bertekad untuk
membangkitkan kembali harapan yang terpendam, membangun Congkop Baru.
Langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah langgar atau
mushalla yang menjadi pusat kegiatan santri dan para ikhwan Tidjaniyyin.
Akhirnya setelah kurang lebih 1 tahun, walaupun dengan sangat sederhana
Majlis Tidjani pun berdiri tegak. Maka tepat pada tanggal 10 November 1952
yang bertepatan dengan 09 Dzul Hijjah 1371 dengan upacara yang sengat
sederhana disaksikan oleh beberapa santri dan Ikhwan Tidjaniyyin, KH.
Djauhari meresmikan berdirinya sebuah Pesantren dengan nama Pondok Tegal.
Pondok Tegal inilah yang kemudian berkembang tanpa putus hingga saat ini dan
menjadi Pondok Pesantren Al-Amien seperti yang kita kenal sekarang ini.
Karena itulah tanggal peresmian yang dipilih oleh KH. Djauhari disepakati
oleh para penerus beliau sebagai tanggal berdirinya Pondok Pesantren
AL-AMIEN PRENDUAN.
Di Majlis Tidjani yang baru berdiri inilah, KH. Djauhari mulai mengasuh dan
membimbing santri-santrinya. Semula hanya sebatas Ikhwan Tidjaniyyin yang
datang dan pergi, kemudian datanglah santri-santri yang berhasrat untuk
bermukim. Pada awal-awal tersebut pendidikan dan pengajaran lebih ditekankan
pada penanaman akidah, akhlak dan tasawuf, selain juga diajarkan kitab-kitab
dasar Nahwu dan Shorrof.
Pada tahun 1958 Departemen Agama membuka Madrasah Wajib Belajar (MWB) secara
resmi dengan masa belajar 8 tahun. KH. Djauhari sangat tertarik dengan
sistem madrasah ini, karena selain pelajaran agama dan umum juga diajarkan
pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan. Maka pada pertengahan tahun
1959 beliau membuka MWB di Pondok Tegal, sementara Mathlabul Ulum beliau
jadikan Madrasah Diniyah dengan nama Mathlabul Ulum Diniyah (MUD) yang
diselenggarakan pada sore hari hingga kini.
Selain mendirikan MWB beliau juga mendirikan TMI Majalis, diilhami oleh
sistem pendidikan Kulliyatul Mu’allimien Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor.
Terutama setelah putra beliau Moh. Tidjani mondok di sana. Didorong oleh
obsesinya untuk mendirikan sebuah pesantren besar yang representatif beliau
merintis madrasah tingkat menengah di Pondok Tegal. Untuk madrasah yang baru
ini beliau secara sengaja memilih nama Tarbiyatul Mu’allimien Al-Islamiyah
atau TMI, tafa’ulan terhadap KMI Gontor yang sangat beliau kagumi. Apalagi
setelah melihat hasil yang dicapai oleh putranya, Moh. Tidjani setelah
setahun mondok di sana.
Selain mendirikan TMI Majalis KH. Djauhari juga pernah mendirikan Sekolah
Lanjutan Pertama Islam yang diprakarsai oleh beberapa orang pemuda Prenduan.
Namun lembaga ini hanya bertahan selama 2 tahun karena kesalahan manajemen
dan kesibukan para pengelolanya. Lalu muncul pula ide serupa beberapa tahun
kemudian beliau mendirikan kembali Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI)
yang pada akhirnya kemudian disatukan dengan TMI Majalis dengan sistem
terpadi yang kemudian menempati lokasi baru di desa Pragaan Laok.
Pada akhir era 70-an KH. Djauhari begitu kecewa dengan perkembangan umat
Islam yang semakin terpecah belah oleh politik dan partai. Sementara,
hasratnya yang begitu besar untuk mendirikan pesantren besar yang
representatif bagi pengkaderan generasi muda muslim. Untuk itulah putra
beliau, Muhammad Idris Jauhari yang baru menyelesaikan pendidikan di KMI
Gontor tidak beliau perkenankan untuk melanjutkan studi keluar daerah.
Bahkan beliau minta untuk membantu beliau dalam banyak kegiatan, mengajar
santri, mengimami sholat, mengisi pengajian, mengurusi pondok dan
lain-lainnya. Saat itu, seolah-olah beliau hendak berpamitan sekaligus
meninggalkan amanat besar yang harus dilanjutkan oleh putra-putri beliau.
Dan memang tidak lama kemudian, pada hari jumat 18 Rabiuts Tsani 1371 / 11
Juni 1971 beliau berpulang ke rahmatullah dengan tenang di dampingi oleh
istri, anak dan keluarga beliau.
*Periode Pengembangan Pertama (1971 – 1989)*
Sepuluh hari sepeninggal KH. Djauhari, masyrakat Prenduan bermufakat untuk
menjariyahkan sebidang tanah seluas 6 ha kepada putra almarhum, Moh. Tidjani
Djauhari yang baru pulang dari Makkah untuk didirikan di atasnya pesantren
yang representatif sesuai dengan cita-cinta almarhum semasa hayatnya. Tanah
tersebut 2,5 ha berasal dari hasil pembelian yang harganya ditanggung oleh
dermawan Prenduan, Kapedi dan Pekandangan sedangkan sisanya yang 3,5 ha
berasal dari jariyah ahli waris almarhum Haji Syarbini yang disponsori oleh
putranya Haji Fathurrahman Syarbini.
Di lokasi baru inilah kemudian yang dikembangkan ke arah selatan, barat dan
utara sehingga saat ini luasnya kurang lebih 12 ha, yang kemudian dikenal
dengan Pondok Al-Amien Komplek II yang sekarang menjadi pusat seluruh
kegiatan AL-AMIEN PRENDUAN. Sebelum memulai pembangunan komplek II ini, kiai
Moh. Tidjani Djauhari bersama kiai Muhammad Idris Juhari melakukan safari
panjang ke beberapa pesantren terkenal di Jawa Timur dalam rangka mohon izin
dan doa restu untuk mendirikan sebuah pesantren baru sekaligus melakukan
studi banding dalam rangka mencari format yang paling cocok untuk masyrakat
madura yang memang berciri khusus pula.
Namun, kiai Moh. Tidjani sementara tidak bisa meneruskan proses pendirian
pesantren baru ini karena beliau harus segera kembali ke Mekkah untuk
menyelesaikan Magisternya yang hampir tuntas. Maka walau awalnya keberatan,
beban tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita almarhum diterima oleh
Kiyai Muhammad Idris Jauhari. Apalagi ada jaminan kebebasan untuk berkreasi
dan berbuat. Lagi pula ini hanya sementara dan di belakang beliau ada banyak
pihak yang siap mendukung seluruh kegiatan pondok.
Berdasarkan hasil safari panjang yang dilakukan sebelumnya itulah, konsep
tentang Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN yang baru, yang mencerminkan
cita-cita almarhum KH. Djauhari *Mendirikan Pesantren Ala Gontor* tapi tidak
melupakan nilai-nilai tradisi ke maduraan yang khas dirumuskan. Maka pada
tanggal 10 Syawal 1371 atau 03 Desember 1971 dalam sebuah upacara yang
sangat sederhana tapi khidmat, bertempat di serambi Bu Jemmar dan dihadiri
oleh beberapa anggota panitia dan guru-guru, Kiyai Muhammad Idris Jauhari
meresmikan berdirinya pesantren baru, dan beliau sebagai direkturnya.
Tarbiyatul Mu’allimien Al-Islamiyah atau lebih dikenal dengan TMI, begitulah
lembaga pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN tersebut
dinamakan. Pemilihan nama ini sesuai dengan harapan dari almarhum yang
menginginkan beridirinya sebuah lembaga pendidikan serupa dengan KMI Gontor.
Di awal perjalanannya lembaga baru ini banyak mendapatkan tentangan dari
beberapa pihak yang belum mengerti tentang dasar, acuan dan prinsip sistem
pendidikannya yang menjadi acuannya.
Walaupun mendapatkan tantangan dari luar dan dalam, namun proses pendidikan
tetap berjalan dengan baik. Wisuda pertama dilaksanakan pada tahun 1978
bersamaan dengan kedatangan KH. Moh. Tidjani Djauhari yang sedang pulang
kampung. Bersamaan dengan wisuda tersebut dihelat pula peringatan tujuh
tahun TMI yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan dan wali
santri.
Untuk membantu tugas sehari-hari kiai dan guru-guru juga sebagai media
latihan berorganisasi maka pada tahun 1975 dibentuklah Organisasi Santri
yang bernama OP TMI dan Gudep Pramuka. Yang kemudian bermetamorfosa menjadi
ISMI hingga saat ini.
Walaupun mengembangkan pesantren di lokasi baru, Pondok Tegal sebagai sebuah
warisan dari almarhum tetap dipertahankan bahkan dikembangkan. Untuk itulah
pengelolaan kegiatan pendidikan sehari-hari diserahkan kepada kiai Musyhab
yang merupakan keponakan KH. Djauhari sekaligus menantu beliau. Sedangkan
KH. Muhammad Idris Jauhari fokus mengelola TMI di lokasi baru.
Selain mengembangkan Pondok Tegal pada tahun 1973 juga dibuka Pondok Putri I
di atas tanah milik kiai Abdul Kafi dan istrinya Nyai Siddiqoh keponakan KH.
Djauhari yang memang dikaderkan secara khusus oleh beliau. Pendirian Pondok
Putri I ini sendiri diawali oleh datangnya beberapa remaja putri Prenduan
kepada Nyai Siddiqoh untuk mondok dan belajar secara khusus kepada beliau.
Kedatangan remaja putri lainnyapun berulang di beberapa waktu setelahnya.
Hal inilah yang mendorong beliau untuk membangun lokasi khusus untuk
penginapan dan pemondokan mereka. Sehingga sejak tahun 1986 secara resmi
Pondok Putri I berdiri dan sejak itu dikenal dengan Pondok Putri Al-Amien I
atau Mitri I. Beberapa pengembanganpun dilakukan untuk memajukan Pondok
Putri I sebagaimana halnya Pondok Tegal.
Pengembangan yang dilakukan tidak hanya di Pondok Putri I saja, sejak awal
didirikannya telah ada hasrat yang besar untuk membangun Pondok Pesantren
khusus putri yang bersistemkan TMI. Maka pada awal tahun 1975 dibangunlah SP
Mu’allimat namun terpaksa diganti dengan MTs. Putri karena beberapa faktor.
Namun pada tahun ajaran 1983/1984 beberapa wali santri datang untuk
mengantarkan putrinya di lembaga pendidikan yang bersistem TMI bukan MTs.
maupun MA. Obsesi lama tersebutpun muncul kembali ke permukaan. Maka setelah
dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tepat pada tanggal 10 Syawal 1405 / 29
Juni 1985 dalam sebuah upacara yang sederhana di salah satu ruang belajar
MTs. Pondok Putri I. Dra. Ny. Anisah Fatimah Zarkasyi yang saat itu sedang
mudik dari Mekkah meresmikan berdirinya Tarbiyatul Mu’allimat Al-Islamiyah
(TMaI) dan KH. Mahmad Aini ditunjuk sebagai direkturnya.
Hingga tahun 1983 TMaI masih menempati lokal MTs Pondok Putri I sampai
akhirnya pindah ke lokasi baru, menempati tanah yang dijariyahkan oleh
Hajjah Maryam. Di atas tanah seluas 1000 m2 yang terletak di sebelah barat
rumah beliau tersebutlah kemudian dibangun lokal pertama milik TMaI. Dari
lokal berbentuk L inilah TMaI mulai berkembang setapak demi setapak hingga
seperti saat ini.
Alhamdulillah setelah enam tahun menjalankan program pendidikannya, pada
tanggal 15 Ramadan 1411 / 31 Maret 1991 TMaI berhasil mewisuda alumni
pertamanya sebanyak 11 orang. Kesebalas orang tersebut adalah mereka yang
bertahan dari 25 orang saat pendaftaran awal pada tahun 1985.
Di lain sisi, sejak awal pembangunan TMI telah disadari pentingnya
mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan AL-AMIEN PRENDUAN.
Utamanya adalah untuk menampung alumni TMI yang berhasrat untuk melanjutkan
pendidikannya namun masih di dalam pondok. Maka disepakatilah untuk
mendidikan pesantren tinggi dengan nama Pesantren Tinggi Al-Amien (PTA)
Fakultas Dakwah dengan KH. Shidqi Mudzhar sebagai dekannya dan KH.
Jamaluddin Kafie sebagai pembantu dekan sekaligus pelaksana harian.
Selanjutnya ketika Menteri Agama, Bapak Munawwir Syadzali, MA berkunjung ke
Al-Amien pada tanggal 04 Dzulhijjah 1403 / 11 September 1983 beliau diminta
untuk meresmikan Pesantren Tinggi Al-Amien. Dan sesuai dengan peraturan pada
masa itu Pesantren Tinggi diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah
Al-Amien (STIDA) yang pada 24 Rajab 1402 / 29 Januari 1992 melepas
wisudawannya sebanyak 43 orang.
*Periode Pengembangan Kedua (1989-sekarang)*
Tanggal 27 Januari 1989, KH. Moh. Tidjani Djauhari, MA kembali dari Mekkah
Al-Mukarromah. Kemudian disusul oleh KH. Maktum Jauhari, MA pada tahun 1990
yang baru saja menyelesaikan Magisternya di Al-Azhar Cairo. Sejak saat
itulah Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN memasuki masa pengembangan baru.
Pengembangan-pengembangan semakin cepat berjalan karena sinergi yang semakin
solid.
Pengembangan pertama yang dilakukan adalah Pendirian Ma’had Tahfidh
Al-Qur’an (MTA). Pendirian MTA ini didasari pada obsesi lama untuk mencetak
generasi *Hafadzah Al-Qur’an *yang mampu menjawab tantangan zaman dan
tuntutan ummat. Maka pada tahun 1990 pendirian MTA dimulai dengan membuka
kembali program *Jamaah Tahfidz *di kalangan santri senior TMI. Lalu
kemudian pada pertengahan bulan Sya’ban 1411 / Februari 1991 KH. Muhammad
Idris Jauhari bersama KH. Ainul Had dan KH. Zainullah Rais berkeliling ke
beberapa Ma’had Tahfidzil Qur’an di Jawa Timur, Jogjakarta hingga ke Jawa
Tengah untuk studi banding dan mencari pola serta sistem yang paling
representatif bagi Ma’had Tahfidzil Qur’an Al-Amien.
Dengan perantara Syekh Bakr Khumais, seorang dermawan Arab Saudi Syekh Ahmad
Hasan Fatihy bersedia menyediakan dana yang cukup untuk membuka lembaga
khusus bagi MTA yang terpisah dengan TMI. Maka pada dengan segala persiapan
yang matang pada tanggal 12 Rb. Awal 1412 / 21 September 1991 KH. Moh.
Tidjani Djauhari, MA meresmikan berdirinya MTA dengan jumlah murid pertama
sebanyak 28 orang.
Pengembangan kedua adalah pembangunan Masjid Jami’ AL-AMIEN PRENDUAN. Hal
ini telah terobsesi sejak lama, sejak beliau masih berada di Mekkah
Al-Mukarromah. Beliau menginginkan di tengah-tengah kampus Al-Amien nantinya
dibangun sebuah masjid yang besar, megah, indah dan multifungsi. Maka
sepulang dari Mekkah beliau pun membentuk Panitia Pembangunan Masjid Jami’
AL-AMIEN PRENDUAN. Segera setelah panitia dibentuk pembangunan masjid
tersebut dimulai. Segala daya dan upaya dilakukan untuk mensukseskan
pembanguan masjid besar ini. Untuk teknis pembangunan PT. Adhi Karya dan
Pondok Modern Gontor pun di gandeng.
Pembangunan masjid besar seluas 48 x 40 meter ini berjalan secara bertahap
dari tahun ke tahun. Proses pembangunannya kadang berlari, merangkak bahkan
merayap sesuai dengan kebutuhan dan dana yang ada. Hingga akhirnya seluruh
bagian utama masjid tersebut selesai tepat bersamaan dengan perayaan
kesyukuran 45 tahun berdirinya AL-AMIEN PRENDUAN. Pada perhelatan akbar itu
pula Menteri Agama meresmikan Masjid Jami’ AL-AMIEN PRENDUAN. Total
keseluruhan pembiayan yang dihabiskan hingga saat itu mencapai Rp.
1.293.005.000.
Pengembangan selanjutnya adalah peningkatan status Sekolah Tinggi Dakwah
Al-Amien (STIDA) menjadi Sekolah Tinggai Agama Islam Al-Amien (STAI) dengan
dibukanya Jurusan Pendidikan Agama (Tarbiyah) pada tahun 1995. Lalu pada
tahun 2001 status STAI ditingkat kembali menjadi Institut Dirosat Islamiyah
Al-Amien (IDIA) dengan dibukanya 3 jurusan baru, Pendidikan Bahasa Arab
(Tarbiyah), Jurusan Tafsir Hadis (Ushuluddin) dan Jurusan Akidah Filsafat
(Ushuluddin).
Memasuki tahun 2002, AL-AMIEN PRENDUAN memasuki usianya yang ke 50. Untuk
menyambut usia emas ini digelar peringatan Kesyukuran Setengah Abad Al-Amien
dengan aneka kegiatan yang berlangsung selama 20 hari lamanya. Pada
peringatan ini pula diresmikan MI Ponteg sebagai MI percontohan oleh
Mendiknas RI. Beberapa pengembangan terus dilakukan, diantaranya adalah
pendirian MTA Putri pada tahun 2006.
Setelah 18 tahun berjuang mengembangkan AL-AMIEN PRENDUAN, pada tanggal 15
Ramadhan 1428 KH. Moh. Tidjani Djauhari, MA wafat dan meninggalkan amanah
pengembangan AL-AMIEN PRENDUAN kepada KH. Muhammad Idris Jauhari dan
kiai-kiai dan guru-guru yang lain. Patah tumbuh, hilang berganti. Demikian
pepatah menggambarkan bagaimana perkembangan Pondok Pesantren AL-AMIEN
PRENDUAN sejak didirikannya hingga saat ini.
Struktur Organisasi
Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN diurus dan dikelola secara kolektif oleh
beberapa Badan Pengurus yang terstruktur, sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing. Badan-badan pengurus tersebut bekerja sesuai dengan
prinsip-prinsip manajemen yang modern, efektif dan efisien tapi tetap
berpijak pada bingkai visi dan misi dan landasan-landasan AL-AMIEN PRENDUAN.
Secara hirarki organisatoris, kepengurusan tersebut bisa diuraikan sebagai
berikut :
*1. Badan Wakaf / Majlis Kiai (**Majlis Riasah al-Ma’had**)*
Majlis Kiai adalah badan tertinggi di lingkungan Pondok Pesantren AL-AMIEN
PRENDUAN, yang menentukan arah kebijakan pondok pesantren AL-AMIEN PRENDUAN
baik ke dalam maupun keluar. Anggotanya dari 7 sampai 11 kiyai sepuh, dengan
struktur organisasinya terdiri dari ketua, wakil dan anggota. Ketua dan
wakil sekligus berfungsi sebagai pengasuh (Rais) dan wakil pengasuh (naib
rais) pondok pesantren AL-AMIEN PRENDUAN, sedangkan anggota-anggota Majlis
Kyai berfungsi sebagai Direktur (mudir) di sentra-sentra pendidikan yang
ada. Khusus untuk menangani pengasuhan santriwati sehari-hari, Majlis Kyai
membentuk Dewan Pengasuh Putri yang terdiri dari nyai-nyai sepuh, istri
anggota Majlis Kyai.
*2. Badan Pendamping Kiai (**Majlis A’wan ar-Riasah**)*
Majlis A’wan adalah sebuah badan pengurus yang berfungsi sebagai pendamping
Majlis Kiai dalam melaksanakan program pondok sehari-hari. Anggotanya
terdiri dari 11 sampai 16 kiai-kiai muda atau ustadz-ustadz senior. Struktur
organisasinya terdiri dari Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator
bidang (korbid) pendidikan, korbid dakwah, korbid kaderisasi sertakorbid
dana dan sarana. Sekretaris dan Bendahara Majlis A’wa sekaligus berfungsi
sebagai Sekretaris dan Bendahara Pondok Pesantren AL-AMIEN PRENDUAN.
*3. Yayasan AL-AMIEN PRENDUAN (**Mu’assasah Ma’had al-Amien al-Islami
Prenduan**)*
Yayasan ini berfungsi sebagai Pelaksana Harian seluruh program pondok yang
telah digariskan. Pengurusnya terdiri dari 17 sampai 25 guru senior dan
tokoh masyarakat dengan struktur organisasi sebagai berikut : Ketua, wakil
ketua, sekretaris, bendahara, Kepala Biro (Karo) pendidikan, karo dakwah,
karo kaderisasi dan karo dana sarana, karo pusat studi islam. Yayasan
dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Majlis Kiai pondok
pesantren AL-AMIEN PRENDUAN.
*4. Lembaga-lembaga dan unit-unit usaha* *(**Al-Ma’had wa Ulihdatul Amal**)*
Lembaga-lembaga dan unit-unit usaha ini sengaja didirikan untuk menunjang
terlaksananya program-program pondok secara maksimal. Terdiri dari
lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga
kaderisasi, lembaga-lembaga ekonomi (dana dan sarana) serta lembaga-lembaga
penelitian. Seluruh lembaga dan unit usaha ini memiliki struktur sebagaimana
lazimnya organisasi yang terdiri dari Ketua, wakil, sekretaris dan bendahara
serta bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan spesifikasi bidangnya.
Pengurus lembaga-lembaga serta unit usaha terdiri dari guru-guru, santri
senior dan profesional lainnya yang diperlukan.
Dewan Riasah
Majlis Kiai adalah badan tertinggi di lingkungan Pondok Pesantren AL-AMIEN
PRENDUAN, yang menentukan arah kebijakan pondok pesantren AL-AMIEN PRENDUAN
baik ke dalam maupun keluar. Anggotanya dari 7 sampai 11 kiyai sepuh, dengan
struktur organisasinya terdiri dari ketua, wakil dan anggota. Ketua dan
wakil sekligus berfungsi sebagai pengasuh (Rais) dan wakil pengasuh (naib
rais) pondok pesantren AL-AMIEN PRENDUAN, sedangkan anggota-anggota Majlis
Kyai berfungsi sebagai Direktur (mudir) di sentra-sentra pendidikan yang
ada. Khusus untuk menangani pengasuhan santriwati sehari-hari, Majlis Kyai
membentuk Dewan Pengasuh Putri yang terdiri dari nyai-nyai sepuh, istri
anggota Majlis Kyai.

Sumber: http://al-amien.ac.id/

Serial Pesantren


Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang – Jawa Timur

* *

Sebagai salah satu dari empat pondok pesantren besar di empat penjuru kota
Jombang, Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul ‘Ulum (secara harfiah artinya
Lautan Ilmu) lebih dikenal dengan nama ponpes Tambakberas. Letaknya cukup
strategis yakni di belahan utara kota Jombang, masuk dalam wilayah
administratif Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang Kota. Sebagai pintu masuk
Jombang dari arah utara (Ploso, Babat, Lamongan, Bojonegoro, Gresik dan
Tuban), ponpes Tambakberas berlokasi di tepi jalan raya Jombang – Tuban

*Sejarah***

Lokasi awal yang menjadi cikal bakal Ponpes Tambakberas disebut Pondok
Selawe (selawe artinya duapuluh lima). Kebetulan awalnya ponpes ini memang
hanya menerima santri sejumlah 25 orang dan didirikan pada tahun 1825 seusai
Perang Diponegoro. Pendiri ponpes adalah KH Abdus Salam yang juga dikenal
dengan nama Mbah Shoichah (artinya bentakan yang membuat orang gentar). Ada
pula yang menyebut ponpes Tiga, karena jumlah kamar yang ada hanya 3 buah.
Disamping mendakwahkan syariat Islam, Mbah Shoichah juga mengajarkan
pengobatan dan kanuragan (ilmu bela diri) pada santri-santrinya. Mbah
Shoichah mengasuh ponpes Selawe dalam kurun waktu tahun 1825 – 1860.

Lokasi ponpes Selawe saat ini menjadi makam keluarga bani Chasbullah.
Diantaranya makam KH Abdul Wahab Chasbullah, pendiri dan penggerak Nahdhatul
Ulama (NU). Salah satu pendiri NU ini dikenal pula dengan sebutan Mbah Wahab
yang merupakan generasi ke-4 dari pendiri ponpes Tambakberas. Di kompleks
makam ini terdapat pula makam KH Abdul Wahib Wahab (dari generasi ke-5)
mantan Menteri Agama Republik Indonesia.

Sepeninggal beliau, ponpes diasuh oleh KH Ustman (Mbah Ustman) yang
merupakan menantu pertama Mbah Syaichah. Oleh KH Ustman lokasi ponpes
dipndah sekitar 100 meter ke arah selatan dari ponpes Selawe, tepatnya di
dusun Gedang desa Tambakrejo. Karena itu ponpes ini juga disebut ponpes
Gedang. Mbah Ustman dikenal sebagai kiai tasawuf dan menjadi salah satu
mursid Thoriqoh Naqsabandiyah pada zamannya. Ponpes Gedang diasuh oleh Mbah
Ustman dalam kurun tahun 1860 – 1910. Menantu pertama Mbah Ustman adalah KH
Hasyim Asy’ari, yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri NU.
Selanjutnya, KH Hasyim Asy’ari mengajak santri-santri thoriqoh membuka
ponpes baru di desa Keras kecamatan Diwek. Lokasi ini berjarak sekitar 18 km
arah keselatan dari Tambakberas. Ponpes inilah yang menjadi awal berdirinya
ponpes Tebuireng yang legendaris itu.

Kalau Mbah Ustman dikenal mengembangkan ilmu tasawuf, maka adik ipar beliau
yaitu KH Said mengajarkan ilmu syariat. KH Said mengajar di ponpes yang ada
di dusun Tambakberas desa Tambakrejo. Lokasi cukup dekat dengan ponpes
Gedang, kira-kira hanya berjarak 100 meter. Setelah Mbah Ustman wafat,
sebagian santri yang tidak ikut membantu KH Hasyim Asy’ari, akhirnya
dipindah ke ponpes Tmbakberas asuhan KH Said ini. Sepeninggal KH Said,
ponpes diasuh oleh putra beliau yaitu KH Chasbullah. Dari KH Chasbullah
inilah ponpes terus dikembangkan oleh putra putrinya. Yaitu KH Abdul Wahab,
KH Abdul Hamid, Nyai Fatimah dan KH Abdurrohim. Pada tahun 1967, KH Abdul
Wahab Chasbullah memberi nama ponpes Bahrul Ulum. Namun orang juga tetap
mengenal ponpes ini sebagai ponpes Tambakberas seperti dua ponpes besar
lainnya. yaitu ponpes Denanyar (Mambaul Maarif) dan ponpes Rejoso (Darul
Ulum). Berbeda dengan ponpes Tebuireng yang memang hanya disebut dengan satu
nama saja, yaitu ponpes Tebuireng.

Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) didirikan sekitar pada tahun 1825 di
dusun Gedang kelurahan Tambakberas. Oleh KH. Abdus Salam, Bersama
pengikutnya ia kemudian membangun perkampungan santri dengan mendirikan
sebuah langgar (mushalla) dan tempat pondokan sementara, buat 25 orang
pengikutnya. KH. Abdus Salam adalah seorang keturunan raja Brawijaya dari
Majapahit sebagaimana silsilah berikut ini Abdussalam putra Abdul Jabbar
putra Ahmad putra Pangeran Sumbu putra Pangeran Benowo putra jaka Tingkir
(maskarebet) putra Lembu peteng Aqilah Brawijaya.

Nama KH. Abdus Salam kemudian lebih dikenal dengan nama Shoichah atau Kyai
Shoichah kemudian beliau memperistri seorang putri dari kota Demak yaitu
Muslimah. Dari pernikahanya beliau dikaruniai beberapa putra dan putri yaitu
diantaranya yaitu Laiyyinah, Fatimah, Abu bakar, Murfu’ah, Jama’ah,
Mustaharoh, Aly ma’un, Fatawi dan Abu Sakur. KH. Abdus Salam mempunyai
beberapa santri. Dari santri-santri tersebut ada dua santri yang dijodohkan
dengan putrinya yaitu Laiyyinah di jodohka dengan Ustman. Dari hasil
pernikahanya beliau dikaruniai seorang putri bernama Winih (nama asalinya
Halimah) dan Halimah dijodohkan dengan seorang santri yaitu As’ary dari
Demak cikal bakal pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. Sedangkan Fathimah
dijodohka dengan Sa’id dari pernikahannya beliau di karuniai seorang putra
yaitu Kasminah Chasbullah sebelum haji bernama Kasbi, Syafi’i sebelum haji
bernama Kasdu, dan Asim sebelum haji bernama Kasmo.Setelah itu pondok
nyelawe diteruskan oleh Kyai. Ustman. Dan Kyai. Sa’id mengembangkan sayap
pendidikan pondok pesantren dengan mendirikan pondok pesantren disebelah
barat dusun Gedang seelah mendapat izin dari ayah maratuanya, yang kini
menjadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

Setelah Kyai Ustman dan Kyai Sa’id, yang meneruskan kepemimpinan pondok
pesantren adalah Chasbulloh putra Kyai Sa’id sedangkan Pondok Kyai Ustman
dikarenakan beliau tidak mempunya putra sebagai penerus. Oleh sebab itu
seluruh santri diboyong ke pondok barat dibawah asuhan Kyai. Chabulloh.
Dalam mengembangkan Pondok Pesantren Kyai. Chabulloh ditemani seorang istri
yang begitu sangat setia yaitu Nyai Latifah (asalnya A’isah) yang berasal
dari desa Tawangsaari Sepanjang Sidoarjo. Pernikahan antara Kyai. Chabulloh
dan Nyai Latifah dikaruniai putra-putri antara lain:

1. Kyai Abdul Wahab yang berputra K.Wahib, Khodijah, K. Najib Adib,
Jammiyyah, mu’tamaroh, Muniroh, Mahfudloh, Hisbiyah, Munjidah, Hasib dan
Rokib.
2. Kyai Abdul Hamid yang berputra K. Abdullah, K. Moh. Sholeh, K.
Abdul malik, K. M. Yahya dan Hamidah.
3. Nyai Khodijah, (nyai Bisry) berputra Achmad, Sholikhah,
Musyarofah, Abdul Aziz, M. Shokhib.
4. Kyai Abdurrahim berputra K. Ach. Al Fatich, Bariroh, K. Ach.
Nasrullah, K. Amanullah, K. Khusnullah.
5. Nyai Fatimah berputra Abdul Fattah, Mufattimah, Abdul Majid
6. Sholihah tidak berputra
7. Zuhriyah tidak berputra
8. Aminaturrokhiyah tidak berputra

Tahun 1920 adalah dimana kyai Chasbulloh dipanggil ke hadapan sang kholiq
(wafat) kemudian pimpinan pondok pesantren diteruskan oleh putra-putranya
yaitu Kyai Abdul Wahab, Kyai Abdul Hamid, dan Kyai Abdurrohim.

Nama Bahrul Ulum itu tidak muncul saat KH. Abdus Salam mengasuh pesantren
tersebut. Nama itu justru berasal dari KH. Abdul Wahab Hasbullah. Ia
memberikan nama resmi pesantren pada tahun 1967. Beberapa tahun kemudian
pendiri N.U ini pulang ke rahmatullah pada tanggal 29 Desember 1971. Mulai
tahun 1987 kepemimpinan pondok pesantren dipegang secara kolektif oleh Dewan
Pengasuh yang diketuai oleh KH. M. Sholeh Abdul Hamid. Mereka juga
mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang diketuai oleh KH. Ahmad
Fatih Abd. Rohim.Para kiai yang mengasuh PP Bahrul Ulum itu diantaranya, KH.
M. Sholeh Abdul Hamid, KH. Amanullah, KH. Hasib Abd. Wahab, Dibawah
kepemimpinan KH. M. Sholeh, PPBU mengalami perkembangan sangat pesat hingga
muncul berbagai macam ribat atau komplek diataranya yaitu Induk Al-Muhajirin
I, II, III dan IV, Al-Muhajin putri I, II, III dan IV, As-Sa’idiyah putra I,
II dan III, As-Sa’idiyah putri, Al-Muhibbin, Ar-Roudloh, Al-Ghozali putra
dan putri, Al-Hikmah, Al-wahabiyah I dan II, Al-Fathimiyah, Al-Lathifiyah I,
II dan III, An-Najiyah putra dan putrid, Assalma, Al Fattah, Al
Asyari,Komplek Chasbullah, Al Maliki, Al Hamidiyah.

Setelah wafatnya KH. M. Sholeh Abdul Hamid pada tahun 2006 majlis pengasuh
diteruskan oleh KH. Amanullah Abdurrahim yang wafat pada tahun 2007 hinga
pada saat ini yaitu tahun 2010 majelis pengasuh PPBU adalah KH. Hasib Abd.
Wahab

Banyak cerita yang mengisahkan kenapa KH. Abdus Salam seorang keturunan
ningrat, bisa sampai ke desa kecil yang kala itu masih berupa hutan
belantara penuh dengan binatang buas dan dikenal sebagai daerah angker.

KH. Abdus Salam meninggalkan kampung halamannya menuju Tambakberas untuk
bersembunyi menghindari kejaran tentara Belanda. Bersama pengikutnya ia
kemudian membangun perkampungan santri dengan mendirikan sebuah langgar
(mushalla) dan tempat pondokan sementara buat 25 orang pengikutnya. Karena
itu, pondok pesantren itu juga dikenal pondok selawe (dua puluh lima).
Perkembangan pondok pesantren ini mulai menonjol saat kepemimpinan pesantren
dipegang oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, cicit KH. Abdus Salam. Setelah
kembali dari belajar di Mekkah, ia segera melakukan revitalisasi piondok
pesantren. Ia yang pertama kali mendirikan madrasah yang diberi nama
Madrasah Mubdil Fan. Ia juga membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar dan
mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang kemudian dideklarasikan sebagai
organisasi keagamaan dengan nama Nahdlatul Ulama (NU). Deklarasi itu ia
lakukan bersama dengan KH. Hasyim Asy’ari dan ulama lainnya pada tahun 1926.

Nama Bahrul Ulum itu tidak muncul saat KH. Abdus Salam mengasuh pesantren
tersebut. Nama itu justru berasal dari KH. Abdul Wahab Hasbullah. Ia
memberikan nama resmi pesantren pada tahun 1967. Beberapa tahun kemudian
pendiri NU ini pulang ke rahmatullah pada tanggal 29 Desember 1971.
Mulai tahun 1987 kepemimpinan pondok pesantren dipegang secara kolektif oleh
Dewan Pengasuh yang diketuai oleh KH. M. Sholeh Abdul Hamid. Mereka juga
mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang diketuai oleh KH. Ahmad
Fatih Abd. Rohim. Para kiai yang mengasuh PP Bahrul Ulum itu diantaranya,
KH. M. sholeh Abdul Hamid, KH. Amanullah, KH. Hasib Abd. Wahab,

Dibawah kepemimpinan KH. M. Sholeh, PPBU mengalami perkembangan sangat
pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin membludaknya santri yang belajar
di pondok pesantren yang telah banyak menghasilkan ulama dan politisi.KH.
Abdurrahman Wahid mantan presiden ke 4 RI juga alumni pesantren yang sering
kedatangan tamu dari pemerintah pusat ini. Santri yang belajar di PPBU tidak
hanya datang dari daerah Jombang saja tapi juga dari seluruh wilayah
Indonesia, bahkan juga dari Brunei Darussalam dan Malaysia.

Seiring dengan perkembangan pesantren yang semakin pesat, pengelolaan
pesantren dilakukan secara profesional. Kegiatan pesantren sehari-hari tidak
langsung ditangani oelh pengasuh. Tetapi diserahkan kepada pengurus Bahrul
Ulum yang terdiri dari para Gus dan Ning (putra kiai), ustadz, ustadzah dan
santri senior. Untuk operasionalnya dibentuk bidang-bidang dengan distribusi
tugas secara teratur.
Selain itu, santri juga bisa mengikuti berbagai organisasi penunjuang dalam
lingkungan pesantren seperti, Jam’iyyah Qurro’ wa; Huffadh (JQH), Forum
Kajian Islam (FKI), Corp Dakwah Santri Bahrul Ulum (CDS BU), Koppontren
Bahrul Ulum, OSIS ada disetiap sekolah dan madrasah., Keluarga Pelajar
Madrasah Bahrul Ulum, Organisasi Daerah (ORDA) organisasi ini merupakan
wadah santri menurut asal daerah santri, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Tarbiyah (SM STT).

Kegiatan belajar santri PPBU dalam kesehariannya sangat variatif dan
diklasifikasikan menurut jenjang pendidikannya masing-masing. Namun secara
umum pengajian kitab salaf (literatur klasik) sangat menonjol. Disamping
itu, santri juga diwajibkan mengikuti Madrasah Al-qur’an dan Madrasah
Diniyah. Prgram takrorud durus (jam wajib belajar) waktunya ditetapkan oleh
pengurus harian Bahrul Ulum.
PPBU juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti, sunatan massal, bakti
sosial, penyuluhan masyarakat, pengiriman dai ke daerah-daerah tertinggal,
panti anak yatim dan lain sebagainya.
Sebagai kaderisasi pesantren, agar kelangsungan pendidikan agama tetap
berjalan dan tidak mengalami kemunduiran apalagi sampai pesantren mengalami
bubar, para pengasuh mengirimkan putra-putri belajar ke pesantren lain juga
menimba ilmu di perguruan tinggi, seperti putra KH. M. Sholeh ada yang
dikirim belajar ke pesantren Lirboyo Kediri.

Penyelenggaraan Pendidikan

Pondok Pesantren Bahrul Ulum secara umum menyelenggarakan pendidikan formal
dan non formal. Untuk pendidikan formal mengacu pada kuriklum DEPAG dan
DIKNAS. Adapun yang mengikuti kurikulum DEPAG, meliputi MI (Madrasah
Ibtidaiyah) Bahrul Ulum, MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Bahrul Ulum, MTs
(Madrasah Tsanawiyah) Bahrul Ulum, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Bahrul Ulum
dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bahrul Ulum. Sedangkan pendidikan
fromal yang mengikuti kurikulum DIKNAS meliputi, Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Bahrul Ulum, Sekolah Menengah Umum (SMU) Bahrul Ulum dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Tehnik Bahrul Ulum.

Walaupun kegiatan pendidikan formal sangat padat, namun pengajian dan
pendidikan kitab salaf tetap sangat dipentingkan. Dan sistem tradisional
seperti sorogan, bandongan , wkton, takhassus, takror, tahfidh dan tadarrus
tetap dipertahankan. Adapun jenjang pendidikan salaf meliputi TK, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah Program Khusus, Madrasah Diniyah, Madrasah
Al-Qur’an, Madrasah Mu’allimin / Mu’allimat Atas dan Madrasah I’dadiyah Lil
Jami’ah.

Selain itu PPBU dalam ikut mengembangkan minat dan bakat para santri juga
memberikan kegiatan ekstra kurikuler, seperti majalah pesantren Menara,
Marching Band, komputer, menjahit, elektronika, seni hadrah, seni qasidah,
tata busana, tata boga, bela diri, pramuka, palang merah remaja (PMR), unit
kesehatan sekolah (UKS) dan karya ilmiyah remaja. Disamping itu, pesantren
juga menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan ekstra keagamaan seperti
pelatihan jurnalistik, bahasa asing, penelitian, kepemimpinan, kepustakaan,
keorganisasian, advokasi masyarakat, kewirausahaan, manasik haji, seni baca
Al-Qur’an , khutbah, pidato, bahtsul masail, diba’iyyah dan lain sebagainya.

Sumber: http://www.tambakberas.com


Pondok Pesantren Putri Salafiyah Syafi’iyah, Seblak Diwek, Jombang – Jawa
Timur

Sejarah

Sejarah Pondok & Madrasah “Khoiriyah Hasyim” bermula dari pendirian
Pesantren Puteri Seblak pada 1921 yang memiliki garis historis dengan
Pesantren Tebuireng yang didirikan Hadratus Syaikh KHM Hasyim Asy’ari pada
1899. Popularitas dan kualitas Pesantren Tebuireng telah mendorong
masyarakat dari berbagai penjuru nusantara untuk mengirimkan
putera-puterinya ke Tebuireng.

Dikarenakan bangunan dan asrama yang dimiliki Pesantren Tebuireng tidak
mencukupi untuk menampung santri puteri, maka Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim
Asy’ari menugaskan kepada K.H. Ma’shum ‘Ali guna mendirikan pesantren yang
khusus untuk belajar bagi santri puteri. K.H. Ma’shum ‘Ali kemudian membeli
sebidang tanah dan bangunan dari seorang dukun bayi yang kemudian hari
menjadi cikal bakal Pesantren Puteri Seblak.

KH. Ma’shum ‘Ali adalah santri generasi pertama dari Pesantren Tebuireng
yang kemudian diambil menantu Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dan
dinikahkan dengan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim, puteri pertama Hadratus Syaikh
K.H. M. Hasyim Asy’ari. K.H. Ma’shum ‘Ali merupakan cucu K.H. Abdul Jabbar,
pendiri Pesantren Maskumambang Gresik dan pernah menjabat sebagai Direktur
Madrasah Tebuireng pertama kali sejak tahun 1916 dan kemudian digantikan
K.H. Muhammad Ilyas, dikarenakan harus memimpin Pesantren Puteri Seblak
tersebut.

Letak Pesantren Puteri Seblak sekitar 300 meter ke arah barat dari Pesantren
Tebuireng sekarang, termasuk dalam wilayah Desa Kwaron, Kecamatan Diwek,
Kabupaten Jombang. Ketika baru didirikan, situasi sekitar Pesantren Puteri
Seblak tidak sama dengan situasi yang dijumpai saat ini. Dusun Seblak saat
itu terkenal dengan dunia hitamnya, seperti perjudian, pencurian,
prostitusi, perampokan dan sebagainya. Hal ini merupakan akibat dari
berpindahnya lokasi kemaksiatan dari daerah Tebuireng ke arah barat
(Seblak).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendirian Pesantren Puteri Seblak
mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi. Bahkan K.H. Ma’shum ‘Ali sendiri
merasakannya, termasuk sering harus berhadapan dengan rayuan-rayuan para
pelacur ketika hendak ke Pesantren Tebuireng untuk menemui Hadratus Syaikh
K.H. M. Hasyim Asy’ari.

Peran penting yang selalu dikaitkan dengan periode pendirian dan
perkembangan Pesantren Puteri Seblak adalah sosok Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim.

Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim

Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim dilahirkan pada tahun 1908 M (1326 H) di
Tebuireng, Jombang. Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim merupakan puteri pertama dari
Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dan Nyai Hj. Nafiqoh. Dengan
demikian, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim adalah kakak kandung dari K.H. A. Wahid
Hasyim, Menteri Agama RI pertama dan bibi dari K.H. Sholahudin Wahid,
Pengasuh Pesantren Tebuireng saat ini.

Meskipun tidak pernah menuntut ilmu di pesantren lain, namun pola pendidikan
yang diberikan Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari telah mampu menjadikan
Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim sebagai salah satu pejuang kaum perempuan yang
patut diperhitungkan, baik melalui institusi pendidikan yang dikelola maupun
melalui organisasi kemasyarakatan yang dipimpin.

Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim banyak mendalami ilmu dari sosok Hadratus Syaikh
K.H. M. Hasyim Asy’ari, di samping upaya yang sungguh-sungguh untuk belajar
sendiri (otodidak). Meskipun Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari sangat
sibuk dengan berdakwah, namun tetap memiliki waktu untuk mengajarkan ilmu
kepada Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim. Sering Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim mengikuti
pengajian di masjid Pesantren Tebuireng dari belakang tabir.

Setelah menikah dengan K.H. Ma’shum ‘Ali, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim kemudian
diutus Hadratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari untuk mendirikan pesantren di
Seblak yang khusus mendidik santri puteri. Bersama suami, Nyai Hj. Khoiriyah
Hasyim merintis pendirian pesantren tersebut. Namun, beberapa tahun setelah
Pesantren Puteri Seblak berdiri, K.H. Ma’shum ‘Ali meninggal dunia pada
tahun 1933 dan dimakamkan di kompleks pemakaman Pesantren Tebuireng.

Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim kemudian melanjutkan kepemimpinan Pesantren Puteri
Seblak sampai tahun 1937 dengan dibantu oleh para guru. Meskipun Nyai Hj.
Khoiriyah Hasyim adalah seorang perempuan, namun kapasitas keilmuan yang
dimiliki di bidang agama tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, tidak jarang
Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim juga memberikan pengajian di daerah-daerah sekitar
Dusun Seblak.
Tidak begitu lama menjadi janda, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim menikah lagi
dengan K.H. Muhaimin dari Lasem, Jawa Tengah, dan kemudian bermukim di Mekah
selama kurang lebih 20 tahun. Sedangkan Pesantren Puteri Seblak untuk
sementara diasuh oleh K.H. Mahfudz Anwar, menantu Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim
(suami Nyai Hj. ‘Abidah Ma’shum). Pada periode mukim di Mekah ini, di
samping masih menuntut ilmu kepada beberapa guru besar (syaikh), Nyai Hj.
Khoiriyah Hasyim juga mendirikan Madrasah Lil Banat, yaitu sebuah madrasah
pertama di Arab Saudi yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Bangunan
madrasah ini berdiri tidak jauh dari Kompleks Masjidil Haram yang terkenal
itu.

Atas kegigihan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Mekah itulah,
kemudian Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim diundang oleh Raja Arab Saudi dan
diberikan penghargaan khusus yang berupa sebuah cincin. Hingga saat ini,
madrasah serupa belum pernah didirikan di negara Arab Saudi tersebut.
Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim kemudian kembali ke tanah air atas saran Ir.
Soekarno (Presiden RI) ketika berkunjung ke Mekah, bahwa Indonesia sangat
membutuhkan orang-orang berdedikasi tinggi seperti Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim
untuk membangun negara yang baru merdeka tersebut.

Setelah sampai di Tebuireng, pada tahun 1957 Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim
memimpin kembali Pesantren Puteri Seblak setelah K.H. Mahfudz Anwar memilih
berkonsentrasi untuk mengasuh Pesantren Sunan Ampel di Jombang. Pada tahun
1970, dikarenakan kesehatan yang mulai menurun dan atas saran dr. Soediyoto,
Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim kemudian berpindah ke Surabaya. Selama di Kota
Pahlawan ini, Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim pernah menjadi Dewan Penasihat Taman
Pendidikan Puteri (TPP) Khadijah, Pengurus Yayasan Masjid Rahmat (Yasmara)
Kembang Kuning, Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Timur dan sebagainya.
Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim meninggal dunia di RSUD Jombang pada hari Sabtu
tanggal 2 Juli 1983 M (21 Ramadhan 1404 H).

Lokasi
Dusun Seblak, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang – Jawa Timur

Sumber: http://www.seblak.net


Sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Sebagian di antara mereka menfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram.

Kali ini dan di negeri ini yang masih dilanda krisis ekonomi, pembicaraan hukum rokok mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi, yakni tetap menjadi kontroversi.

Kontroversi Hukum Merokok

Seandainya muncul fatwa, bahwa korupsi itu hukumnya haram berat karena termasuk tindak sariqah (pencurian), maka semua orang akan sependapat termasuk koruptor itu sendiri. Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham. Dalam tinjauan fiqh terdapat beberapa kemungkinan pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang.

Pada dasarnya terdapat nash bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudaratan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai berikut:

Al-Qur’an :

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. البقرة: 195

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

As-Sunnah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. رواه ابن ماجه, الرقم: 2331

Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata ; Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri orang lain). (HR. Ibnu Majah, No.2331)

Bertolak dari dua nash di atas, ulama’ sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.

Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Beberapa pendapat itu serta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum.

Pertama ; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Kedua ; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kwantitas yang dikonsumsinya. Tiga tingkatan hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang ‘Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar Ba’alawiy di dalam Bughyatul Mustarsyidin (hal.260) yang sepotong teksnya sebagai berikut:

لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، ……. والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. … Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384) dengan sepenggal teks sebagai berikut:

إن التبغ ….. فحكم بعضهم بحله نظرا إلى أنه ليس مسكرا ولا من شأنه أن يسكر ونظرا إلى أنه ليس ضارا لكل من يتناوله, والأصل في مثله أن يكون حلالا ولكن تطرأ فيه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به. …. وحكم بعض أخر بحرمته أوكراهته نظرا إلى ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا فى صحة شاربه يفقده شهوة الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخلل والإضطراب.

Tentang tembakau … sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. …Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama’ lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما

Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-‘Ubab dari madzhab Asy-Syafi’i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannnya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama’ dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar’i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.

Ulasan ‘Illah (reason of law)

Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai dalam perbedaan pendapat yang terasa semakin sengit mengenai hukum merokok. Benang ruwet dan rumit itu adalah beberapa pandangan kontradiktif dalam menetapkan ‘illah atau alasan hukum yang di antaranya akan diulas dalam beberapa bagian.

Pertama; sebagian besar ulama’ terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa mudarat, atau membawa mudarat tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudaratan merokok dapat pula dinyaakan tidak lebih besar dari kemudaratan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.

Kedua; berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama’ terdahulu, pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih bertendensi pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun kemudaratan yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudaratan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudaratan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudaratan yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh.

Hal seperti ini kemungkinan dapat terjadi khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudaratannya, kemudian ditentukan mubah, makruh ataukah haram hukumnya.

Ketiga; hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada ‘illah yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa merokok itu haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena mudaratnya. Akan tetapi merokok itu mubah atau makruh bagi orang tertentu yang tidak terkena mudaratnya atau terkena mudaratnya tetapi kadarnya kecil.

Keempat; kalaulah merokok itu membawa mudarat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudaratan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah. Adapun bentuk kemaslahatan itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa mudarat cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa mudarat cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat apa pun bentuknya karena kemudaratannya tentu lebih besar dari manfaatnya.

KH Arwani Faishal
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il PBNU


Dari dulu sampai sekarang permasalahan rokok tidak pernah berhenti diperbincangkan. Berikut ini adalah sebagian dari diskusi tentang rokok, khususnya mengenai hukum rokok dalam kacamata syariah.

Tanya : Saya dengar bahwa hukum rokok sekarang ini adalah haram?

Jawab : Pada dasarnya tidak ada nash yang shorih (jelas) yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Dan dalam kaidah ushul fiqih Syafi’I bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah mubah (الأصل فى الأشياء الاباحة) kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Nah, karena tidak ditemukan dalil baik dari al-Qur’an maupun al-Hadits yang mengharamkan rokok, maka pengambilan hukumnya dengan istish-hab (kembali ke hukum asalnya) yaitu mubah. Jadi hukum rokok pada asalnya adalah mubah.

Setelah itu para ulama membahas efek negatif dari merokok seperti menyebabkan bau mulut dan asapnya yang terkadang bisa menggangu orang lain, dan juga tidak baik untuk kesehatan, maka kemudian para ulama menetapkan bahwa rokok hukumnya makruh. Dan makruh disini adalah makruh li ghoirih (‘aridli) bukan makruh li dzatih. Jadi jika sebab-sebab kemakruhannya dapat dihilangkan, maka hukumnya menjadi tidak makruh lagi.

Tanya : Kaitannya rokok dapat merusak kesehatan sehingga sudah seharusnya para ulama zaman sekarang menghukumi rokok itu haram, juga berdasarkan hadits abu dawud ini?
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَھَى عَنْ كِّل مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ [رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya: Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang
memabukkan dan setiap yang melemahkan [HR Ahmad dan Abu Dawud)

Jawab: Pertama, jika kita ingin memasukkan unsur kesehatan sehingga menjadi ‘illat untuk mengharamkan rokok, maka perlu kita kaji dulu seberapa jauh rokok dalam hal merusak kesehatan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa rokok tidak merusak kesehatan secara langsung atau berefek seketika, akan tetapi setelah melalui jangka waktu yang lama (bertahun-tahun) dan dilakukan secara terus menerus (kontinyu), maka barulah perokok menjadi sakit atau rusak kesehatannya. Karena rokok tidak “melemahkan” secara langsung, maka dalil melemahkan (َمُفْتِرٍ) ini lebih tepat digunakan untuk pil koplo, racun, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya, bukan dalil yang tepat untuk rokok.

Yang kedua dari sisi lafadz, hadits diatas terdapat dua kata yang seimbang yaitu memabukkan (مُسْكِر) dan melemahkan (َمُفْتِرٍ), dibuktikan dengan adanya kata sambung “dan”, yang dalam kaidah bahasa arab disebut ‘athof. Maka secara hukum, posisi kedua hal tersebut (mabuk dan lemah) adalah sama dalam sebab, akibat, dan kadarnya. Dalam hal ini dapat kita ambil contoh, bahwa tidak ada orang yang minum khomr setiap hari secara rutin, baru merasakan efek mabuk (مُسْكِر) setelah berpuluh tahun kemudian. Sedangkan efek melemahkan (َمُفْتِرٍ) dari rokok bersifat menahun (bertahun-tahun) , maka orang yang pernah mencoba menghisap rokok satu kali saja selama hidupnya maka tentunya tidak akan berakibat merugikan terhadap kesehatannya.

Tanya : Jika dikatakan bahwa rokok tidak merusak kesehatan secara langsung dan efeknya juga tidak seketika, maka bagaimana dengan orang yang baru pertama kali merokok biasanya akan batuk-batuk?

Jawab: Batuk disini bukan berarti sakit batuk, tapi hanyalah bentuk refleks setelah ada benda asing yang masuk ke tenggorokan. Dan ini terjadi karena orang tersebut baru pertama kali merokok sehingga belum tahu cara menghisap rokok yang tepat. Oleh karena itu biasanya setelah merokok untuk kedua kalinya tidak akan batuk lagi. Seperti orang yang minum air dengan cara yang tidak tepat maka akan tersedak. Juga orang yang pertama kali mencium parfum dengan bau wangi yang menyengat biasanya akan bersin-bersin. Maka tidak bisa dikatakan dalam kasus ini bahwa minum air dan mencium parfum menjadi haram hukumnya. Dan beberapa orang juga tidak mengalami batuk-batuk walaupun baru pertama kali merokok.

Tanya : Orang-orang yang mengharamkan rokok berhujjah dengan ayat 195 surat al-Baqoroh?
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ؟
(Artinya : dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kehancuran)

Jawab : Dalam kaidah ushul fiqh, ketika membaca teks dalil kita dianjurkan untuk mendahulukan dalam melihat keumuman lafadz (dzohir lafadz) dan mengakhirkan -bukan mengesampingkan- dalam melihat sebab/kejadian pada saat turunnya dalil tersebut (asbabun nuzul).
Tetapi bukan berarti lalu kita bisa “memakan” ayat ini secara mentah-mentah. Apalagi yang disebutkan itu hanyalah potongan kalimat dari ayat yang panjang. Kalimat yang sempurna dari ayat tersebut adalah;
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين
(Artinya : Dan berinfaklah di jalan Allah dan jangan jatuhkan dirimu dalam kehancuran, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan)

Selain itu, kata at-tahlukah ( التهلكة ) menggunakan tambahan “al” (alif dan lam), sehingga kata tersebut adalah ma’rifah bukan nakiroh. Dalam hal ini kata tersebut adalah berlaku khusus, bukan umum. Oleh karena itu kita harus melihat apa yang dituju dari “al” tersebut.

Dalam hadits riwayat at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, dan al-Hakim menyebutkan bahwa at-tahlukah ( التهلكة ) bermakna terlena oleh harta dan meninggalkan jihad. Dan dalam kitab al-Jami’ li ahkamil Qur’an karangan al-Qurthubi, disebutkan bahwa Ibnu Abbas r.a. dan Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan bahwa arti at-tahlukah adalah meninggalkan infaq di jalan Allah dan khawatir terhadap nasib keluarganya. Dan dari sahabat Rasulullah Nu’man bin Basyir r.a. mengatakan bahwa at-tahlukah adalah seseorang yang berdosa kemudian mengatakan bahwa Allah tidak mengampuninya (Tafsir al-Quran al-Adzim – Ibnu Katsir). Sedangkan al-Bukhori dalam hadits sohihnya tentang ayat ini dikatakan; bahwa ayat ini turun dalam masalah nafkah.

Jadi semua riwayat dalam ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud at-tahlukah disini bukan merusak jasad, apalagi dikaitkan dengan merusak kesehatan karena merokok yang tentunya jauh dari keumuman lafadz dan arti yang sebenarnya, juga jauh dari asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya) ayat ini.

Tanya : Orang-orang yang mengharamkan rokok juga berhujjah dengan ayat 157 surat al-A’rof;
…و يحلّ لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث…
Artinya : (…menghalalkan atas mereka apa-apa yang baik dan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang buruk…)?

Jawab : Sekali lagi jangan suka “memakan mentah-mentah” suatu ayat, tapi cobalah untuk membuka tafsir dari ayat tersebut. Karena sekali lagi dlohir teks ayat tersebut menggunakan tambahan “al” (الطيبات ) dan (الخبائث ) adalah ma’rifah bukan nakiroh. Jadi artinya tidak semua yang buruk lalu otomatis menjadi haram.

Maksud dari menghalalkan apa-apa yang baik adalah menghalalkan segala sesuatu yang baik yang diharamkan oleh Bani Israil dan kaum jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Dan mengharamkan apa-apa yang buruk adalah segala sesuatu yang memang diharamkan seperti darah, babi, bangkai, dan lain sebagainya (Tafsir al-Baghowiy) . Dan Allah tidak mengaharamkan sesuatu dengan nash kecuali memang sesuatu itu adalah buruk. Bukan diartikan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang buruk adalah haram. Akan tetapi arti dari ayat tersebut adalah bahwa sesuatu yang nash memang mengharamkannya maka sesuatu itu pasti buruk.

Tanya : Dan orang-orang yang mengharamkan rokok juga berhujjah dengan hadits riwayat ad-Daruquthni dan al-Baihaqi;
لا ضرار ولا ضرار (رواه الدارقطني و البيهقي)
(Artinya : Tidak ada dloror dan dliror )

Jawab : Dalam kitab Fathul Mubin syarah kitab Arbain Nawawi karangan Ibnu Hajar al-Haitami disebutkan makna dloror adalah perbuatan yang merugikan / membahayakan orang lain yang perbuatan itu bermanfaat bagi pelakunya. Sedangkan dliror artinya perbuatan yang merugikan / membahayakan orang lain dan perbuatan itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Jadi jelas bahwa makna dloror dan dliror dari hadits ini adalah untuk orang lain, bukan dloror atau dliror untuk diri pelaku sendiri. Dan kemudian dibahas panjang lebar masalah perbuatan yang merugikan / membahayakan orang lain yang berujung pada hukum wajib, sunah, haram ,makruh, dan mubah. Seperti makan bawang (yang bau nya dapat mengganggu orang lain) maka hukumnya makruh, dan meletakkan kayu di dinding milik tetangganya (yang juga bepotensi menggannggu kenyamanan orang lain) hukumnya mubah, menyerang/menggangg u untuk membela diri dari serangan orang kafir (الايصاال) adalah wajib, termasuk hukumnya adzan dengan speaker yang berpotensi mengganggu penduduk sekitar masjid adalah tetap sunnah, juga sudah dibahas bagaimana hukumnya asap knalpot yang mengganggu kenyamanan dan membahayakan kesehatan pejalan kaki, dan lain sebagainya. Dan kaitannya dengan hal ini (mengganggu orang lain / perokok pasif) maka para ulama sudah menetapkan bahwa rokok hukumnya adalah makruh.

Tanya : Jika memang hukum rokok tidak ada dalam nash al-Qur’an dan al-Hadits, padahal dalam hukum Islam ada ijma’ dan qiyas. Seperti ekstasi tentunya tidak ada nashnya tapi kemudian diqiyaskan dengan khomr. Dan untuk ijma’, bukankah sudah ada pertemuan ulama sedunia yang mengharamkan rokok? Dan juga sudah ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok?

Jawab: Yang pertama tentang qiyas. Dalam masalah ekstasi diqiyaskan dengan khomr karena memiliki ‘illat yang sama, yaitu memabukkan. Sedangkan rokok diqiyaskan dengan apa? Karena rokok tidak memabukkan. Dan jika diqiyaskan dengan racun, maka ‘illatnya menjadi tidak sama. Karena racun memiliki efek yang merusak/melemahkan secara langsung dan seketika, sedangkan rokok tidak seperti itu.

Yang kedua tentang ijma’, maka kita harus melihat syarat-syarat ijma’ sesuai dengan ilmu ushul fiqih. Dan pertemuan ulama sedunia tersebut apakah sudah bisa disebut sebagai ijma’? mungkin yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah para ulama yang memang anti rokok. Jadi ini pertemuan kelompok yang mana? Karena kelompok ulama lainnya juga mengadakan pertemuan ulama sedunia yang menghasilkan keputusan bahwa hukum rokok adalah makruh.

Yang ketiga tentang fatwa MUI terbaru disebutkan bahwa hukum rokok adalah haram bagi anak-anak dibawah usia 17 tahun dan makruh bagi orang dewasa. Walaupun ini juga sedikit aneh, karena justru anak-anak yang belum baligh, belum tamyiz, belum mempunyai beban dosa, kok malah dihukumi haram?

Seharusnya rokok itu dilarang, dan bukan diharamkan. karena haram itu mempunyai konsekuensi yang “luar biasa” dalam agama. Solusi yang tepat adalah seperti Pemda DKI yang mengeluarkan Perda tentang larangan merokok di tempat-tempat tertentu, larangan menjual rokok kepada anak-anak, peraturan kantor yang melarang karyawannya merokok, membatasi produksi dan iklan rokok, dan lain sebagainya. Itu bagus sekali.

Tanya : Orang yang merokok telah membuang uang untuk sesuatu yang mubadzir?

Jawab : Tidak seburuk itu, karena merokok bukan membakar uang, tapi ada sesuatu yang dikonsumsi, ada kebutuhan yang terpenuhi, dan ada kepuasan yang diperoleh.

Tanya : Saya kira semua ini tergantung dari hawa nafsu, karena kebanyakan dari ulama yang mengatakan bahwa rokok itu halal atau makruh ternyata mereka sendiri adalah perokok berat?

Jawab : Anda harus bertaubat karena telah berprasangka buruk (su’udzon) terhadap para ulama tersebut. Saya yakin para ulama yang mengatakan bahwa rokok itu halal (makruh), mereka telah menetapkan hukum tidak dengan hawa nafsunya, tetapi dengan ijtihad, istikhoroh, obyektivitas, dan dengan niat yang suci. Mereka tidak ingin mengharamkan sesuatu yang halal.Para ulama tersebut tidak ingin termasuk orang-orang yang dengan mudah mengharamkan sesuatu.

Jangan dianggap bahwa ulama yang memakruhkan rokok adalah pro-rokok, sedangkan yang haram itu anti-rokok. Karena baik makruh maupun haram sama-sama mencegah orang untuk merokok. Ini hanya masalah kehati-hatian dan obyektivitas dalam menetapkan hukum. Bahkan diriwayatkan bahwa saking hati-hatinya Imam malik dalam menetapkan hukum haram, maka muncul dari beliau istilah makruh tahrim ( كراهة تحريم) dan makruh tanzih ( كراهة تنزيه).

Tanya : Bagaimanapun juga masalah kesehatan tetap harus ditambahkan sebagi “illat´ dalam membuat keputusan baru dalam hukum rokok saat ini?

Jawab : Ya betul, sekarang ini masalah kesehatan memang harus ditambahkan sebaigai ‘illat baru dalam menghukumi rokok. Akan tetapi karena efek merusak kesehatan ini tidak secara langsung dan seketika, maka belum sampai ke derajat yang bisa dihukumi haram, selain tidak ada dalil yang tepat dan jelas dari al-Quran maupun hadits yang bisa mengharamkan rokok. Jadi untuk saat ini bisa dikatakan bahwa hukum rokok BERTAMBAH KEMAKRUHANNYA (أشدّ كراهية). Dan saya anjurkan khususnya kepada orang-orang yang berpendidikan dan para tokoh masyarakat untuk menjaga kepribadiannya dengan tidak merokok. Karena sudah seharusnya mereka menjadi contoh bagi masyarakat umum dalam perilaku sehari-harinya. Yaitu tidak hanya menjalankan yang fardlu saja, tetapi juga selalu menjaga hal-hal yang sunah. Dan tidak hanya meninggalkan perkara yang haram, tetapi juga menjauhkan diri dari hal-hal yang makruh. Wallohu a’lam bis showab.

By : H. Helmi Wafa’, SE.
Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak, Dilarang merokok di lingkungan pondok.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.