Hingga saat ini, statement yg dulu pernah dilontarkan oleh Gus Dur, Presiden RI ke-4, bhw DPR tidak lebih dari perkumpulan Taman Kanak-Kanak susah dibantah kebenarannya. DPR yg konon sbg representasi suara dan kedaulatan rakyat, semakin menunjukkan sifat kekanak-kanakannya (childist). Banyak pengamat yg sepakat bhw penyebab dari semua ini berawal dari rekrutmen anggota yg sangat jauh dari standar kualifikasi yg accountable dan transparan.

Anggota DPR direkrut tdk berdasar atas kapasitas dan kapabilitas personal yg mumpuni. Anggota DPR direkrut hanya berdasar pada dua faktor utama, yaitu perkoncoan alias KKN plus pemilik modal. Soal prestasi akademik, peran dan kontribusi sosial serta kecakapan leadership itu menjadi persyaratan komplementer alias ethok-ethok. Indikator kuat akan kebenaran sinyalemen ini bisa dilihat setelah mereka betul-betul terpilih (atas kebodohan dan atau ketdkpedulian rakyat) sbg anggota Dewan, mereka jarang hadir pada setiap sidang terlebih sidang komisi atau panja-panja lainnya. Kalaupun terpaksa hadir (krn ditegur pimpinan partainya akibat sering bolos) mereka cuma pindah tempat tidur, dari springbed ke kursi empuk diruang sidang. Mengapa mereka tdk enjoy dan involve dlm setiap sidang? Jawabannya hanya ada dua. Mereka capek habis ngobyek layaknya tukang ojek cari penumpang gelap diluar gedung atau yg kedua mereka tdkfaham dengan apa yg jadi materi sidang alias tel-mi meski sudah memiliki asisten ahli nan cantik spt Efeil asistennya Al-Amin Nasution. Gambaran anggota dewan spt diatas pernah ditulis di harian nasional oleh mantan anggota DPR dari FKB yg kini jadi anggota MK, Prof. Mahfud MD. Beliau dg nada sinis penuh kekecewaan menuturkan bagaimana tekanan batin yg selama ini beliau pendam melihat pola tingkah laku teman-temannya didewan. Sebelum masuk gedung senayan, beliau telah mempersiapkan diri dg memperbanyak bacaan dan literatur, ternyata yg ditemui didalam gedung hanya sekumpulan anak taman NAK KANAK yg bisanya hanya pipis (ngompol) terus nangis atau berebutan permen yg diberikan tdk rata oleh ibu gurunya. Mereka gelut dg sesama temannya. Kalau menang mereka akan cerita pada siapa saja yg ditemuinya tanpa peduli apakah itu patut diketahui orang lain atau tidak. Sebaliknya kalau kalah mereka akan merengek dan mengadu pada orang tuanya. Sungguh suatu gambaran yg menyedihkan dan memprihatinkan. Akibatnya bisa dilihat, produk undang-undang yg dihasilkan rata-rata bermasalah saat dimintakan judicial review ke MK krn bertentangan dg UUD, kok bisa?

Padahal proses pembuatan sebuah undang-undang, konon tiap departemen yg mengusulkan harus mempersiapkan sedikitnya 5-15 Miliar untuk bisa lolos menjadi UU. Dana tsb untuk kepentingan administrasi dan akomodasi belum termasuk untuk kepentingan energi anggota selama sidang. Setiap sidang pasti berlangsung alot dan berlarut-larut. Ini terjadi, seperti pengakuan Mahfud MD, karna mayoritas anggota sidang tdk faham. Lebih parah lagi, anggota dewan yg tdk faham itu tdk sadar kalau dirinya tdk faham. Yang diperdebatkan bukanlah hal-hal yg substantif dan prinsip tapi lebih senang melakukan “instruksi” (: interupsi) hal-hal sepele dan recehan. Wajar bila dalam sebuah talkshow di radio nasional kemarin banyak masyarakat yg mengusulkan sebaiknya DPR dibubarkan saja krn hanya membebani keuangan negara yg luar biasa tanpa ada manfaat yg jelas. Biaya operasional DPR bisa dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Kekonyolon demi kekonyolan terus dilakukan oleh para anggota dewan baik didaerah terlebih yg digedung Senayan. Beberapa waktu yg lalu, karena tersinggung dg acara “Kembali ke Laptop” Tukul di tv, mereka juga merengek minta dibelikan laptop. Saat Slank menegur dengan lirik lagu yg ‘lembut’, kuping mereka merah dan ngancam memperkarakan Slank dipengadilan namun urung krn ternyata lagunya Slank terbukti tokcer dg tertangkapnya Al-Amin. Kini, begitu KPK mau menggeledah ruang kerja Al-Amin, DPR tiba-tiba punya harga diri dan tersinggung krn mau digeledah. Dengan dalih lembaga politik yg terhormat, KPK harus didampingi oleh beberapa anggota DPR yg ditunjuk saat menggeledah. Hal ini dikhawatirkan, jangan-jangan anggota KPK saat menggeledah nanti ada yg “ngutil” membawa barang-barang berharga hasil “curian” si-empu kamar (?!). Ini adalah tontonan konyol untuk seri yg kesekian dari perilaku anggota dewan. Padahal, mereka sendiri yg membuat UU KPK, sekarang senjata makan tuan..