PKB dan Dilema Kader Gus Dur

Oleh Zuhairi Misrawi *
“Saya belum dapat jabatan terhormat dari Gus Dur, senantiasa setia dan sami’na wa atha’na kepada Gus Dur, kok malah yang sudah mendapat jabatan dan gelimangan harta justru ramai-ramai melawan Gus Dur”.

Itulah SMS yang dikirimkan teman saya yang sekarang sedang studi program doktoral di Universitas Boston, Amerika Serikat. Dia menyampaikan keprihatinan tentang konflik telanjang antara kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Gus Dur, sebagaimana dilansir sejumlah media massa nasional.

Dalam kultur tradisional, sejauh ini hubungan antara guru dan murid, patron dan klien, dibangun di atas kepatuhan dan ketundukan. Dalam kitab al-Ta’lim wa al-Muta’allim disebutkan, menghormati guru merupakan prinsip yang mesti dilakukan murid. Pandangan itu meminjam ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah, “Saya adalah hamba/murid bagi siapa pun yang mengajarkan satu huruf sekalipun”.

Ungkapan itu begitu ditekankan dalam pendidikan tradisional di pesantren. Kiai/ustad tentu saja tidak mengajarkan satu huruf, melainkan membuka cakrawala para santri dalam pelbagai disiplin keilmuan. Kiai/ustad tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak/etika.

Tradisi menghormati kiai/ustad merupakan salah satu kultur yang telah menjadikan NU sebagai organisasi yang solid dan kukuh. Kendati diterpa angin dan badai politik berkali-kali, NU dengan kultur tersebut mampu membangun hubungan yang kuat dengan basis.

Terlebih dalam ranah politik, menggerakkan suara warga NU bukanlah hal sulit. Cukup dengan menggerakkan kiai, basis akan mengikuti haluan politik yang dikehendaki sang kiai.

Dalam hal itu, Gus Dur sebagai representasi kiai merupakan tokoh yang paling fenomenal dalam sejarah NU. Dia mempunyai dua modal sekaligus, yaitu kekuatan kultural dan intelektual. Dengan kedua kekuatan tersebut, Gus Dur mampu menjadikan NU sebagai kekuatan politik yang paling disegani pihak lain. Dia juga mampu membangun aliansi dengan dunia internasional melalui representasi Islam yang ramah dan toleran.

Di tengah-tengah konflik PKB yang makin runyam itu, Gus Dur akan mendapatkan penghargaan internasional di Amerika Serikat dalam kapasitas sebagai tokoh muslim yang berjasa dalam moderasi Islam. Menurut almarhumah Benazir Bhutto dalam buku yang dirampungkan sebelum dia wafat akibat bom bunuh diri, Reconciliation: Islam, Democracy, and The West, Gus Dur adalah salah seorang tokoh dunia yang turut mempengaruhi dirinya dalam hal menegakkan demokrasi.

Tentu saja, fenomena itu tidak hanya menguntungkan Gus Dur secara pribadi. Melainkan juga menguntungkan NU sebagai institusi dan warga NU yang mempunyai kapasitas keilmuan, khususnya mereka yang berpendidikan tinggi.

Sejak Gus Dur menjabat ketua umum PB NU, diangkat sebagai presiden RI dan menakhodai PKB, banyak sekali pihak yang mendulang keuntungan dengan menduduki posisi strategis di republik ini. Sebut saja, almarhum Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, Mahfud M.D., A.S. Hikam, Khofifah Indarparawansa, Efendi Choirie, Ali Masykur Musa, dan Muhaimin Iskandar. Sejumlah elite PB NU juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kader-kader Gus Dur.

Hanya, dalam perjalanan waktu, sejumlah kader tersebut mengambil sikap berseberangan dengan Gus Dur, yang pada umumnya ditengarai dilatarbelakangi motif-motif politis. Ironisnya, sikap seperti itu disampaikan kepada publik sehingga publik dapat mengonsumsi konflik internal dengan murah-meriah.

Yang paling anyar dari fenomena tersebut adalah keputusan rapot pleno DPP PKB beberapa waktu lalu, yang memutuskan agar Muhaimin Iskandar sebagai ketua tanfidziah terpilih dalam muktamar di Semarang mundur dari jabatannya. Tak pelak, keputusan tersebut direspons keras oleh Muhaimin dan para pendukungnya. Mereka menggunakan pelbagai cara. Di antaranya, melalui investigasi pihak-pihak yang ditengarai merupakan penyuplai informasi di balik keputusan pleno itu.

Dari kacamata kultural, fenomena seperti itu semestinya menjadi pembelajaran politik bagi kader-kader Gus Dur. Terlebih bagi mereka yang sudah menikmati gelimangan dan gemerlapnya dunia politik. Sudah sepatutnya kultur kepatutan dimanifestasikan dalam ranah politik. Apalagi ada satu fatsun yang tidak bisa dihindari bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa Gus Dur. Posisi dan jabatan strategis yang diterimanya merupakan berkah kedekatan mereka dengan Gus Dur.

Di sini, jalan islah merupakan harga mati yang harus dibayar oleh kader-kader muda PKB dalam menyikapi konflik partai. Islah sebenarnya bukan hanya menguntungkan secara politik, tetapi juga menguntungkan secara kultural. Tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan melalui cara-cara rekonsiliasi. Di samping itu, yang lebih penting, saatnya relasi antara kiai-santri betul-betul diterjemahkan dalam ranah politik dengan sebaik-baiknya.

Yang muda, yang sudah mendapatkan kenikmatan hidup, semestinya mengalah kepada yang tua. Lebih-lebih dalam konteks membalas jasa kepada Gus Dur, yang telah terbukti membantu mereka. Seperti kata pepatah, “Janganlah seperti kacang lupa kulitnya”.

Selebihnya, bila masih terdapat perbedaan yang tidak mungkin diselesaikan, cara terbaik adalah memilih untuk keluar dan mencari kendaraan politik lain. Cara tersebut jauh lebih elegan daripada menampilkan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan etika kepesantrenan.

Pada akhirnya, harus diakui bahwa politik bukanlah kiamat. Banyak ranah yang bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan. Toh, kader-kader muda masih mempunyai usia yang cukup panjang sebagai medan perjuangan. Kaidah yang sepatutnya digunakan dalam memecahkan masalah itu adalah “mempertimbangkan kemaslahatan harus diutamakan daripada meninggalkan efek negatif” (jalb al-mashalih muqaddamun ’ala dar’ al-mafasid).
* Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU