BLT: BANTUAN LUPA TUJUAN

 

 

Kenaikan harga BBM dunia yang melampaui ambang batas psikologis US$ 100/barel hingga mendekati US$ 130/barel menjadi alasan utama pemerintahan SBY-JK untuk mengingkari janjinya pada rakyat. Pasangan pemimpin paling demokratis pertama di negeri ini dihadapkan pada situasi dilematis antara menaikkan untuk kedua kalinya harga BBM dengan menyelamatkan sendi perekonomian negara atau tetap mempertahankan harga BBM dengan resiko ambruknya tiang penyanggah keuangan negara. Dihadapkan pada dua opsi ini pemerintah harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Mempertahankan harga BBM seperti saat ini, menurut BAPPENAS, ada Rp 107 triliun uang negara yang harus digelontorkan untuk mensubsidi kendaraan bermotor yang belum tentu semua pemiliknya layak mendapatkan subsidi tersebut. Namun dengan menaikkan harga BBM sebesar 28-30%, pemerintah bisa membagikan sekitar 14,1 triliun uang tunai bagi 19,1 juta penduduk miskin yang betul-betul membutuhkannya. Mereka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- tiap bulan selama tujuh bulan. Bantuan uang tunai yang dikenal dengan sebutan bantuan langsung tunai (BLT) menurut logika pemerintahan SBY-JK adalah yang paling realistis, rasional dan berkeadilan. Kebijakan pahit itu diambil akibat dari ketidakpastiannya (unpredictable) harga minyak di pasaran dunia, karena tidak ada seorang ahlipun yang dapat memprediksi kenaikan tersebut.

”Kenaikan subsidi tersebut telah mempengaruhi keseimbangan postur APBN, dimana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp 186 triliun, karena 70 persen dari subsidi BBM dinikmati oleh 40 persen masyarakat terkaya. Sedangkan program-program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 60 triliun. Kondisi ini dipandang kurang adil, dan dapat mempengaruhi kelangsungan program-program lain seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” Demikian penjelasan Menkokesra Aburizal Bakrie.

BLT antara Pro dan Kontra

Sudah bisa ditebak sebelumnya bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM pasti akan banyak menuai protes. Meski pemerintah telah mempertontonkan pada rakyat bagaimana sang presiden hanya tidur 2-3 jam sehari, rapat kabinet yang tidak pernah berlangsung singkat, perjalanan dinas ke luar negeri banyak dikurangi dengan memperbanyak mengunjungi rakyat, penampilan yang bersahaja dengan meminimalisir penggunaan jas berdasi dan lain sebagainya, tapi itu semua tidak cukup kuat untuk meredam kepekaan dan sifat kritis rakyat. Menaikkan harga BBM terlebih dengan kompensasi BLT semakin melecut kemarahan rakyat. Pada sisi bersamaan, kebijakan ini justru menjadi amunisi ampuh terutama bagi pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan SBY.

Empat tokoh reformasi deklarator Ciganjur sepakat menolak kebijakan menaikkan harga BBM dengan kompensasi BLT. Dua diantaranya yang jadi mantan Presiden RI ke-4 dan ke-5, sama-sama lantang menolak. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang disokong oleh seluruh Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR dan DPRD menolak kebijakan pemerintah tersebut. Bagi Gus Dur, penolakan ini jangan diartikan menentang pemerintah. Penolakan harga BBM dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas tekanan dan intervensi Bank Dunia, IMF serta Organisasi Perdagangan Dunia yang memaksakan harga BBM di Indonesia sesuai dengan harga di pasaran global. Tekanan ketiga organisasi keuangan dan perdagangan global itu membuat Indonesia harus bergantung pada harga minyak dunia.

Bahkan FKB mengancam akan melakukan impeachment bila SBY-JK tetap ngotot menaikkan harga BBM (Kompas,19/5). Megawati mengecam kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan ketidakpekaan dan sensitifitas pemerintah terhadap penderitaan rakyat. Sedang Amien Rais tidak sekedar mengecam tapi menyerukan SBY untuk memecat menteri ESDM-nya, Purnomo Yusgiantoro. Sultan Hamengku Buwono X memilih sikap yang lebih lunak. Meski tidak secara terang-terangan menolak dengan alasan BLT adalah hak rakyat tapi beliau kurang sepaham dengan kebijakan tersebut (Kompas, 19/5).

Selain keempat tokoh di atas, mayoritas tokoh-tokoh nasional yang lain juga bersuara seragam. Demikian pula di kalangan pengamat dan pakar ekonomi. Mereka ada yang setuju harga BBM dinaikkan tapi sulit menemukan pakar ekonomi non pemerintah yang setuju dengan kebijakan BLT. Bahkan ekonom senior yang mantan menteri ekonomi semasa Gus Dur, Rizal Ramli, menuduh BLT sebagai upaya suap politik menuju pemilu 2009. Ekonom lainnya, Imam Sugema, menganalogi BLT dengan obat pusing yang dibuat untuk mengobati liver, sedang Kwik Kian Gie menyayangkan pemerintah yang tidak cerdas mengambil keuntungan dari kenaikan harga minyak mentah dunia tapi justru terpuruk akibatnya.

Jend. (Purn.) Wiranto– yang akan kembali running menuju RI-1 melalui partainya Hanura pada 2009 mendatang setelah pada 2004 merasa ’dipecundangi’ oleh partai Golkar yang ’terpaksa’ mengusungnya sebagai pemenang konvensi– juga menuding pemerintahan SBY sudah tidak memiliki nurani dengan menaikkan BBM di tengah himpitan kesulitan hidup rakyat yang semakin parah. Pimpinan PAN, Soetrisno Bachir– yang secara jeli memanfaatkan momentum kebangkitan nasional secara optimal dan maksimal dengan berkampanye menyerukan ’kebangkitan nasional’ secara massif dan intensif lewat semua media yang ada– juga mengecam kebijakan BLT sama halnya dengan mengajari rakyat menjadi pengemis. Tidak kurang, ketua MPR RI yang baru saja melangsungkan perkawinannya yang kedua, Hidayat Nurwahid yang dikenal politisi santun, juga menolak kenaikan harga BBM. Nurwahid menyarankan agar pemerintahan RI bekerjasama dengan negara-negara Timur Tengah penghasil terbesar minyak dunia.

Elemen mahasiswa yang menjadi simbol pejuang reformasi juga tidak kalah agresif dibanding para tokoh di atas. Sejak muncul rumor kenaikan harga BBM, mereka aktif bergerak melakukan tekanan agar jangan sampai opsi menaikkan harga BBM ada dalam pikiran pemerintah. Mahasiswa sesuai kapasitas dan kemampuannya, berjuang mempertahankan idealisme dan kepedulian mereka terhadap ketakberdayaan masyarakat yang termarginalisasi dan terzalimi, terutama oleh sistem dan struktur sosial yang korup dan dikorup. Gerakan demonstrasi sebagai mediasi yang dianggap paling ampuh oleh para mahasiswa dan terbukti berhasil melengserkan Soeharto, marak terjadi hampir merata di seluruh wilayah yang terdapat perguruan tingginya. Mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya aktif menyerukan penolakan kebijakan yang dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Melihat begitu sporadisnya gerakan demonstrasi, pemerintah bukannya membaca sebagai suara rakyat tapi malah menuduh bahwa gerakan ini telah ditunggangi. Bahkan menurut kepala BIN, ada mantan menteri yang berada dibalik aksi demo-demo tersebut. Selain para mahasiswa, ternyata kebijakan pemerintah juga mulai ditentang oleh aparat bawahannya. Banyak kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota hingga Camat dan Lurah yang mulai berani menolak melaksanakan kebijakan BLT ini meski telah mendapat instruksi dari Mendagri.

Belajar dari pengalaman pemberian BLT sebelumnya, para aparat di daerah tidak mau dibenturkan kembali dengan rakyat akibat dari data yang tidak valid. Terlebih saat ini seperti diakui oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan, bahwa data yang digunakan untuk pembagian BLT adalah data pada 2005-2006, tetapi sudah diperbarui sebanyak 10000 kecamatan. Lebih parah lagi, pembaharuan data itu, aku Rusman, bukan untuk keperluan BLT tapi Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT: Jalan Keluar Menuju Kegelapan

Pilihan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tidak sepenuhnya salah meski tidak juga benar seluruhnya. Banyak opsi yang ditawarkan oleh para ekonom, baik yang pernah duduk dipemerintahan seperti Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan Fuad Bawazir ataupun akademisi bahwa menaikkan harga BBM bukan satu-satunya opsi yang paling tepat. Masih banyak cara lain yang dinilai tepat tanpa harus menaikkan harga BBM. Namun prasyarat utama yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk itu menurut politisi ekonom Dradjat Wibowo, adalah adanya keberanian melawan hegemoni perusahaan asing yang banyak menyedot kekayaan bangsa ini secara maksimal tapi dengan kompensasi yang minimal.

Kalau pun harus memilih menaikkan harga BBM, maka kompensasinya jangan berupa BLT. BLT tidak mendidik dan tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya pemerintah memberikan pancing bukan ikan bagi pemberdayaan rakyatnya. BLT hanya akan jadi peletup bagi persoalan sosial yang lebih parah dan massif. Dana BLT bisa diwujudkan dalam bentuk padat karya atau bentuk lain yang sifatnya memberdayakan kemandirian rakyat. Kebijakan pemberian BLT saat ini tidak ubahnya dengan kebijakan Mbak Tutut membagi-bagikan nasi bungkus pada rakyat miskin semasa ia menjadi menteri. Kenyang sehari lapar sebulan. Ketika lapar, kesenjangan ekonomi menjadi pemantik utama bagi tindak laku kriminal. Perilaku anarkhis dan permissif sudah semakin mewabah di masyarakat. Bahkan, di Bekasi, Pekalongan dan Malang, ditemukan kasus seorang ibu yang dengan tega menghabisi nyawa anak darah dagingnya sendiri yang masih berusia di bawah 4 tahun dengan cara membenamkan kepala mereka ke dalam bak mandi. Selepas membunuh anaknya, sang ibu kemudian bunuh diri. Perilaku biadab itu dilakukan karena semata motif kesulitan ekonomi (Kompas, 25/3).

Selain itu, pemberian BLT juga menunjukkan ketidakseriusan pemerintahan SBY-JK untuk menjadikan republik ini sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, terhormat, adil dan sejahtera. Indonesia yang telah 63 tahun memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, masih akan terus menjadi bangsa terjajah, terbelakang dan tidak terhormat. Sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan meski tidak menyehatkan karena memang bukan obat atau jamu. Kini pemerintah tengah membagikan kartu BLT dan diharapkan sudah selesai tanggal 23 Mei. Sesudahnya, uang 14,1 triliun rupiah akan mengalir jauh menuju kegelapan. Sekian semoga bermanfaat.(*)