Cory Aquino tanpa ampun memburu harta jarahan Marcos, keluarga dan kroninya, senilai 10 miliar dolar AS. Cory mengeluarkan Executive Order No.1 membentuk Presidential Commission on Good Government (PCGG), pada 28 February 1986. Tepat tiga hari setelah Revolusi Februari menggulingkan Marcos. Pengacara dan politisi terkenal Dr. Jovito R. Salonga ditunjuk sebagai ketua PCGG pertama. Hasilnya, setelah 17 tahun bertarung di pengadilan, pada 15 Juli 2003 Mahkamah Agung Filipina memutuskan uang 680 juta dolar AS di perbankan Swiss adalah milik pemerintah yang dicuri Marcos. Selain itu hingga tahun 2000, sudah “ditemukan” sekitar 2 miliar dolar AS, dalam bentuk tunai dan properti.

Memburu harta curian selama 17 tahun, apa kesukarannya? Ruben Carranza dan Prof.Haydee Yorac (ketua PCGG ke 8) – penulis bertemu mereka di Manila pada 2002 – mengatakan, sangat sukar membuktikan harta curian Marcos, keluarga dan kroninya karena kejahatan itu dilakukan secara rahasia dan konspiratif, “Kami tidak pernah menemukan dokumen yang membuktikan secara langsung kejahatan mereka,” kata Ruben. Penghalang lain, kata Haydee, Filipina memiliki konstitusi demokratis, parpol, Senat, DPR, Sandiganbayan, Ombudsman, Mahkamah Agung, tetapi mayoritas pengisinya adalah orang-orang busuk pendukung Marcos, keluarga dan kroninya.

Salonga dalam Presidential Plunder: The Quest for the Marcos Ill-Gotten Wealth (University of Philippines, 2000) mencatat lika-liku Marcos menjarah harta rakyat Filipina, juga cara kerja PCGG. Salonga menasbihkan Marcos dan keluarga sebagai “keluarga pencuri” (family of thieves) dan pengkhianat bangsa. Untuk memburu penjarah harta negara, Salonga menegaskan,”much of the success or failure of recovering the plundered wealth,..would largely depend on the quality and integrity of the justice system. If courts of justice and government prosecutors are inefficient, corrupt, or incompetent, the difficult task of recovery may be modified, set aside or reversed.these questions and resolution define who we are as a people- our essential character,integrity, tenacity and courage, and our sense of right and wrong.” (ibid, hal.2 dan 10)

Jenderal Besar H.M. Soeharto Soeharto Inc., demikian TIME menyebutnya pada edisi Asia 24 Mei 1999. Pokok beritanya, “TIME telah berhasil mengetahui bahwa 9 miliar dolar AS uang Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria.” TIME digugat Soeharto, tapi kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (31 Mei 2000). Setelah itu, Soeharto bungkam? Tapi Megawati, Amien Rais, Gus Dur, DPR/MPR dan ratusan parpol juga bungkam. Harta Soeharto dan keluarga, yang dikuasai Siti Hardiyanti Rukmana (Capres Partai Karya Peduli Bangsa, 74 Perseroan Terbatas), Sigit Harjo Judanto (44 PT), Bambang Triatmodjo (60 PT), Siti Hediati Hariadji (22 PT), Hutomo Mandala Putra (49 PT), Siti Hutami Endang Adiningsih (2 PT), dan Ari Harjo Wibowo (29 PT) dan 32 perusahaan di luarnegeri, semua bernilai 60 miliar dolar AS, tak pernah diburu ataupun digugat secara hukum. Berapa nilai pasti harta Soeharto Inc.? Newsweek (Januari 1998) menyebut nilainya 40 miliar dolar AS, Forbes menobatkan Soeharto orang terkaya keempat di dunia (Juli 28,1997).

Sejumlah pihak yakin berkisar Rp.400-800 triliun, karena ke 7 anak dan cucunya memiliki 312-350 perusahaan di dalam dan luar negeri (Todung Mulya Lubis,dkk, Soeharto vs TIME: Pencarian dan Penemuan Kebenaran, Penerbit Buku Kompas, 2001).Tetapi, semua bukti ini, tak ada gunanya. Tak ada upaya membentuk lembaga serupa PCGG untuk mengejar “jarahan” Soeharto dan keluarga. Apakah Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjalankan tugas seperti PCGG? Tak ada yang tahu, sebaiknya KPK belajar dari PCGG. Padahal ada dukungan legal, Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, pasal 4 berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto. Bagaimana suara publik? Kompas (24-9-1998) mempublikasikan Hasil Jajak Pendapat- Soeharto Tidak Dapat Dipercaya dan Harus Diadili, disebutkan,”perlunya pertanggungjawaban Soeharto ditunjukkan oleh 95,5% responden. Artinya masyarakat menilai bahwa segala bentuk penyelewengan yang terjadi selama 32 tahun pemerintahannya harus dibebankan pada Soeharto. MA dan Pembebasan Akbar Tanjung 12 Februari 2004 adalah malapetaka bagi pencari keadilan di Indonesia.

Akbar Tanjung, Ketua DPR-RI juga Ketua Umum Partai Golkar (mesin politik Soeharto pada kediktatoran fasis Orde Baru) di bebaskan Mahkamah Agung RI. Walaupun sudah ditetapkan bersalah di pengadilan negeri dan banding, dan tetap bersalah menurut satu hakim agung, Abdul Rahman Saleh. Putusan MA hanya ingin mengatakan dengan kecerdasan Taman Kanak-Kanak kita memahaminya – Akbar Tanjung mantan Mensesneg itu sangat mulia hatinya, innocent, sangat bersedih karena uang Rp.40 miliar tidak sampai kepada rakyat miskin. Akbar adalah kelinci kecil tak berdaya, korban penipuan dua serigala rakus, hanya itu logikanya. Karena itu, sang kelinci kecil harus diselamatkan oleh empat “pahlawan” hakim agung. Sebuah dongeng spektakular, seolah kecerdasan dan akal sehat tak adalagi di negeri ini. Apakah parpol peduli? Tentu tidak, karena PDI-P, Partai Golkar, dan PPP juga menguasai aset negara tak bergerak di seluruh Indonesia senilai Rp.15 triliun (Kompas,30/1). Syukurlah, Abdul Rahman Saleh, hakim agung berhatinurani membuat dissenting opinion, “Akbar Tanjung itu bersalah, harus dihukum.”

Presiden tidak pernah memerintahkan Akbar melanggar Keppres No.16/1994, lalu menurut asas kepatutan, perbuatan Akbar tercela dan menusuk perasaan rakyat banyak. Jadi Akbar bukanlah kelinci kecil tanpa dosa, tapi “rekan kerja” kedua serigala rakus, simpul Abdul Rahman. Sikapnya diikuti Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amiruddin Zakaria, yang memvonis Akbar Tanjung 3 tahun, mengundurkan diri sebagai hakim.”Kerja saya samasekali tak dihargai dan saya dikerjain MA. Saya tidak bangga lagi menjadi hakim. Kekuasaan Para Bajingan Tiga perburuan berujung pada tiga kegagalan. Kegagalan 17 tahun”PCGG paling tidak berbuah pujian”sebagai benteng terakhir komitmen dan konsistensi kaum demokrat di Filipina untuk menuntaskan transisi demokrasi.

Pada kasus Akbar, kita menghormati integritas Abdul Rahman Saleh dan Amiruddin Zakaria. Tiga perburuan dan tiga kegagalan di atas, mengingatkan kita pada Trasymachus dalam The Republic Plato, “Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat.”Machiavelli bahkan lebih jauh, dalam Il Principe (Gramedia, 1999, hal.72), …manusia adalah makhluk jahanam yang tidak menepati janji, anda tidak perlu menepati janji pada manusia lain.”Jadi tidak perlu hukum, rasionalitas, moral dan etika. Mungkinkah kita, kaum demokrat, menyelamatkan proyek transisi demokrasi, yang dijarah oleh individu maupun lembaga fungsional kediktatoran fasis Orde Baru dan rezim hibrida Neo-Orde Baru? Wallahualam, kalau kita menyetujuinya, maka Machiavelli benar, tidak perlu ada hukum, rasionalitas, moral, dan etika terhadap politik dan kekuasaan. Juga tak perlu keadilan, kebenaran dan hati nurani. Yang diperlukan hanya Kekuasaan parabajingan,”tegas filsuf Ortega Y Gasset. M. Fadjroel Rachman | Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan NegaraKesejahteraan (Pedoman Indonesia), dan Dewan Redaksi Pedoman.com