Komposisi kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca- Muktamar Makassar memperoleh reaksi dari dalam tubuhnya sendiri.

Sejumlah figur yang dicantumkan namanya sebagai pengurus PBNU periode 2010–2015 bukannya merasa senang,melainkan justru mengancam mundur karena merasa tidak sreg dengan kebijakan tim formatur yang memasukkan orang-orang tertentu di posisi strategis (di wadah tanfidziyah).Padahal mereka dianggap “bukan kader” atau masih demikian asing di mata “para aktivis lingkar dalam” jamiyah kaum sarungan itu.

Penetapan dan pelantikan kepengurusan baru pun mengalami penundaan sebagai respons sementara atas reaksi dari dalam itu. Bergabungnya beberapa “orang yang dianggap asing” itu,menurut sumber tepercaya dari dalam, merupakan inisiatif atau upaya dari tokoh penting tertentu pengendali organisasi. Ya, begitulah. Karena memang formatur,apalagi pengendali di barisan syuriah, diberi hak prerogatif yang seolah-olah mutlak untuk digunakan menentukan siapa-siapa saja yang dianggap pantas menjadi pelaksana kebijakan di wadah tanfidziyah.

Maka, tidak perlu heran kalau sebagian produknya kemudian kontroversial seperti sekarang. Masalah ini adalah bagian dari resultante atas kepercayaan yang berlebihan kepada segelintir figur penentu pilihan muktamar tanpa menentukan kriteria dasar dan jelas bagi mereka-mereka yang layak masuk ke dalam gerbong pengurus.

*** Mendasarkah resistensi sebagian nahdliyin terhadap beberapa figur untuk masuk dalam komposisi kepengurusan itu? Tentu sangat tergantung dari cara pandangnya. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada tokoh penentu yang menggiringnya masuk ke dalam,pastilah menyatakan,“Oh,sangat lemah alasannya. Karena yang bersangkutan juga adalah warga NU.”Apalagi selama ini dia sudah membangun kedekatan dengan para tokoh atau sudah membantu NU, sudah pastilah dianggap layak untuk menjadi pengurusnya.

Maka mungkin sebagian pembaca yang budiman pun akan bertanya: di mana letak salahnya dengan masuknya orang-orang itu untuk mengurus komunitasnya? Meski demikian,penjelasan seperti itu sebenarnya sangat sederhana. Mengapa? Pertama,kalau hanya mendasarkan pada pertimbangan sebagai “orang NU”,maka sungguh-sungguh lemah argumennya. Karena sebagian besar warga muslim bangsa ini sebenarnya merupakan penganut kultur ahlussunaah waljamaah.

Maka kalau caranya hanya mencomot siapa saja bisa menjadi pengurus NU tanpa mempertimbangkan dimensi kaderisasi, itu sama saja dengan menafikan eksistensi mereka-mereka yang selama ini sudah begitu susah payah mengurus organisasi dan warga NU secara langsung. Jadi,kalau reaksi penolakan itu tidak juga dipedulikan tokoh penentu kepengurusan NU, hal tersebut akan jadi preseden buruk dalam perjalanan organisasi warga sarungan itu ke depan.

Itu sangat aneh karena dilakukan oleh tokoh sentralnya sendiri–suatu yang seharusnya dihindari untuk terjadi. Soalnya, kalau sudah figur sentral di NU yang memberi contoh buruk, bukan mustahil ke depan akan sulit untuk melahirkan tokoh anutan yang sungguh-sungguh jadi acuan. Padahal semua orang tahu bahwa modal sosial dasar dalam pola hubungan internal NU adalah kepercayaan terhadap sang patron.

Kedua,kalau sekonyong-konyong “orang asing”masuk menjadi pengurus dengan menempati posisi vital, bukan mustahil hal itu akan mengganggu keberadaan NU sebagai organisasi pergerakan, sebuah wadah perjuangan untuk kepentingan rakyat di bawah nilainilai Islam kebangsaan. Konsekuensinya, seperti yang ditekankan dalam konsep kembali ke khitah 1926, NU harus berposisi netral dari segala kepentingan politik atau ideologi tertentu.

Tepatnya, NU perlu mengambil jarak dengan semua figur dan atau kelompok kepentingan yang bisa menghambat misinya dengan melakukan gerakan sosial karena dengan posisi seperti itu bisa lebih objektif dalam menjalankan misinya, termasuk di dalamnya bersikap kritis terhadap kekuasaan. Masalahnya, dan ini saya kira yang begitu digelisahkan oleh sebagian “orang dalam NU”,yang terkesan hendak “dipaksakan” oleh figur penentu untuk menjadi pengurus PBNU itu sudah dikenal berlatar belakang kepentingan tertentu.

Muhammad As’ad Said Ali, misalnya, figur yang dianggap salah satu yang kontroversial, masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).Padahal salah satu tugas pokok badan negara ini khusus memata-matai semua pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintah atau kekuasaan. Boleh dikatakan BIN sebagai bagian dari instrumen kekuasaan yang secara canggih mempraktikkan cara-cara invisible handsdalam menjalankan tugasnya.

Maka, dalam perspektif gerakan sosial––yang tentu saja sebagian dipihaki oleh “orang dalam” yang bereaksi itu––akan sangat tidak kondusif bahkan bisa menjadikan gerakan NU akan mengalami hambatan dalam menjalankan misi gerakannya. Kalau ini terjadi, disadari atau tidak,akan menjadikan nilai-nilai khitah NU 1926 terdegradasi secara signifikan.

Bahkan, pada tingkat tertentu,NU akan menjadi bagian dari instrumen kelompok kepentingan dan atau pihak yang sedang berkuasa, yang pada saat bersamaan akan melumpuhkan potensi masif NU untuk selalu berupaya menjalankan amanah reformasi untuk perbaikan bangsa ini dengan pendekatan sikap kritisnya dalam posisi netral.

Lebih jauh dari itu, bila tetap mempertahankan kebijakan memasukkan “orang luar”dalam struktur formal NU dengan posisi strategis, secara sosiologis hal itu akan berdampak pada keterbelahan NU menjadi setidaknya tiga faksi. Pertama, kelompok yang akan melakukan pembelaan dan bersikap pragmatis terhadap eksistensi “orang luar” yang mencampuri dan memperdaya NU; kedua,kelompok yang akan terus melakukan perlawanan denganberbagaicaranya; dan ketiga, kelompok yang bersikap diam saja, menjalankan rutinitas tak ubahnya sebagai pekerja biasa di organisasi.

Celakanya,kalau hal itu terjadi, dalam proses-proses pengelolaan NU akan terus bergesekan dan pada akhirnya akan menyibukkan diri dengan mengurus konflik internal. Sebaliknya,NU akan mengabaikan tugas-tugas utamanya yang terkait dengan pemberdayaan NU dalam arti yang sesungguhnya.Semua ini juga merupakan bagian dari skenario terselubung agar ke depan NU terus mengalami penciutan simpati dan pencitraan negatif di mata publikawambangsaini. Sungguh-sungguh sangat tidak diinginkan oleh amanah kembali ke khitah 1926.

*** Barangkali memang kondisi seperti itu merupakan bagian dari konsekuensi keberadaan NU yang sangat strategis dalam kaitan denganolahpolitikdibangsaini. Pihak penguasa sangat berkepentingan untuk menjadikannya sebagai barisan pendukung setia. Atau setidaknya dihindari untuk bersikap kritis apalagi berseberangan dengan penguasa.

Pengalaman belakangan ini, misalnya, sikap figur pimpinan NU sebelum Muktamar Makassar cenderung berseberangan dengan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyonolantaransejak proses pemilihan presiden KH Hasyim Muzadi (Ketua Tanfidziyah PBNU saat itu) mengambil posisi mendukung pasangan Jusuf Kalla- Wiranto sehingga barangkali dianggap sebagai bagian dari duri kekuasaan yang harus dihancurkan.

Maka, caranya adalah dengan memasukkan orang-orang yang “ahli untuk pelumpuhan dari dalam” untuk menjadikan NU bukan saja tak berdaya,melainkan juga mengalami proses mati suri. Entahlah karena tulisan ini hanyalah analisis dengan suatu perspektif kritis. Namun, yang pasti, arah NU ke depan kian dipertanyakan: quo vadis?(*)

Laode Ida
Sosiolog dengan Tesis dan
Disertasi tentang NU,
Wakil Ketua DPD RI
[Tulisan ini diimuat pada Harian Seputar Indonesia, 26 April 2010]