Banyak pakar mensinyalir, salah satu penyebab ketertinggalan umat Islam saat ‎ini adalah karena meninggalkan dan menjauh dari ajaran al-Qur’an dan hadis. ‎Meninggalkan dimaksud berupa ketidaktahuan yang berakibat pada kurangnya ‎penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kedua ‎sumber ajaran Islam. Sikap seperti ini pernah dilakukan oleh umat terdahulu yang ‎kemudian membuahkan kecaman keras. QS. al-Baqarah [2]: 78 menyebut mereka ‎yang bersikap demikian sebagai “ummiyyûn” (buta huruf), yang tidak mengerti kitab ‎suci dan sumber ajaran agama dengan baik. Kalaupun mengerti, pemahaman mereka ‎tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, tetapi hanya sekadar dugaan, sehingga timbul ‎keengganan. Kebutaaksaraan (ummiyyah) seperti ini tidak lagi hanya sebatas tidak bisa ‎membaca dan menulis aksara, tetapi tidak memahami ajaran agama dengan baik dan ‎benar. Rajab al-Banna, kolumnis Mesir terkemuka, menyebutnya dengan istilah ‎ummiyyah dîniyyah (buta aksara agama). Menurutnya, wajah kusam Islam saat ini, selain ‎karena propaganda musuh-musuh Islam, juga disebabkan oleh sikap, perilaku, dan ‎pemikiran sebagian komunitas Muslim yang tidak memahami ajaran agama secara ‎utuh.‎
Tak dapat disangkal, dalam kehidupan seorang Muslim, al-Qur’an dan hadis ‎merupakan dua sumber ajaran yang mengatur banyal hal dan harus dipedomani ‎dalam hidup. Allah berfirman: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) ‎untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-‎orang yang berserah diri” (QS. al-Nahl [16]: 44). Al-Qur’an tidak hanya berisikan ‎persoalan akidah dan ibadah, tetapi mencakup berbagai persoalan etika, moral, ‎hukum, dan sistem kehidupan lainnya. Sedemikian lengkapnya ajaran al-Qur’an, ‎sayyiduna Abu Bakar RA berujar, “Seandainya tambat untaku hilang, pasti akan aku ‎temukan dalam al-Qur’an”. Ajarannya berlaku sepanjang masa dan bersifat universal ‎untuk semua umat manusia. Ilmu pengetahuan modern membuktikan sekian banyak ‎isyarat ilmiah dalam al-Qur’an, bahkan juga hadis, yang sejalan dengan penemuan ‎ilmiah para ahli.‎
Meski menyatakan dirinya telah “menjelaskan segala sesuatu”, namun tidak ‎berarti al-Qur’an tidak membutuhkan penjelasan. Jumlah ayatnya yang terbatas (6236 ‎ayat) dan karakteristik bahasanya yang ringkas dan padat serta kandungannya yang ‎bersifat umum menuntut adanya penjelasan atau penafsiran. Otoritas tertinggi untuk ‎itu dimiliki oleh Rasulullah yang diwujudkan dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan ‎ketetapan. Himpunan ketiganya disebut hadis atau sunnah. Dengan demikian, sebagai ‎sumber ajaran Islam al-Qur’an dan hadis tidak dapat dipisahkan, karena jika al-Qur’an ‎dipandang sebagai sebuah konstitusi (dustûr) yang mengandung pokok-pokok ajaran ‎ketuhanan yang diperlukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, maka hadis ‎merupakan rincian penjelasannya. Al-Qur’an sendiri menyatakan, selain bertugas ‎menyampaikan kitab suci, Rasulullah diberi kewenangan untuk menjelaskan kitab ‎tersebut (QS. al-Na¬hl [16]: 44). Penjelasan itu tidak pernah keliru, sebab dalam ‎menjalankan tugas tersebut Rasulullah senantiasa berada dalam bimbingan wahyu ‎‎(QS. al-Najm [53]: 3). ‎
Dengan kata lain, hadis atau sunnah adalah bentuk lain dari al-Qur’an yang ‎wujud dan hidup. Jika Anda ingin mengetahui tuntunan akhlak al-Qur’an, maka ‎perhatikanlah kehidupan Rasul, demikian makna yang tersirat dari sebuah hadis ‎riwayat Aisyah RA. Tanpa hadis atau sunnah, banyak hal menyangkut ibadah dan ‎muamalat dalam Islam yang tidak akan pernah diketahui. Dalam al-Qur’an ditemukan ‎perintah shalat, tetapi tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai bilangan rakaatnya, ‎tata cara dan waktu melaksanakannya, serta jenis salat yang diwajibkan dan ‎dianjurkan. Penjelasan semua itu ada dalam hadis. Ukuran, jenis, dan waktu ‎pelaksanaan zakat juga tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Demikian pula tata cara ‎pelaksanaan puasa, haji, transaksi jual beli dan lainnya yang hanya diterangkan secara ‎global oleh al-Qur’an. Dari sini banyak ulama memahami keduanya merupakan satu ‎kesatuan yang tak dapat dipisahkan, sehingga mengamalkan hadis berarti juga ‎mengamalkan al-Qur’an. Firman Allah: “Barangsiapa yang menaati Rasul itu, ‎sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan, barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), ‎maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”. (QS. al-Nisâ’ [4]: ‎‎80).‎
Suatu ketika seorang perempuan dari Bani Asad mendatangi sahabat Rasul, ‎Abdullah bin Mas‘ud, dan memprotes sikap Ibnu Mas‘ud yang mengecam keras ‎perempuan yang mentato (al-wâsyimât) dan yang minta ditato (al-mustawsyimât). ‎Perempuan itu berdalih, larangan tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Ibnu ‎Mas‘ud menjawab, “Larangan tersebut dapat Anda temukan dalam sebuah ayat, “Apa ‎yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka ‎tinggalkanlah” (QS. al-Hasyr [59]: 7). Ayat ini juga dibacakan oleh Abdurrahman bin ‎Yazid, seorang ulama generasi awal, ketika ada seseorang yang memprotes larangan ‎mengenakan baju saat berihram dengan alasan tidak ada ketentuannya dalam al-‎Qur’an. Dengan kata lain, ayat tersebut menegaskan kedudukan hadis sebagai ‎referensi hukum saat tidak ditemukan rincian penjelasannya dalam al-Qur’an. Dari ‎sini, tidaklah tepat pandangan sebagian kalangan yang merasa cukup dengan hanya ‎berpedoman pada al-Qur’an.‎

Titik Krusial Persoalan Agama
Satu hal yang patut disadari, persoalan agama bukan hanya pada autentisitas ‎teks-teks keagamaan, melainkan pada pemahaman yang baik dan benar. Keaslian dan ‎kemurnian teks al-Qur’an dan hadis sebagai sumber ajaran tidak diragukan lagi. ‎Sejarah telah membuktikannya. Tetapi khazanah intelektual Islam menyodorkan ‎fakta sekian banyak perbedaan menyangkut pemahaman teks-teks tersebut. Sifat al-‎Qur’an yang dinyatakan banyak pakar sebagai hamâlatu awjuh, mengandung ‎kemungkinan ragam interpretasi. Semuanya dapat dibenarkan selama berpegang pada ‎prinsip-prinsip kebahasaan dan syariat Islam. ‎
Lebih problematis lagi ketika teks-teks tersebut berupa hadis, sebab dalam ‎memahaminya diperlukan pengetahuan tentang latar belakang historisnya (asbâb al-‎wurûd) dan maksud (maqâshid) di balik pesan hadis tersebut. Satu hal yang harus ‎diyakini, kebanyakan sunnah Rasul, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan, maupun ‎ketetapan, mempunyai implikasi hukum yang harus diikuti (tasyrî‘iyyah), sebab dengan ‎mengikutinya kita akan mendapat petunjuk (QS. al-A‘râf [7]: 158). Tetapi mayoritas ‎ulama, seperti dikutip Yusuf al-Qaradhawi, juga sepakat, ada sekian banyak hadis yang ‎tidak berimplikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan beberapa persoalan ‎keduniaan. Di antara ulama yang mengklasifikasikan hadis dalam bentuk di atas ‎adalah Al-Qarafi (w. 684 H), Syah Waliyyullah al-Dahlawi (w. 1176 H), M. Rasyid ‎Ridha, penulis tafsir al-Manâr, Mahmud Syaltut, Pemimpin Tertinggi Lembaga Al-‎Azhar, dan Thahir Ibnu ‘Asyur, Mufti Tunis dan pengarang tafsir al-Tahrîr wa al-‎Tanwîr. ‎
Contoh kasus yang sering dikemukakan adalah ketika Nabi datang ke ‎Madinah dan menemukan masyarakat di situ selalu mengawinkan serbuk jantan dan ‎betina dari pohon korma agar produktivitasnya meningkat. Saat itu Rasulullah ‎menganjurkan agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Saat panen tiba, ‎penghasilan kebun mereka berkurang, dan dengan segera mereka melaporkan ‎kejadian tersebut kepada Rasulullah. Menanggapi itu beliau bersabda, “Aku hanyalah ‎manusia biasa, jika aku memerintahkan suatu ajaran agama maka ambillah, dan jika yang ‎aku sampaikan hanyalah sekadar pendapat, maka ketahuilah aku hanya seorang manusia ‎biasa” (HR. Muslim). Dalam hadis lain beliau menanggapinya dengan ungkapan, ‎‎“Kalian lebih tahu dalam soal keduniaan (yang kalian geluti)” (HR. Muslim). Hadis ‎tersebut dengan berbagai versinya menunjukkan bahwa Nabi memberikan pendapat ‎dalam salah satu persoalan keduniaan yang tidak dikuasainya. Beliau adalah salah ‎seorang dari penduduk Mekkah yang tidak berprofesi sebagai petani korma, sebab ‎kota Mekkah adalah daerah tandus yang tidak cocok untuk pertanian dan ‎perkebunan. Saran beliau saat itu oleh para sahabatnya dipandang sebagai ajaran ‎agama yang harus diikuti, tetapi kemudian ternyata saat panen tiba hasilnya tidak ‎seperti yang diharapkan. Dari sini kemudian Rasul menjelaskan, dalam soal teknis ‎yang tidak terkait dengan persoalan agama, para ahli di bidangnya lebih tahu dari ‎Rasul. Karenanya, pakar hadis terkemuka dan penyusun kitab penjelasan (syarah) ‎Shahîh Muslim, Imam Nawawi, meletakkan hadis tersebut di bawah judul, “Bâb wujûb ‎imtitsâli mâ qâlahu syar‘an, dûna mâ dzakarahu shallallâhu ‘alayhi wa sallam min ma‘âyisyi ‎al-dunyâ ‘alâ sabîl al-ra’yi” (Bab kewajiban mengikuti sabda Rasul yang berupa syariat ‎agama, bukan persoalan keduniaan yang disampaikan Rasul berdasarkan pendapat).‎
Pada bidang keduniaan apa saja hadis tidak berimplikasi hukum, tentu bukan ‎di sini tempatnya untuk diurai. Tetapi dari contoh di atas dapat dipahami, titik krusial ‎dalam tek-teks keagamaan adalah pada penafsirannya, terutama yang terkait dengan ‎pola hubungan antara lafal (teks) dan makna (batin). Tidak jarang kita temukan ‎pemahaman keagamaan yang begitu ketat dan literal, bahkan terkadang terasa ‎menyulitkan, namun tidak sedikit juga kita temukan pemahaman yang begitu longgar ‎bahkan liberal. ‎

Pola Hubungan Antara Lafal dan Makna: Dulu dan Sekarang
Ulama besar, al-Syathibi, dalam kitab al-Muwâfaqât mencatat empat aliran ‎dalam pemahaman al-Qur’an dan hadis, yaitu Zhâhiriyyah (literal), Bâthiniyyah, al-‎Muta‘ammiqûn fî al-Qiyâs (rasionalis dan cenderung liberal), dan al-Râsikhûn fî al-‘Ilm ‎‎(mendalam ilmunya dan moderat).‎ ‎ ‎

‎1. Zhâhiriyyah
Sebuah mazhab fikih yang berlandaskan pada al-Qur’an, sunnah dan ijmâ‘, ‎tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk qiyâs, ta‘lîl, istihsân dan lain sebagainya. ‎Zhahiriyah, sebutan bagi para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh ‎panutannya, Daud bin Ali al-Zhahiri. Muncul pertama kali pada paroh pertama abad ‎ketiga hijriah.‎
Dalam memahami teks keagamaan Zhahiriyah berpegang kepada tiga prinsip ‎dasar:‎
a.‎ Keharusan berpegang teguh pada lahiriah teks, dan tidak melampauinya ‎kecuali dengan teks yang zahir lainnya atau dengan konsensus (ijmak) yang ‎pasti. Penggunaan akal tidak diperkenankan.‎
b.‎ Maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang zhahir, bukan di balik teks ‎yang perlu dicari dengan penalaran mendalam. Demikian pula maslahat yang ‎dikehendaki syara‘.‎
c.‎ Mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Ibnu ‎Hazm, salah seorang tokohnya berkata, “Seseorang tidak boleh mencari sebab ‎dalam agama, dan tidak diperkenankan mengatakan ‘ini’ adalah sebab ‎ditetapkannya ‘itu’, kecuali ada nash tentang itu.” (Lâ yus’alu ‘ammâ yaf‘alu ‎wahum yus’alûn).‎

Banyak hasil ijtihad kelompok Zhahiriyah dalam memahami teks yang dinilai ‎keliru oleh para ulama, antara lain karena: ‎
a.‎ Tidak mau menggunakan akal dalam pengambilan hukum dengan ‎memperluas cakupan zhahir, sehingga al-Qur’an tidak lagi mampu ‎mengantisipasi berbagai kemaslahatan yang timbul kemudian.‎
b.‎ Jumud dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga bertentangan ‎dengan fungsi al-Qur’an sebagai kitab abadi di setiap ruang dan waktu. Teks al-‎Qur’an terbatas, sementara peristiwa dan kejadian yang dialami manusia selalu ‎berkembang.‎
c.‎ Tidak sejalan dengan rasionalitas al-Qur’an, karena hanya membatasi ‎pemahaman pada logika bahasa. ‎

‎2. Bâthiniyyah
Sebuah nomenklatur bagi sekian banyak kelompok yang pernah ada dalam ‎sejarah Islam. Muncul pertama kali pada masa al-Ma’mun (w. 218), salah seorang ‎penguasa Abbasiyah, dan berkembang pada masa al-Mu‘tashim (w. 227). Sebagian ‎ulama mensinyalir, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-teks ‎keagamaan bersumber dari kalangan Majusi. Dinamakan Bâthiniyyah karena mereka ‎meyakini adanya Imam yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam syariat; ‎zhahir dan batin. Manusia hanya mengetahui yang zhahir, sedang yang batin hanya ‎diketahui oleh Imam.‎
Pola yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan: ‎
a.‎ Tujuan dan maksud dari sebuah teks (al-Qur’an dan hadis) bukan pada makna ‎zhahir yang diperoleh melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks ‎penyebutan, tetapi terletak pada makna di balik simbol zhahirnya.‎
b.‎ Mereka mengultuskan makna batin sebuah teks dan mengingkari zhahir teks, ‎sehingga banyak hukum-hukum syar‘î yang diabaikan, bahkan tidak ditaati lagi.‎
Karena itu, Imam al-Ghazali, seperti dikutip al-Syathibi, mendudukkan mereka ‎pada tingkatan yang paling rendah dan hina dibanding kelompok sesat lainnya.‎ ‎ ‎Kerusakan yang mereka lakukan, kata al-Razi, jauh lebih parah dari tindakan orang ‎kafir, sebab mereka menggerus syariat Islam dengan sebutan Islam itu sendiri.‎
Mengapa mereka dinilai keliru dan sesat?‎
a.‎ Tidak memiliki perangkat pemahaman yang benar. Mereka tidak ‎menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dan pokok-pokok ilmu tafsir sebagai ‎sandaran dalam memahami al-Qur’an, padahal al-Qur’an diturunkan dalam ‎bahasa Arab dan baru dapat dipahami maknanya jika sesuai dengan prinsip-‎prinsip kebahasaan Arab.‎
b.‎ Mengira ada yang kurang dalam syariat, dan baru sempurna jika dipahami ‎secara batin yang hanya bisa dilakukan oleh Imam yang ma‘shûm.‎
c.‎ Mengedepankan akal daripada syariat yang dianggapnya kurang memadai dan ‎melepaskannya tanpa kendali untuk menyelami lautan makna batin. Patut ‎disadari, keragaman pandangan yang tidak didasari pada kaidah yang jelas ‎akan menimbulkan kekacauan.‎

‎3. Rasionalis (al-‘Aqlâniyyûn), atau al-Muta‘ammiqûn fî al-Qiyâs
Sebagian ulama menisbatkan kecenderungan ini kepada Imam Sulaiman al-‎Thufi (w. 716 H) yang dikenal dengan teori maslahat yang dipahaminya sebagai “sebab ‎yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat Allah dalam ibadah (al-‘ibâdât) dan ‎mu‘amalah (al-mu‘âmalât).”‎
Pendapatnya yang sangat berbeda dengan jumhur ulama dan mendapat ‎kritikan tajam: “Jika ada maslahat yang bertentangan dengan nash yang terkait ‎dengan mu‘amalât (âdât), maka maslahat harus dikedepankan daripada nash.”‎
Menurut al-Thufi, hubungan antara maslahat dan nash (dalil syar‘i) berkisar ‎pada tigal hal:‎
‎-‎ Dalil syar‘i sejalan dengan maslahat, seperti dalam penetapan hudûd terhadap ‎pelaku pembunuhan, pencurian, qadzaf, dan selainnya.‎
‎-‎ Jika tidak sejalan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan melalui ‎takhshîsh atau taqyîd, maka keduanya dapat digunakan dalam batas-batas ‎tertentu.‎
‎-‎ Jika terjadi benturan antara maslahat dan nash dan tidak bisa dikompromikan, ‎maka maslahat harus dikedepankan dan nash ditinggalkan.‎ ‎ ‎
Maslahat harus dikedepankan, karena akal dapat menalar dan membedakan ‎maslahat manusia tanpa perlu bantuan syara‘. Maslahat dapat diketahui secara pasti ‎melalui kebiasaan, sedangkan nash-nash syar‘i tidak dapat menjelaskannya karena ‎mengandung banyak interpretasi dan kemungkinan. Ukurannya adalah hukum ‎muamalat sejalan dengan akal dan kebiasaan serta mewujudkan manfaat, baik ketika ‎sejalan dengan nash maupun bertentangan.‎
Mengapa Mereka Keliru?‎
a.‎ Akal memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua maslahat manusia ‎secara sempurna. Apa yang diduga akal mendatangkan maslahat boleh jadi ‎justru sebaliknya. Pengetahuannya sangat terbatas (QS. al-Isrâ’ [17]: 85; QS. al-‎Nahl [16]: 8 dan lain-lain). Melepaskan akal untuk menalar tanpa kendali sama ‎tercelanya dengan mengekang akal untuk tidak berpikir.‎
b.‎ Akal mengikuti syara‘, bukan sebaliknya.‎
Dalam sejarah pemikiran Islam klasik terjadi perdebatan apakah akal dapat ‎mengetahui kebaikan dan keburukan (al-tahsîn wa al-taqbîh al-‘aqliyyayn).‎
‎-‎ Asy‘ariyyah: akal tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan tanpa ‎bantuan syara‘. Tolok ukur keduanya pada syara‘.‎
‎-‎ Muktazilah: Akal dapat mengetahui keduanya, sebab setiap perbuatan dan ‎perkataan memiliki manfaat dan mudarat. Agama memerintahkan dan ‎melarang sesuatu karena manfaat dan mudarat yang ditetapkan akal.‎
‎-‎ ‎ Maturidiyah: Akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, tetapi hukum ‎agama tidak selalu sejalan dengan pertimbangan akal. Tolok ukurnya adalah ‎perintah dan larangan agama, sebab akal boleh jadi keliru atau berbeda dalam ‎menetapkan keduanya.‎
Kendati berbeda, mereka sepakat mengatakan, sumber penetapan hukum ‎adalah syariat, baik yang tertuang dalam bentuk teks maupun hasil ijtihad.‎
c.‎ Kemaslahatan dalam muamalat duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan ‎hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ‎ketentuan syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan.‎
d.‎ Hak-hak mukallaf (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. Al-Thufi membedakan ‎antara ibadat yang dianggap hak Tuhan sehingga perlu berpegang pada ‎ketentuan syara‘, dan muamalat yang merupakan hak hamba sehingga yang ‎menjadi tolok ukur adalah kemaslahatan hamba walaupun bertentangan ‎dengan nash. Al-Syathibi mengatakan, “Dalam setiap bentuk taklîf terdapat ‎hak Allah”. Bentuk hukuman hudûd jika telah sampai ke tangan hakim, selain ‎qishash, qadzaf, dan mencuri, tidak dapat digugurkan meski telah dimaafkan ‎oleh pihak terkait. ‎
e.‎ Di dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan ‎maslahat daripada nash mengesankan ada sekian maslahat yang bertentangan ‎syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (syariat) sejalan ‎dengan akal dan fitrah manusia. ‎
f.‎ Tidak ada pertentangan antara nash dan maslahat. Kemaslahatan yang hakiki ‎terletak pada cakupan maqâshid syarî‘ah, sehingga tidak mungkin ada ‎pertentangan antara keduanya.‎

Bagaimana al-Qur’an Dipahami Sekarang? ‎
Zhâhiriyyah, Bâthiniyyah dan ‘Aqlâniyyah bukan hanya milik zaman dan waktu ‎tertentu, melainkan selalu ada di setiap zaman dalam bentuk yang berbeda.‎
‎ ‎
‎1. Neo-Zhahiriyyah
Mereka mewarisi kejumudan zhahiriyyah masa lampau.‎
Di antara cirinya dalam pemahaman teks:‎
a.‎ Memahami teks secara literal (harfiyah) dan kaku, tanpa melihat ‘illat atau ‎maqâshid di balik teks.‎
b.‎ Cenderung keras (tasyaddud), mempersulit dan berlebihan (al-ghuluww).‎
c.‎ Menganggap dirinya yang paling benar, dan lainnya salah.‎
d.‎ Tidak menolerir perbedaan pendapat atau pandangan.‎
e.‎ Berburuk sangka dan bahkan mengafirkan pandangan yang berbeda.‎

Di antara produk pemikirannya saat ini: uang kertas yang beredar saat ini ‎bukan uang syar‘i seperti dalam al-Qur’an dan sunnah sehingga tidak wajib dizakatkan; ‎Zakat fitrah hanya dapat dilakukan dengan bahan makanan, tidak dapat diganti uang; ‎Televisi dan photografi haram berdasarkan hadis yang melaknat mushawwirîn.‎
‎ ‎
‎2. Neo-Bathiniyyah ‎
Perasaan inferiority complex yang dialami umat Islam melahirkan sikap kagum ‎terhadap prototype peradaban Barat yang maju, sehingga menjadi dasar sebagian ‎kalangan untuk menetapkan hukum-hukum agama walaupun harus berbenturan ‎dengan nash-nash yang tsawâbit, bahkan meruntuhkan sekalipun. Ketentuan-‎ketentuan yang ada dianggap tidak lagi dapat memenuhi kemaslahatan manusia yang ‎terus berkembang.‎
Keinginan untuk menyelaraskan nash dengan realitas dilakukan melalui upaya ‎mencari maqâshid syarî‘ah yang diduga berada di balik simbol-simbol teks tanpa ada ‎ketentuan yang mengaturnya, tentunya dengan ukuran akal manusia modern. Siapa ‎saja dapat melakukannya.‎
Yusuf al-Qaradhawi menamakan kelompok ini dengan “al-Mu‘aththilah al-‎Judud” (Neo-Mu‘aththilah). Kalau mu‘aththilah klasik bermain pada tataran akidah, ‎neo-mu‘aththilah bermain pada tataran syariah. ‎
Dengan dalih kemaslahatan (al-mashlahah) manusia modern terjadi upaya ‎meruntuhkan syariah seperti pada hukum keluarga, warisan, hudûd, dan lain ‎sebagainya. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks ‎pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzûl-nya.‎
Secara umum, kelompok ini bercirikan tidak mendalami sumber, prinsip, dan hukum ‎syariah dengan baik, serta memiliki keberanian mengungkap pendapat meski tidak ‎didukung argumentasi yang kuat.‎
Pijakan dalam memahami teks:‎
‎1. ‎ Mengedepankan akal daripada wahyu. Akal dapat menentukan mana yang lebih ‎maslahat untuk dilakukan meskipun harus berbenturan dengan nash syar‘î.‎
‎2. ‎ Dengan dalih maslahat, Umar bin Khaththab telah mengalahkan nash seperti ‎pada kasus al-mu’allafah qulûbu-hum yang tidak diberi zakat, menafikan hukum ‎potong tangan saat paceklik terjadi dan lainnya.‎
‎3. ‎ Ungkapan yang sering disebut berasal dari Ibnu al-Qayyim, “Di mana ada ‎maslahat di situ ada syariat”, padahal ungkapan tersebut berlaku pada kasus yang ‎tidak ada nashnya, atau jika ada mengandung berbagai kemungkinan yang dapat ‎ditentukan melalui mana yang lebih maslahat. Ungkapan yang tepat, “di mana ‎ada syariat di situ ada maslahat”.‎
‎4. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, ‎dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzûl-nya. Al-‘Ibrah bi khushûsh al-sabab, ‎lâ bi ‘umûm al-lafzh, demikian ungkapan yang sering digunakan.‎

Metode Pembacaan Alternatif ‎
Terlalu berpegang pada lahir teks dan mengesampingkan maslahat atau ‎maksud di balik teks berakibat pada kesan syariat Islam tidak sejalan dengan ‎perkembangan zaman dan jumud dalam menyikapi persoalan. Sebaliknya, terlampau ‎jauh menyelami makna batin akan berakibat pada upaya menggugurkan berbagai ‎ketentuan syariat. Keduanya merupakan penyelewengan yang tidak dapat ditolerir. ‎Diperlukan sebuah metode yang menengahi keduanya; tetap mempertimbangkan ‎perkembangan zaman dan maslahat manusia tanpa menggugurkan makna lahir teks. ‎Al-Syathibi menyebut metode ini sebagai jalan mereka yang mendalam ilmunya (al-‎râsikhûn fi al-‘ilm),‎ ‎ sedangkan al-Qaradhawi menyebutnya dengan manhaj wasathî ‎‎(metode tengahan/moderat).‎ ‎ Sikap ‘tengahan’ inilah yang diharapkan dapat ‎mengawal pemaknaan al-Qur’an dan hadis. Rasulullah saw. bersabda:‎
يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ
‎”Ilmu (al-Qur’an) akan selalu dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang ‎moderat (‘udûl); mereka itu yang memelihara al-Qur’an dari penakwilan mereka yang ‎bodoh, manipulasi mereka yang batil, dan penyelewengan mereka yang berlebihan”.‎
Secara umum, ajaran Islam bercirikan moderat (wasath); dalam akidah, ibadah, ‎akhlak, dan muamalah. Ciri ini disebut dalam al-Qur’an sebagai al-Shirâth al-Mustaqîm ‎‎(jalan lurus/kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (al-‎maghdhûb ‘alayhim) dan yang sesat (al-dhâllûn) karena melakukan banyak ‎penyimpangan.‎
Wasathiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama ‎tercelanya; ‘kiri’ dan ‘kanan’, berlebihan (ghuluww) dan keacuhan (taqshîr), literal dan ‎liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit (taqtîr/bakhîl) ‎dan boros tidak pada tempatnya (tabdzîr). Karena itu, kata wasath biasa diartikan ‎dengan ‘tengah’. Dalam sebuah hadis Nabi, ummatan wasathan ditafsirkan dengan ‎ummatan ‘udûlan. ‎
Ciri sikap moderat dalam memahami teks: ‎
‎1. ‎ Memahami agama secara menyeluruh (komprehensif), seimbang (tawâzun) dan ‎mendalam.‎
‎2. ‎ Memahami realitas kehidupan secara baik.‎
‎3. ‎ Memahami prinsip-prinsip syariat (maqâshid al-syarî‘ah) dan tidak jumud pada ‎tataran lahir.‎
‎4. Terbuka dan memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok ‎lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa “mengedepankan ‎kerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang ‎diperselisihkan”.‎
‎5. ‎ Menggabungkan antara “yang lama” (al-ashâlah) dan “yang baru” (al-mu‘âsharah).‎
‎6. ‎ Menjaga keseimbangan antara tsawâbit dan mutaghayyirât. Tsawâbit dalam Islam ‎sangat terbatas seperti, prinsip-prinsip akidah, ibadah (rukun Islam), akhlak, hal-‎hal yang diharamkan secara qath‘î (zina, qatl, riba, dan selainnya). Mutaghayyirât; ‎hukum-hukum yang ditetapkan dengan nash yang zhannî (tsubût atau dilâlah).‎
‎7. ‎ Cenderung memberikan kemudahan dalam beragama.‎

Pijakan dalam Memahami Teks
‎1.‎ Memadukan antara yang zhahir dan yang bathin secara seimbang dan tidak ‎memisahkan makna bathin dengan zhahir nash.‎
‎2.‎ Memahami nash sesuai dengan bahasa, tradisi kebahasaan dan pemahaman ‎bangsa Arab (al-Syarî‘ah Ummiyyah).‎
‎3.‎ Membedakan antara makna syar‘i dan makna bahasa. Makna syar‘i dimaksud ‎adalah yang ditetapkan oleh agama, bukan makna yang berkembang kemudian. ‎Kata al-Sâ’ihûn pada QS. al-Taubah [9]: 112 dalam al-Qur’an bermakna orang ‎yang berpuasa atau berhijrah, bukan mereka yang berwisata. ‎
‎4.‎ Memerhatikan hubungan (korelasi/munâsabah) antara satu ayat dan lainnya, ‎sehingga tampak sebagai satu kesatuan.‎
‎5.‎ Membedakan antara makna haqîqî dan majâzî melalui proses takwil yang benar. ‎Pada dasarnya, teks harus dipahami secara haqîqî. Suatu ungkapan (kalâm) ‎dimungkinkan untuk dipahami secara majâzî bila memenuhi tiga syarat berikut:‎
a.‎ Ada hubungan yang erat antara makna zhahir sebuah teks dengan makna ‎lain yang dituju.‎
b.‎ Ada qarînah/konteks/dalil (maqâliyyah atau hâliyyah) yang menunjukkan ‎penggunaan makna majâzî.‎
c.‎ Ada tujuan/hikmah di balik penggunaan makna majâzî yang ingin dicapai ‎oleh pembicara (mutakallim).‎
‎6.‎ Memerhatikan hak-hak al-Qur’an yang harus dipahami oleh setiap yang akan ‎menafsirkannya, yaitu antara lain: pandangan komprehensif terhadap al-Qur’an, ‎memahami makna ragam qirâ’ât yang ada, memahami retorika dan konteks ‎‎(siyâq) al-Qur’an, memerhatikan sabab nuzûl dan tradisi bahasa al-Qur’an, ‎mengerti ayat-ayat yang musykil atau terkesan kontradiktif.‎

Demikian, wallahu a‘lam.‎
Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA.