Potret Hukum di Negara Hukum

“Laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful” (Plato)
Apa yang diungkap oleh Plato di atas bisa merepresentasikan bagaimana potret hukum di negara hukum (rechtstaat), Indonesia, akhir-akhir ini. Hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. Dalam ungkapan lain, hukum yang berlaku di Indonesia bagaikan sebilah pisau yang sangat tajam membelah dan merobek ke bawah tapi tumpul dan tidak berdaya saat menengadah ke atas.
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi situasi dimana keadilan telah absen alias tidak hadir di tengah masyarakat (the absence of justice). Hukum yang seharusnya menjadi panglima dan penjaga setia keamanan dan ketertiban di masyarakat seolah lenyap. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru banyak yang terjerembab dalam kasus hukum.
Jaksa Surip, Cirus Sinaga, Hakim Syarifuddin jadi sederet bukti bagaimana pengabaian hukum (diregardling the law) dan penyalahgunaan hukum (misuse of the law) menjadi faktor nyata dari telah absennya hukum di tengah masyarakat. Kondisi ini lebih diperburuk lagi oleh munculnya drama kasus “cicak versus buaya”. Sebuah drama perseteruan hukum antara dua lembaga penegak hukum yang sangat jauh dari kepatutan muncul dan terjadi di negara hukum. Sungguh sebuah ironi hukum.
Gonjang-ganjing Bank Century, nyanyian mantan bendahara umum partai Demokrat, Muhamad Nazarudin yg menyeret petinggi partainya, gaduhnya ruang sidang mewah Badan Anggaran, toilet, dan parkir DPR RI juga kasus Kemenakertrans yg memaksa Muhaimin Iskandar duduk sebagai saksi serta bagi-bagi traveller checque pemilihan Gubernur BI Miranda Goultom yang menyeret Nunun Nurbaeti istri mantan Wakapolri Adang Dorodjatun sebagai tersangka serta sederet kasus lainnya semakin menguatkan bagaimana carut marutnya wajah hukum di Indonesia ini. Korupsi sudah menjadi tumor ganas yang merambah dengan cepat dalam tubuh bangsa ini. Moralitas pecundang dari penguasa negeri ini sedemikian memprihatinkan dan menjijikkan.
Masih segar dalam ingatan kita bagaimana istimewanya Gayus Tambunan. Seorang napi yang dengan bebasnya keluar masuk penjara hanya untuk menonton kejuaraan tennis di Bali dan belanja di Macau. Bagaimana mewahnya ruang tahanan Arthalita dan bagaimana berkuasanya seorang Anggodo Widjaja mempermainkan (: melecehkan) aparat penegak hukum seperti terungkap dalam rekaman percakapannya yang diputar pada sidang Mahkamah Konstitusi. Semua itu bisa terjadi karena sudah tidak adanya penghormatan terhadap hukum (disrespecting the law). Hukum seperti kehilangan wibawanya. Hukum sudah tidak lagi memiliki taring dan bisa. Hukum hanyalah sederet rangkaian pasal yang tidak berbunyi (the silent texts).
Namun pada sisi lain, hukum begitu angkuh dan gagahnya saat berhadapan dengan masyarakat kecil. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang ‘numpang’ ngecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum. Atas nama keadilan, hukum harus ditegakkan walau atas diri orang lemah yang terpaksa melakukan pelanggaran hukum untuk sekedar mempertahankan hidup. Tapi prinsip itu hanya berlaku ke bawah tidak ke atas.
Mengutip apa yang disinyalir oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Mahfud MD bahwa sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (business as usual) tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan (business–like). Meski sudah serak bangsa ini meneriakkan supremasi hukum (supremacy of law), hasilnya tetap saja mengecewakan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharu masyarakat, telah menjelma menjadi semacam mesin pembunuh karena disokong oleh perangkat hukum yang morat marit termasuk interpretasi hukum yang dangkal. Bahkan lebih jauh, Mahfud MD menyatakan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng keadilan lebih mirip ‘rumah bordil’ yang dihuni oleh para ‘pelacur hukum’. Peranan hukum dalam pembangunan sama persis dengan ‘macam ompong tengah mengunyah daging liat’.
Bila kondisi ini dibiarkan tanpa ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh serta berkelanjutan dari negara, maka tindakan anarkhisme dan kriminalisme akan semakin merajalela di masyarakat. Hukum rimba dan pengadilan jalanan (street justice) menjadi tak terhindarkan karena masyarakat sudah tidak percaya pada hukum (distrusting the law). Kalau sudah tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap hukum, revolusi sosial menjadi jawaban terburuk yang tidak bisa dihindari.
Reformasi Hukum atau Revolusi Sosial?
Menyoal kembali soal carut marutnya penegakan hukum di Indonesia terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi, reformasi hukum adalah yang niscaya untuk segera dilakukan sebelum pintu revolusi sosial terpaksa dijebol oleh rakyat. Reformasi hukum yang dimaksud adalah sebuah tekad yang kuat dan kehendak yang bulat dari pemegang kekuasaan (political will) utamanya untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah menuju titik nadir peradaban ini, point of no return. Wujud dari kehendak dan tekad yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan ini bisa dilihat dari mulai ditegakkannya supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum itu apabila hukum betul-betul dijadikan sebagai panglimanya, equality before the law. Tidak ada lagi drama saling sandera menyandera di antara pelaksana kekuasaan, eksekutif-legislatif dan yudikatif. Upaya kamuflase yang bertujuan pada politik pencitraan harus segera ditinggalkan jauh-jauh sebelum negara ini betul-betul oleng terjerembab ke jurang.
Adanya pemikiran yang cerdas dan tedas dalam merekonstruksi terobosan-terobosan hukum (breakthrough) sangat dibutuhkan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri sudah disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Oleh karena itu perlu dipikirkan upaya pembuktian terbalik dengan asumsi dia bersalah dan harus membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, presumption of guilty atau asas praduga telah melakukan tindak pidana korupsi, presumption of corruption, sampai dia bisa membuktikan kekayaan yang dimiliki itu diperoleh secara sah tidak melawan hukum dan kepantasan sosial.
Pembuktian terbalik sebenarnya sudah ada dasar hukumnya. Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 di mana mengatur tentang beban pembuktian terbalik. Pada asal 12B UU 31/1999 yo UU 20/2001 ayat (1) berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”
Meski rumusan pasal di atas khususnya yang terkait dengan aturan pembuktian terbalik masih menyisakan lubang-lubang persoalan yang jadi polemik tidak berkesudahan sampai hari ini, minimal pasal di atas sudah bisa dijadikan acuan awal (entry point) dalam menemukan rumusan hukum pembuktian terbalik.
Apabila menemukan jalan buntu dalam menerapkan upaya pembuktian terbalik mungkin baik juga dipertimbangkan usulan dari peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, yaitu dengan cara memiskinkan para koruptor. Donal mengatakan, saat ini ICW tengah mengkaji masukan dari para penggiat anti korupsi untuk mempertimbangkan sanksi pemiskinan bagi pelaku kasus korupsi. “Kami perlu memikirkan usulan para penggiat anti korupsi tentang konsepsi pemiskinan. Dalam hal ini, orang yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) tidak hanya harus mengembalikan keuangan negara. Akan tetapi dia juga harus dimiskinkan semiskin-miskinnya,” ujar Donal kepada Jurnal Nasional di kantor sekretariat ICW, Jakarta.
Usulan memiskinkan koruptor ini cukup rasional, karena pada dasarnya koruptor itu adalah orang-orang yang secara mental sangat miskin dan hina meski dengan limpahan materi. Bagi para koruptor, tumpukan kapital dan kekayaan adalah as the ultimate-main goal dalam hidupnya. Hukuman penjara bukan sesuatu yang menakutkan dan apalagi menjerakan. Para koruptor sudah “beriman” bahwa uang adalah yang maha kuasa. Bila ada uang apapun bisa diwujudkan.Terlebih dalam sistem penegakan hukum bangsa ini yang sangat rapuh. Sipir, satpam, kepala rutan, polisi, jaksa, hakim, menteri hingga “presiden” sekalipun bisa dilumpuhkan oleh kekuatan uang. Lalu apa yang perlu ditakutkan? Bila usulan pemiskinan ini terwujud, meski terkesan utopis, kemungkinan untuk meredam laju korupsi bisa berlangsung cukup signifikan. Pertanyaannya adalah apakah para politisi pemegang kekuasaan legislatif di Senayan akan meloloskan usulan nyleneh yang justru akan membahayakan diri mereka kelak? Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahuinya.
Kemudian apabila usuluan pembuktian terbalik dan pemiskinan itu juga kandas di jalan, masih ada upaya lain yang mungkin bisa diupayakan bagi terciptanya efek jera pelaku koruptor yaitu mencabut hak perdatanya sebagai warga negara. Memang solusi ini sangat ekstreem dan pasti ditentang oleh pejuang hak asasi manusia karena dianggap telah melanggar HAM. Namun praktek ini sebenarnya pernah diterapkan pada zaman rejim Soeharto dengan cara memberi keterangan ex-PKI pada KTP orang yang hendak diambil hak perdatanya.
Cara ekstreem ini sebenarnya untuk kondisi sekarang bisa dianggap sudah tepat bila dengan mempertimbangkan mafsadah (kerusakan) yang diakibatkan oleh ulah para koruptor bagi jutaan nyawa manusia dan bahkan keutuhan bangsa ini dibanding dengan tercabutnya hak perdata (HAM) seorang koruptor sebagai warga negara. Kerusakan yang diakibatkan oleh prilaku korup ini tidak saja memiskinkan bangsa secara ekonomi dan finansial tapi lebih bahaya dari itu, yaitu perusakan moral dan kepribadian anak bangsa. Korupsi di negara ini sudah masuk dalam klasifikasi forcemajor yang dalam kaidah agama tergolong darurat sehingga dibenarkan melakukan tindakan super ekstreem sekalipun demi untuk tindakan “emergency” penyelamatan, al-dlarūrat tubîhul mahdlūrat.
Bangsa ini tetap menjadi bangsa kacung dan jongos (in laander) meski sudah merdeka 67 tahun dari penjajahan karena yang dirusak dan dijarah oleh penjajah bukan hanya kekayaan alamnya tapi nilai-nilai jati diri dari bangsa ini. Generasi muda bangsa ini tumbuh menjadi anak bangsa yang tidak bangga dengan bangsanya. Westernisasi, konsumerisme, hedonisme menjadi budaya dan life-style yang melekat dan identik dengan anak muda bangsa. Akibat lebih jauh, budaya instant semakin tumbuh subur dalam diri setiap anak bangsa. Saat budaya instant semakin massive, maka mereka akan semakin permissif terhadap nilai-nilai, norma serta aturan hukum yang berlaku. Kondisi inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Koruptor: Tidak Percaya Tuhan?
Dalam diri manusia terdapat dua unsur pembentuk utama, nasut (kemanusiaan yang dipenuhi dengan nafsu rendah) dan lahut (nilai-nilai ketuhanan). Manusia akan menjadi lebih mulia dibanding malaikat pada saat dia mampu meniadakan atau menekan secara maksimal hegemoni dan dominasi unsur nasutnya. Sebaliknya, manusia akan lebih liar dan buas dibanding binatang buas sekalipun saat ia tidak mampu dan bahkan membiarkan unsur nasut itu mendominasi dan menghegemoni dirinya. Tidak ada hewan buas yang dengan sengaja membakar anak istrinya. Tidak ada hewan liar yang memperkosa anak kandungnya. Tidak ada hewan sadis yang membuang bayi kandungnya ke dalam tong sampah. Semua itu hanya dilakukan oleh manusia yang sudah hilang kemanusiaannya. Manusia yang sudah lenyap unsur lahutnya.
Meminimalisir unsur nasut bukan berarti meniadakan sama sekali nafsu dari dirinya, tapi mengelola dan menyaring dengan baik dan benar unsur-unsur nafsu yang memiliki daya destruktif dan merugikan seperti nafsu serakah, dengki, sombong dan pemarah. Nafsu destruktif itu bila dikelola dan disaring dengan baik dan benar akan menjadi energi positif bagi manusia. Sementara unsur lahut menjadi penuntun dan petunjuk dalam mengelola dan menyaring unsur nasut tersebut. Begitulah ajaran Islam melalui rasulnya, Muhammad SAW memberikan pelajaran bagi manusia.
Korupsi adalah pengejawantahan dari dominasi dan hegemoni unsur nasut dalam diri seseorang. Keserakahan muncul sebagai akibat dari ketidak percayaan seseorang bahwa Tuhan adalah yang mencipta dan memiliki serta mendistribusikan kekayaan pada hambaNya. Dia tidak yakin akan bisa hidup bahagia dan terhormat bila tidak memiliki uang. Baginya hanya uanglah yang bisa membuat hidup seseorang itu tentram dan mulia. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sangat bisa membuat seseorang itu sangat kaya dan sangat miskin dalam hitungan detik. Dia juga tidak percaya bahwa Tuhan sangat mudah membuat seseorang itu mulia dan hina juga dalam hitungan detik. Kekayaan, kebahagiaan, kemuliaan juga ketentraman semua ada dalam genggaman kekuasaan mutlak absolutNya. Begitu pula dengan kemiskinan, kecemasan, kehinaan dan kebodohan. Tuhan Maha Kuasa dengan semua itu.
Kesadaran spiritual transenden ini penting untuk diketahui dan direnungkan. Tanpa adanya kesadaran spiritual transenden seperti ini manusia akan tercerabut dari jati diri hakikinya sebagai hamba Allah, khalifatullah fil ardl. Manusia sejatinya tidak memiliki apa-apa sebagaimana pada saat dia dilahirkan ke dunia dan juga pada saat dia meninggalkan dunia yang fana ini. Pangkat, jabatan dan kekayaan yang ada adalah asesoris luar yang sangat mudah dicopot dan dilepas kapan saja Tuhan berkehendak, qul lillāhi humma mālikal mulki tu’til mulka man tasyā watu’izzu man tasyā watudzillu man tasyā biyadikal khair. Seluruh anggota tubuh seperti mata, telinga, kaki, tangan, otak dan bahkan nyawa adalah pinjaman dari Sang Pencipta. Manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak atas penggunaan “pinjaman” ini apakah amanah atau tidak. Tugas manusia di dunia ini hanya menjaga semua yang telah Allah titipkan itu dengan penuh amanah. Hanya manusia yang memiliki kesadaran spiritual transenden lah yang bisa menggunakan titipan ini dengan penuh amanah. Sebab untuk bisa amanah dia harus pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang menyadari keberadaan dirinya. Orang yang tahu dan menyadari eksistensi dirinya berarti dia sudah menyadari dan percaya akan keberadaan Tuhan. Kalau orang sudah percaya bahwa Tuhan itu ada maka dia pasti akan melakukan apa saja yang telah Tuhan perintahkan dan menjauhi sejauh mungkin segala sesuatu yang Tuhan tidak suka apalagi jelas-jelas Tuhan melarangnya. Kalau sudah demikian lalu buat apa dia korupsi? Karena Tuhan sudah pasti akan lebih dari mencukupi apapun kebutuhan hidupnya bagi hambaNya yang mematuhi ajaranNya. Demikian semoga bermanfaat.
Grya Gaten View, 22 Februari 2012