Ushul Fikih dalam Kajian Hukum Islam
Meski diyakini bahwa al-Qur’an merupakan sumber utama bagi pembentukan hukum Islam, namun masalah-masalah praktis dan prinsip-prinsip ajaran Islam secara rinci tidak dapat diadopsi secara langsung dari al-Qur’an. Pada kenyataannya, Nabi diberi wewenang oleh wahyu untuk memenuhi tuntutan hukum dan moral melalui kreativitas (ijtihad) pribadi. Dalam perkembangannya, Nabi memiliki ototitas prerogratif dan independen yang tak terbantahkan di luar al-Qur’an, terutama dalam kedudukannya sebagai legislator. Integritas al-Qur’an dan Nabi bersifat integral, keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa periode turunnya wahyu disebut juga dengan masa tasyri>’.
Dalam posisi semacam ini, al-Sya>fi’i memperkenalkan sunnah di masa Nabi dengan alasan membedakan frase dalam al-Qur’an “al-Kitab dan Kebijaksanaan” (al-Kitab wa al-H}ikmah). Dia mengatakan bahwa al-Kitab adalah al-Qur’an sementara Kebijaksanaan adalah sunnah Nabi. Prinsip ini diikuti oleh al-Siba>’i dengan kesimpulannya bahwa hikmah hanya dirujukkan kepada kewenangan Nabi melalui perintah al-Qur’an untuk mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Argumentasi tersebut dijadikan landasan bagi para pendukung sunnah bahwa keduanya secara substansi adalah sama sebagai wahyu, meskipun keduanya terdapat perbedaan bentuk dan tingkat autentifikasinya. Oleh karena itu Allah benar-benar telah memberi otoritas kepada Muhammad untuk membuat sunnah tentang meteri-materi yang tidak ada dalam teks al-Qur’an.
Bangunan masyarakat yang hendak di bangun oleh al-Qur’an diberi penajaman oleh Nabi dalam bentuk yang lebih spesifik dan konkret. Gagasan dasar yang disediakan oleh al-Qur’an diimplementasikan oleh Nabi sebagai penyempurna dari tradisi yang telah berlangsung dari misi-misi wahyu sebelumnya. Dengan otoritas personalnya, Nabi sebagai arbitrator memegang kendali pemerintahan dan otoritas hukum bagi komunitasnya. Fungsi legislasi Nabi merupakan inovasi di tengah hukum Arab, Muhammad tidak cukup alasan untuk merubah tradisi hukum yang ada. Tujuan utamanya adalah tidak menciptakan sistem baru. Secara alamiah Islam telah mengembangkan tradisinya sendiri dalam sistem sosial dan cara-cara hukum yang wajar, baik diambil dari tradisi terdahulu maupun yang dibangun oleh Nabi. Oleh karena itu, banyak masalah hukum merupakan ketersinambungan representasi dari tradisi Arab pra-Islam. Sebagaimana beberapa aspek hukum keluarga yang mendapat legitimasi dari al-Qur’an adalah praktek umum masyarakat Arab pra-Islam. Demikian halnya fungsi legislator dan institusi arbitrasi (hakam) dengan segala kualifikasinya adalah tradisi Arab pra-Islam, secara berulang istilah tersebut digunakan juga dalam al-Qur’an. Dengan demikian, sistem yang dibangun oleh Islam sama sekali bukan hal baru yang menafikan tradisi hidup sebelumnya.
Bagi Goldziher fenomena tersebut diinterpretasikan sebagai proses asimilasi dan singkritisasi tradisi sebelumnya yaitu Romawi dan Yahudi, terutama Kristen telah mempengaruhi batang tubuh hadis dalam skala besar. Hipotesis Goldziher ini telah diikuti oleh Schacht, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa diktum kenabian telah diambil dari hukum Romawi. Dengan cara yang sama, dia beranggapan bahwa terdapat hadis hukum yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. Lebih jauh lagi, dia mengklaim bahwa cara hukum tersebut adalah ”ungkapan yang tidak dapat dibandingkan dengan al-Qur’an” dan diktum tersebut tidak dapat menjadi milik Nabi.
Akan tetapi, pandangan tersebut telah dibantah oleh Patricia Crone yang telah menunjukkan bahwa hipotesis itu sangat mustahil, khususnya sejauh fakta ungkapan hukum. Demikian halnya Motzki telah menunjukkan bahwa ungkapan hukum telah diketahui di H}ija>z pada abad pertama hijriyah dan hal ini tidak dapat dikesampingkan bahwa Nabi sendiri telah menggunakannya, hipotesa tentang hukum Roma (atau provensi Roma) murni menjadi lebih meragukan. Ini hanya akan mungkin jika dapat melacak penyerapan jalan hukum pada periode pra-Islam.
Pengetahuan tentang Arab pra-Islam terlalu banyak spekulasi yang dibutuhkan untuk melacak keaslian ungkapan hukum Islam sampai sebelum abad pertama hijriyah, demikian juga baik Yahudi maupun Romawi tidak dapat dibuktikan.
Pada periode awal Islam, meskipun para sahabat selalu berkonsultasi kepada Nabi terhadap pemecahan persoalan yang tidak diketahui oleh mereka, namun Nabi terkadang menerima pendapat para sahabat dengan menyetujui atau membenarkan kesalahan mereka. Situasi ini memperlihatkan bahwa kewenangan Nabi dalam memutuskan masalah-masalah di luar wahyu disertai permusyawaratan dengan para sahabatnya, bahkan terkadang para sahabat tidak sepakat dengan Nabi, kemudian wahyu membenarkan mereka. Posisi tersebut menjadikan polemik bagi generasi berikutnya berkaitan dengan otoritas Nabi.
Secara garis besar, ada kelompok yang berpandangan bahwa kewenangan (otoritas) Muhammad integral dalam kerasulan beliau dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pengikutnya. Sementara kelompok lain menganggap bahwa kewenangan Muhammad hanya sebatas penyampaian wahyu, maka di luar wahyu, Nabi tidak kompeten membuat hukum, kecuali hanya memberlakukannya. Oleh karena itu, kewenangan Nabi bukanlah contoh yang harus ditiru, melainkan hanya sebagai paradigma atau model tentang bagaimana setiap generasi menentukan detail Islam di bawah petunjuk al-Qur’an.
Dengan demikian, dalam mengimplementasikan teladan Nabi bukan melalui hadis atau dengan tidak begitu saja meniru dalam setiap hal, tetapi dengan memanifestasikan fungsi kerasulan dalam menafsirkan al-Qur’an untuk memenuhi segala perubahan. Antinomi kedudukan Muhammad sebagai pengemban misi kenabian dan kapasitasnya sebagai manusia, akan dengan mudah tercairkan dengan prinsip ‘is}mah Nabi (terbebas dari segala dosa ) dari hasil artikulasi di kalangan Syi’ah dan hampir diikuti oleh mayoritas kalangan Sunni. Prinsip tersebut secara langsung merupakan pengukuhan terhadap invaliditas eksistensi hadis-hadis Nabi sebagai derivasi al-Qur’an secara aplikatif. Hasilnya adalah manifestasi hukum pada masa Nabi menjadi paralel dengan perkembangan materi hadis dan menjadi fokus utama bagi generasi setelahnya.
Sepeninggal bimbingan hidup, secara alamiah para sahabat menerima model yang diwariskan oleh Nabi. Pada masa awal Islam, belum terdapat herarki antara sunnah Nabi, sahabat, dan komunitas muslim secara umum. Umar menyatakan bahwa baik keputusan Muhammad maupun Abū Bakar adalah sunnah. Demikian halnya komunitas sahabat, mereka menganggap bahwa keputusan Umar adalah sunnah. Namun demikian, baik pada masa Nabi maupun pada masa para sahabat belum mengarah pada keputusan-keputusan detail tentang hukum dan teologi. Dalam memutuskan masalah hukum para sahabat sudah menampakkan beberapa perbedaan mendasar.
Seiring dengan perluasan kekuasaan Islam dan perkembangan yang semakin kompleks, perkembangan doktrin di masing-masing distrik pusat kekuasaan Islam juga mewarnai karakteristik maz}hab-maz}hab hukum awal yang terakumulasi dalam bentuk tradisi. Pada generasi tabi’in, aktivitas hukum secara independen telah berlangsung di tiga devisi geografis dunia Islam, yaitu Iraq, Hijaz, dan Syiria. Lebih jauh lagi, Iraq terbagi menjadi dua: Kufah dan Basrah yang masing-masing mengembangkan pemikiran hukum. Sementara di Mesir sebagian ulama mengikuti doktrin Iraq, sebagian lainya mengikuti doktrin Madinah, Ibn Lays bin Sa’ad merupakan figur utama dalam perkembangan hukum Mesir. Formasi hukum Islam di tangan para tabi’in ini menimbulkan beberapa perbedaan mencolok di masing-masing distrik dan lebih diwarnai oleh faktor-faktor lokal dan regional.
Fenomena di atas menunjukkan bahwa aktivitas pemikiran bebas para ahli hukum benar-benar telah menjadi aktual. Munculnya beberapa perbedaan mendasar dalam keputusan hukum harus dilihat beberapa faktor pendukung. Terjadinya perpecahan politik sejak masa sahabat, menyebabkan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing mengembangkan prinsip keagamaan tersendiri. Terutama pada periode Umayyah dengan mekanisme administrasinya, terdapat para ahli hukum, para gubernur dan administrator yang masing-masing sibuk dalam menciptakan materi hukum dalam mengambil keputusan-keputusan dan statemen masing-masing. Dualisme produk hukum tersebut menghasilkan bebagai macam materi hukum yang berbeda.
Sampai pada masa sebelum al-Sya>fi’i, di masing-masing wilayah, tradisi diekspresikan sebagai doktrin yang mengkristal menjadi aliran-aliran hukum. Aktivitas ilmiah dari hasil inovasi kreatif para tokoh telah mendorong munculnya spesialisasi dalam bidang hukum dan telah melapangkan tampilnya para imam maz}hab.
Dengan demikian jelas bahwa konstruksi hukum Islam awal dibangun atas inovasi individual para ahli hukum di sejumlah pusat kekuasaan Islam. Inovasi mereka besifat independen dan individual, hasil pemikiran yang tertuang dalam karya mereka banyak diwarnai oleh kandungan lokal. Fleksibelitas Islam yang akomodatif terhadap setiap perkembangan telah dijadikan kerangka dasar kerja ilmiah dalam merumuskan hukum Islam, sehingga produk hukum yang diformulasikan dalam berbagai aliran hukum bersifat responsif terhadap tantangan historis dan akulturasi dari budaya yang terus berkembang. Sikap toleransi dari fleksibelitas Islam secara luas telah mengadopsi institusi-institusi hukum, administrasi, dan praktek-praktek diberbagai wilayah taklukan.
Aktualisasi pemikiran bebas dalam merumuskan hukum oleh para tokoh tersebut mengalami pergeseran dengan kedatangan al-Sya>fi’i yang mencoba mengartikulasikan fenomena yang ada dengan mengakumulasikan seluruh perkembangan pemikiran ke dalam metodologi hukum. Al-Sya>fi’i memainkan peran utama dalam perkembangan jurisprudensi Islam awal, dia mencoba mendamaikan ketegangan antara para ahli hukum dengan membuat standarisasi landasan hukum. Landasan hukum digiring pada al-Qur’an dan hadis Nabi. Sebagai arsitek jurisprudensi Islam, al-Sya>fi’i terkadang menggunakan logika Aristotelian. Upayanya merupakan tonggak kemenangan di kalangan ahli hadis, dan selanjutnya melahirkan aliran hukum yang dipelori Ahmad ibn Hanbal sebagai figur utamanya. Sementara al-Sya>fi’i mengartikulasikan rumusan metodologi hukum dalam al-Risa>lah. Kontinuitas teori al-Sya>fi’i bekembang ke arah pembakuan dalam setiap mengambil keputusan yang tidak sebatas aspek hukum dan dijadikan standar bagi generasi berikutnya.

Shofiyullah Muzammil
Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa, Gaten CC Depok Sleman DIY.