Oleh: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
(Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Kiprah Wahid Hasyim
Siapa tak kenal sosok seorang Wahid Hasyim? Seluruh rakyat Indonesia yang masih mempunyai semangat nasionalisme dan jiwa kebangsaan, pasti mengenal nama ini dengan baik. Nama ini pernah menggetarkan tentara Jepang dan Belanda di era penjajahan. Pemilik nama ini juga mempunyai konstribusi dan peran yang sangat signifikan bagi keberlangsungan perjuangan melawan penjajahan dan kolonialisme. Dia lah penggagas lahirnya “tentara Hizbullah”, seperti halnya “Peta”, tentara Hizbullah bertugas mempertahankan tanah air Indonesia di era penjajahan Jepang. Bahkan tegaknya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak terlepas dari ide dan gagasannya tatkala duduk sebagai anggota BPUPK dan PPKI. Pemikiran-pemikirannya yang brilian turut mewarnai dan mengisi ruh konstitusi Indonesia sebagai kaidah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nama lengkapnya adalah Abdul Wahid Hasyim, salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dan menteri negara dalam kabinet pertama Indonesia. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy’arie, yang juga merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, pendiri jama’ah Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.
Wahid Hasyim adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh yang turut mengukir sejarah negeri ini pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terlahir Jumat Legi, 5 Rabi’ul Awal 1333 Hijriyah atau 1 Juni 1914, Wahid mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun Wahid membuat “gebrakan” baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran bahasa Arab, murid juga diajari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Itulah madrasah nidzamiyah. Kiai Wahid adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama dari jenis yang tidak banyak kita temukan, beliau adalah pemimpin yang organisatoris, jenis “pekerja” bukan “pembicara”. Kiai Wahid dikenal juga sebagai man of action bukan jenis man of ideas. Ia juga tidak hanya pandai melontarkan gagasan tetapi bisa mewujudkannya. Ia seorang pemimpin yang kuat pendiriannya, tenang dan dapat mempersatukan aliran pikiran yang berbeda-beda. Karena karakter dan sifatnya yang demikian, Wahid Hasjim sangat disegani kawan maupun lawan.
Meskipun ayahandanya, hadratush syaikh Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), butuh waktu beberapa tahun bagi Wahid Hasyim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun Wahid bergabung dengan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), federasi organisasi massa dan partai Islam saat itu. Setahun kemudian Wahid menjadi ketua MIAI. Dalam perkembangannya, MIAI yang didirikan pada 1937 di Surabaya pada masa penjajahan Belanda diubah menjadi Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada masa Jepang. Masyumi merupakan gabungan dari empat organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perserikatan Ummat Islam Indonesia, dan Perhimpunan Ummat Islam. Masyumi adalah organisasi yang bersifat federatif, artinya empat organisasi Islam yang tergabung dalam Masyumi tetap berjalan seperti biasanya. Semula, Masyumi dibentuk oleh Jepang sebagai alat propaganda untuk mendukung kepentingannya. Namun, Wahid Hasjim yang sejak semula bergabung dalam Masyumi mengajak Mohammad Natsir, Harsono Tjokroaminoto, Prawoto Mangkusasmito dan Zainul Arifin dan tenaga-tenaga muda lainnya untuk berjuang menggerakkan Masyumi agar tidak dijadikan alat propaganda oleh Jepang. Hasil dari perjuangan Wahid Hasjim dan tokoh-tokoh muda lainnya pada akhirnya dapat menggagalkan upaya tentara Jepang untuk menjadikan Masyumi sebagai alat pengerahan kerja paksa (Romusa). Bahkan Masyumi dijadikan alat untuk memperkuat perlawanan rakyat terhadap penjajah Jepang.
Karier politik Wahid Hasjim terus menanjak dengan cepat. Ketua PBNU, anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga menteri agama pada tiga kabinet (Hatta, Natsir, dan Sukiman). Kiprah seorang Wahid Hasjim rupanya tidak hanya berperan dalam kancah nasional, tetapi juga dalam kancah internasional. Kepeduliannya terhadap dunia Islam ditunjukkan saat memimpin Muktamar NU XIX tahun 1952 di Palembang dalam kapasitasnya sebagai ketua muda PBNU. Muktamar ini menghasilkan kebijakan luar negeri NU berupa, pertama, dukungan kepada negara-negara Islam di Afrika Utara, terutama Tunisia untuk merdeka dan mendesak Prancis agar meninjau kembali sikapnya dan meninggalkan politik kekerasan yang membayakan perdamaian dunia. Kedua, menyerukan kepada Pakistan dan India agar menyelesaikan perselisihan tentang Kashmir dengan jalan damai sesuai dengan demokrasi dan kehendak penduduk Kashmir sendiri secara bebas. Ketiga, turut bersedih hati terhadap nasib umat Islam di Palestina dan menyerukan umat Islam di seluruh dunia untuk memperhatikan dan meyokong perjuangan saudaranya di Palestina. Keempat, bersimpati kepada umat Islam di Iran dan Mesir dalam perjuangan mempertahankan hak-haknya. Kelima, mengirimkan sikap ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Muktamar Alam Islam di Pakistan. Dengan demikian, kiprah Wahid Hasjim dan Nahdlatul Ulama pada 1952 telah melintasi tapal batas teritorial Indonesia menuju kancah internasional.
Selanjutnya, pasca perang dunia I dan perang dunia II, serta pasca runtuhnya khilafah Islam di Turki, menyebabkan pula lenyapnya khilafah Islam dalam percaturan politik internasional. Hal ini diperparah dengan kondisi umat Islam yang terpecah belah menjadi kelompok negara-negara atau rombongan kecil-kecil sehingga hubungan dunia Islam terputus. Sedangkan di sekelilingnya ada dua kekuatan besar yang membangun blok-blok raksasa, di antaranya blok komunisme dan blok kapitalisme. Melihat kondisi faktual saat itu, partai dan organisasi Islam yang ada di Indonesia bersepakat untuk mendirikan Liga Muslimin Indonesia sebagai wasilah untuk berjuang dan berkomunikasi dengan negara-negara Islam demi terwujudnya persatuan umat Islam di dunia dan untuk kepentingan negara serta masyarakat Islam khususnya. Kesepakatan antar partai dan organisasi-organisasi Islam ini dituangkan dalam Piagam Liga Muslimin Indonesia sebagai berikut.
”Bahwasanya perjalanan sejarah dunia hingga dewasa ini, telah membawa umat manusia pada suatu tingkat hidup dan kehidupan yang tinggi, baik dalam kecerdasan akal maupun dalam kemajuan jasmani. Tetapi oleh karena dasarnya kecerdasan dan kemajuan tadi tidak sesuai dengan petunjuk Allah, pencipta semesta alam, maka ternyata tidak dapat menyampaikan umat manusia kepada hidup dan kehidupan yang berbahagia, makmur, aman, dan sentosa.
Bahwasanya kemerdekaan dan kedaulatan negara bagi umat-umat Islam sepanjang abad-abad yang silam, demikian pula kemerdekaan dan kedaulatan yang kini telah dicapai bangsa Indonesia, tidaklah merupakan tujuan akhir, akan tetapi semata-mata hanyalah menjadi alat untuk menghantarkannya kepada kebahagiaan lahir batin, menurut janji Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Dan kebahagiaan umat dan negara itu, menurut ajaran Islam, dapat dicapai, apabila gerak umat dan negara lahir batin dalam segala hal ihwalnya, dengan mempergunakan kecerdasan akal dan kemajuan jasmani, bersendikan hukum-hukum dan peraturan Allah…”
Piagam Liga Muslimin ini ditandatangani oleh Wahid Hasjim, Sirajuddin Abbas, dan Abikusno Tjokrosujoso. Wahid Hasjim adalah salah satu pendiri Liga Muslimin Indonesia sekaligus menjadi ketua Liga Muslimin Indonesia yang pertama. Langkah awal Liga Muslimin Indonesia ini adalah melakukan ”Goodwill Mission” yaitu misi persahabatan untuk mengunjungi beberapa negara Islam. Misi kunjungan persahabatan di antaranya, pertama, mempererat hubungan persaudaraan yang sudah ada antara Indonesia dan negara-negara Islam. Kedua, memberi penerangan yang lebih luas tentang kedudukan ulama Islam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu delegasi Liga Muslimin Indonesia mengunjungi sembilan negara Islam, yaitu Pakistan, Mesir, Arab Saudi, Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, Iran dan Turki. Kunjungan ini dirasakan amat penting ketika itu untuk merajut kembali tali ukhuwah antar dunia Islam yang sempat terputus.
Wahid Hasjim dan Piagam Jakarta
Soekarno menyampaikan pidato di depan BPUPK, tanggal 1 Juni 1945, yang terkenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Namun sidang BPUPK ini berakhir tanpa melahirkan kesepakatan tentang dasar negara karena masih adanya perbedaan yang tajam terkait hal ini. Oleh karenanya, sidang pleno I BPUPK ditutup dengan kesepakatan membentuk ”panitia delapan” yang diketuai oleh Soekarno yang bertugas melakukan indentifikasi persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan pembentukan hukum dasar. Panitia delapan inilah yang merupakan panitia resmi yang dibentuk oleh BPUPK, sedangkan ”panitia sembilan” merupakan panitia tidak resmi yang dibentuk sendiri oleh Soekarno saat ada sidang VIII yang dihadiri oleh tiga puluh delapan orang anggota chuo sangi in pada tanggal 18-21 Juni 1945 di Jakarta. Panitia sembilan ini dibentuk secara spontan oleh Soekarno karena situasi gawat sehubungan dengan berkecamuknya perang pasifik. Anggota panitia sembilan, yaitu Mohammad Hatta, Mr A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Tugas panitia sembilan adalah mencari rumusan yang kompromistis yang diterima oleh semua golongan yang ada saat itu. Pada akhirnya yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara adalah Soekarno bersama kedelapan tokoh lainnya yang tergabung dalam panitia sembilan. Piagam Jakarta merupakan dokumen politik yang telah mempersatukan gagasan ketatanegaraan atas persatuan nasional dalam rangka menyongsong negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa pembentukan panitia sembilan merupakan tindakan yang menyimpang aturan formil yang telah diputuskan, namun hasil kerja panitia sembilan ini diterima dalam sidang BPUPK, sehingga produk panitia sembilan berupa Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah produk yang legal secara hukum meskipun dilahirkan dari rahim panitia sembilan yang ilegal.
Piagam Jakarta adalah cikal bakal materi pembukaan UUD 1945 oleh karena materi Piagam Jakarta kemudian dijadikan materi pembukaan (preambule) UUD 1945. Piagam Jakarta berisi pula kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.
Dalam perkembangannya, meskipun terdapat perubahan dan perbaikan pada alinea ke-4 Piagam Jakarta yaitu terkait dengan penghapusan tujuh kata ”…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” dan penghapusan kata ”menurut dasar”, sehingga redaksional keseluruhan kalimat menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa” dari redaksional semula ”Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun dalam konteks ini, K.H.A. Wahid Hasjim berpendapat bahwa kalimat ”Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sudah merupakan hasil kesepakatan, sehingga pembahasan terhadap hal ini tidak perlu diperpanjang lagi. Dengan demikian, Wahid Hasjim tetap konsisten memperjuangkan keberadaan ”tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Berikut pendapatnya sebagaimana tertuang dalam risalah rapat Panitia Hukum Dasar pada 11 Juli 1945.
”… Dalam hal ini saya perlu memberi keterangan sedikit. Seperti kemarin telah dikatakan oleh anggota Sanoesi, kalimat ini baginya kurang tajam. Saya sudah mengemukakan bahwa ini hasil kompromis yang kita peroleh, dan jika dijadikan lebih tajam, bisa menimbulkan kesukaran.
Kita tidak usah khawatir dan saya rasa bagi kita masih banyak daya upaya untuk menjaga jangan sampai kejadian hal-hal yang kita kuatirkan, malah saya yakin tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan. Saya sebagai orang yang banyak sedikitnya mempunyai perhubungan dengan masyarakat Islam dapat mengatakan bahwa jika masih ada badan perwakilan, kejadian itu tidak akan terjadi. Saya kemukakan ini supaya soal ini tidak menjadi pembicaraan panjang lebar, hingga menimbulkan macam-macam kekuatiran yang sebenarnya tidak dirasa.
Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang”.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang PPKI, Moh. Hatta mengundang Ki Bagoes Hadikoesomo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk membicarakan penghapusan ”tujuh kata”. Namun Ki Bagoes menghendaki agar ”tujuh kata” tidak dicoret begitu saja. Ki Bagoes Kemudian mengusulkan kalimat ”Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti ”tujuh kata” yang dicoret di rumah Hatta pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945.

Butiran Pemikiran Wahid Hasjim dalam Konstitusi
Selanjutnya, konsekuensi dari adanya tujuh kata”…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” dalam piagam Jakarta, telah mengilhami pemikiran K.H.A. Wahid Hasjim tentang persyaratan menjadi Presiden sebagai pemimpin negara yang dapat kita temukan dalam risalah Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, tanggal 13 Juli 1945, sebagai berikut.
”Buat masyarakat islam, penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diusulkan pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata ”yang beragama islam”. Jika Presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau islam dan akan besar pengaruhnya”.
Selain itu, Wahid Hasjim juga mengusulkan agar Pasal 29 diubah menjadi sebagai berikut.
”Diusulkan agar Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi ”agama negara ialah agama Islam. Dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama Islam, untuk dsb. Hal ini erat kaitannya dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan, sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan untuk urusan agama.
Pendapat Wahid Hasjim terhadap kedua hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra saat itu. Pemikiran Wahid Hasjim ini sangat wajar mengingat Islam adalah agama yang dianut oleh 90 per sen penduduk Indonesia kala itu, meskipun Indonesia bukan negara Islam. Masalah ini menimbulkan kebuntuan dan baru dapat diselesaikan oleh Soekarno pada tanggal 16 Juli 1945. Soekarno menghimbau agar yang tidak setuju dengan rumusan ini bersedia berkorban meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa ketika proklamasi kemerdekaan, rancangan Pembukaan UUD 1945 masih mengandung anak kalimat ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan ”Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam”.
Masalah Piagam Jakarta ini kembali menimbulkan perdebatan saat sidang konstituante yang berlangsung dari tahun 1956-1959. Golongan Islam menginginkan agar anak kalimat ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicantumkan lagi dalam pembukaan UUD 1945. Tetapi golongan nasionalis menolak karena trauma terhadap interpretasi dari ”tujuh kata” yang diartikan bahwa konsekuensi dari tujuh kata itu maka ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” . Ruh dari tujuh kata ini dikhawatirkan akan berlaku pula pada menteri dan panglima angkatan sehingga menteri dan panglima angkatan harus orang Indonesia asli yang beragama Islam.
Setelah konstituante tidak tidak dapat memecahkan masalah dasar negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno memecahkan persoalan ini dengan membuat kompromi lagi yakni menyatakan bahwa ”Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Pernyataan dalam dekrit tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno tetap konsisten dengan perjanjian luhur yang dibuatnya antara kurun waktu tanggal 18-21 Juni 1945, dengan catatan bahwa beliau berpendapat kata ”yang beragama Islam” tidak perlu dicantumkan dalam pasal yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli”.
Meskipun pemikiran Wahid Hasjim mengenai persyaratan untuk menjadi Presiden dan pasal mengenai agama negara tidak dimasukkan ke dalam konstitusi, namun hasil karya Wahid Hasjim dan kedelapan orang lainnya yang tergabung dalam ”tim sembilan”, telah dijadikan sebagai pembukaan (preambule) konstitusi kita.

Tafsir Lain
Pada umumnya kita percaya sepenuhnya terhadap apa yang telah diuraikan di atas, bahwa Wahid Hasjim adalah seorang tokoh nasionalis Islami yang sejak awal merumuskan dan menerima Pancasila seperti yang ada sekarang ini. Tetapi kita perlu melihat juga ada sumber dan pandangan yang berbeda yang mengatakan bahwa sampai saat-saat akhir, Wahid Hasjim masih mempertahankan Piagam Jakarta dan tak perlu diganti seperti yang sekarang. Tepatnya, Wahid Hasjim tetap menginginkan agar Piagam Jakarta dipertahankan seperti yang dipidatokannya dalam sidang BPUPKI. Bahkan ada sumber yang mengatakan, tidak benar Wahid Hasjim turut serta dalam pertemuan dengan Moh. Hatta sebelum sidang PPKI yang diselenggarakan pada 18 Agustus 1945 yang kemudian bersama tiga wakil Islam lainnya mencoret “tujuh kata” Piagam Jakarta. Misal, Bahder Johan mengatakan bahwa pada hari itu K.H.A. Wahid Hasjim ada di Surabaya. Wahid Hasjim sendiri tidak pernah mengonfirmasi bahwa dirinya ikut melakukan pencoretan terhadap “tujuh kata” yang merupakan rumusan Pancasila yang termuat di dalam Piagam Jakarta.
Peran K.H.A Wahid Hasjim berikutnya di dalam kancah politik yang menjelaskan bahwa dirinya kokoh berada di dalam kubu kelompok Islam adalah saat keterlibatannya dalam Masyumi. Bahkan NU sendiri, setelah menjadi partai yang terlepas dari Masyumi sepeninggal Wahid Hasjim, ketika di Konstituate berada satu kubu dengan Partai Masyumi untuk memperjuangkan dasar negara Islam. Di sini tampak jelas bahwa perjuangan Wahid Hasjim di lembaga-lembaga pembentuk UUD lebih condong pada Islam formal seperti halnya Masyumi. Bahkan pandangan ini masih diwarisi oleh Partai NU pada Pemilu tahun 1971 yang juga berorientasi pada formalisasi Islam.
Tetapi apakah dengan demikian Wahid Hasjim juga tidak menyetujui Pancasila? Jawabannya sudah pasti tidak. Sebab apa yang dilakukan oleh Wahid Hasjim di dalam memperjuangkan ide tentang dasar negara saat itu, yakni menjadikan Islam sebagai dasar negara dilakukannya melalui lembaga-lembaga resmi yang memang dibentuk untuk memperjuangkan berlakunya ideologi negara, misalnya dalam sidang BPUPK dan sidang PPKI. Begitu juga aktivitasnya di dalam Partai Masyumi dan NU untuk masa-masa selanjutnya. Dengan demikian apa yang dilakukan K.H.A Wahid Hasjim adalah langkah yang tepat sebagai wakil dari umat Islam saat itu. Memperjuangkan dasar negara apa pun saat itu adalah sah dan boleh seperti yang juga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, tetapi keputusan apa pun yang diambil sebagai resultante pasti dipatuhi.
Wahid Hasjim tetaplah seorang demokrat sejati yang menerima Pancasila sebagai dasar negara ketika Pancasila sebagai dasar negara itu sudah disepakati secara resmi sebagai hasil modus vivendi atau mietsaqon gholidza. Itu sebabnya dalam kepemimpinannya sebagai pejabat negara, yaitu sebagai menteri agama, Wahid Hasjim tidak pernah hanya mengutamakan umat Islam saja tetapi dia mengutamakan seluruh rakyat Indonesia. Ketika sebuah ide harus diperjuangkan dalam forum resmi, dia perjuangkan secara konsekuen, tetapi begitu ada keputusan kenegaraan, dia laksanakan dengan konsekuen pula meskipun tak semua idenya disepakati.
Berdasarkan perjalanan sejarah kepemimpinan Wahid Hasjim baik dalam lingkup Nahdlatul Ulama maupun dalam lingkup negara, terkait dengan paham kebangsaan dapat disimpulkan, pertama, pada saat-saat ideologi negara diperdebatkan, Wahid Hasjim membawa bendera Islam sehingga tepatlah pendapat masyarakat bahwa secara kategoris Wahid Hasjim termasuk kelompok nasionalis Islami. Kedua, dalam kiprahnya di pemerintahan dan dalam kegiatan politik sehari-hari, Wahid Hasjim menjadi contoh yang sangat menonjol bahwa setiap warga negara, setiap kelompok, setiap penganut agama, dan setiap etnis harus tunduk pada ideologi dan konstitusi yang sudah disepakati bersama sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pada saat pembicaraan tentang ideologi negara diperdebatkan oleh lembaga yang berwenang, kita mengenal sosok K.H.A. Wahid Hasjim adalah sosok yang kuat dengan idenya tentang negara dengan formalisasi Islam, namun pada saat konstitusi dan ideologi disepakati maka Wahid Hasjim memberi contoh untuk melaksanakannya dengan konsekuen. Inilah contoh tentang cara hidup berkonstitusi yang benar. Kristalisasi paham kebangsaan NU yang sekarang ini mendominasi kehidupan umat Islam di Indonesia, yakni menerima Pancasila sebagai ideologi yang final, tidak lain merupakan kelanjutan pemikiran teologis Wahid Hasjim bahwa apabila segala sesuatunya sudah diperjuangkan dengan sunguh-sungguh dan kesepakatannya merupakan hasil kompromi maka itu harus ditaati. Dalam hal ini, ada beberapa kaidah ushul fikh, yaitu:
1)
ما لا يدْرك كله لا يترك كله

Artinya:
Apabila tidak bisa dicapai seluruhnya maka jangan tinggalkan seluruhnya.

Kaidah ini memberi arti bahwa jika perjuangan untuk membentuk negara Islam sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak berhasil, maka jangan tinggalkan sisa-sisa perjuangan yang masih bisa dilakukan, yakni menerima dan berjuang di dalam negara kebangsaan secara total.
2)
العبرة فى الاسلام بالجوهر لا بالمظهر

Artinya:
Patokan dasar dalam memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substansinya, bukan simbol-simbol formalitasnya.

Kaidah ini memberi arti bahwa setelah perjuangan untuk memberlakukan syariat baik secara simbol formal maupun substansinya tidak berhasil dilakukan maka yang harus diperjuangkan adalah bagaimana mengaktualisasikan substansinya.
Kedua dalil ini bersifat saling menguatkan. Dengan demikian, paham kebangsaan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pengikat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan teologis berdasar kaidah ushul fikh tersebut yang benang merahnya bisa dirunut pada gagasan dan langkah-langkah Wahid Hasjim.
Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang sejalan dengan pemikiran Nurcholis Majid dan lain-lain. Menurut mereka, di Indonesia, ikatan kebangsaan itu secara teologis bisa dibangun atas dasar tiga hal, pertama, bahwa semua agama bersumber dari satu sumber yang sama hanya kemudian ada perbedaan yang merupakan sunnatullah. Oleh karena berasal dari sumber yang sama, maka tidak perlu ada konflik yang mengganggu kerukunan. Karena jika semua pemeluk agama melaksanakan dan menjalankan agamanya masing-masing maka akan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Kedua, seluruh pemeluk agama yang berasal dari agama apa pun juga, harus bekerja dalam ikatan kalimatun sawa atau visi dan pandangan yang sama. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertemukan hal-hal yang mempunyai kesamaan substansi tanpa membesarkan-besarkan perbedaannya. Kesamaan substansi itu merupakan nilai-nilai yang bersifat universal yang diperjuangkan oleh seluruh umat manusia seperti tegaknya keadilan, hukum, kepemimpinan yang amanah, demokrasi/permusyawaratan dalam hidup bersama, perlindungan lingkungan hidup dan sebagainya. Oleh karena nilai-nilai yang bersifat universal itu dikenal oleh semua agama maka harus kita perjuangkan secara bersama pula dalam bingkai dan ikatan kebangsaan Indonesia. Ketiga, hanifiyyah samhah, bahwa cara beragama yang benar adalah cara yang lurus dan toleran. Lurus, artinya melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, sedangkan toleran, artinya memaklumi dan tidak menyalahkan agama lain. Ketiga hal ini merupakan dalil-dalil naqliah di dalam agama.
Sebagai penutup makalah ini, Saya kembali ingin menegaskan bahwa K.H.A. Wahid Hasjim adalah sosok manusia langka yang paripurna yang pernah dimiliki oleh bangsa kita. Kiprah dan perjuangannya tidak hanya akan terus kita kenang sepanjang masa, namun seluruh sosok pribadinya perlu kita jadikan teladan di tengah krisis keteladanan yang sampai saat ini melanda negeri kita. Demikianlah kiprah seorang Wahid Hasjim dalam kancah nasional dan internasional serta sekelumit pemikiran tentang K.H.A. Wahid Hasjim yang turut mewarnai jiwa konstitusi negara kita.