Oleh: Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

“Ilmu harus bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik karena menurut pandangan Islam politik harus tunduk kepada ilmu. Politik mendorong orang untuk bertujuan mencari kemenangan, sedangkan ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran” (K.H. Abdul Wahid Hasyim).[1]

Pembuka

Pendapat Kyai Wahid yang baru dikutip ini adalah sesuatu yang ideal dan seharusnya demikian, tetapi dalam kenyataan empirik sering benar berlaku adalah kebalikannya, yaitu politik kekuasaan tidak menghiraukan ilmu dan bahkan memperalat agama. Kyai Wahid benar bahwa politik mendorong manusia untuk mencari kemenangan, sedangkan ilmu untuk mencari kebenaran. Makalah ini akan mencoba melihat dialektika hubungan agama –ilmu tidak kita bahas– dan kekuasaan dalam sejarah kontemporer Indonesia.

Agama dan kekuasaan di Indonesia: sebuah dialektika

Di antara para pendiri bangsa dan negara yang terlibat dalam BPUUPK (Badan Penyelidik Uasaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) tahun 1945, adalah Bung Hatta yang berani berbicara terus terang tentang bagaimana semestinya hubungan agama dan kekuasaan dalam negara Indonesia merdeka di bawah judul “Agama dan Negara.”[2] Dalam pidato itu terasa sekali Bung Hatta menguasai persoalan krusial ini dengan amat baik dalam perspektif keindonesiaan yang diucapkan sekitar dua setengah bulan sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat pidato Hatta ini terasa kemiripannya dengan pendapat Kyai Wahid di atas. Kira-kira rumusannya begini: hati-hati dengan politik kekuasaan yang sering tidak menghiraukan kebenaran dan moralitas, tetapi sarat dengan nafsu untuk merebut kemenangan untuk berkuasa!

Di kalangan pemeluk agama-agama di Indonesia, yang paling “ribut” membicarakan hubungan agama dan kekuasaan/negara adalah tokoh-tokoh organisasi atau partai Islam. Pemeluk agama-agama lain, khususnya Kristen dan Katolik, sudah tidak lagi bersemangat untuk itu. Barangkali penyebabnya adalah karena di abad-abad pertengahan di Eropa yang mayoritas penganut kedua agama itu sudah menjalani perdebatan sengit yang cukup lama mengenai hubungan negara dan Gereja yang pada akhirnya dimenangkan oleh negara. Dalam tradisi Kristen memang ada diktum: serahkan hak raja kepada raja, hak Tuhan kepada Tuhan. Artinya Gereja tidak boleh mengurus negara, dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Tetapi Vatikan adalah sebuah negara teokratik yang unik, di dalamnya Paus merangkap sebagai kepala negara. Umat Kristen dan Katolik di dunia umumnya menganut doktrin “pemisahan Gereja dan negara.” Masing-masing entitas punya domainnya masing-masing, sekalipun dalam realitas pelaksanaannya tidak selalu mulus. Dalam sejarah Eropa dikenal juga teori caesarpapism, di mana raja menguasai baik kerajaannya sendiri mau pun Gereja yang berada dalam batas-batas wilayahnya.

Dalam Islam tidak dikenal institusi seperti Gereja. Dengan demikian teori “pemisahan Gereja dan negara” tidak pernah timbul. Namun demikian pada zaman kelasik telah berkembang doktrin-doktrin yang membenarkan sistem kekuasaan absolut, seperti yang dikutip oleh Ibn Taimiyah: “Sultan adalah bayangan Tuhan di muka bumi,”[3] agak mirip dengan konsep dewa-raja dalam tradisi Hindu. Bahkan ada lagi yang lebih dramatis tentang mutlaknya sistem kekuasaan yang diwakili sultan itu: “Enam puluh tahun di bawah sultan yang jahat lebih baik dari pada satu malam tanpa sultan.”[4] Dengan demikian teori-teori politik yang memandang sistem kekuasaan begitu agung, juga tidak aneh dalam sejarah Islam. Tujuannya menurut Ibn Taimyah adalah “untuk menjaga mayoritas umat Islam dan imamnya.”[5] Dalam kritiknya terhadap sikap kompromis total ini, Fazlur Rahman menyatakan keberatan yang serius:

…sebuah pertimbangan yang lebih cermat akan mengatakan bahwa suatu kompromisme dan pasifisme, tidak perduli betapa pun mulia motivasinya, berarti sepenuhnya telah menghancurkan diri sendiri, karena ia menanamkan sikap pasif dan tak acuh, dan kemudian mulculnya rasa curiga yang fatal terhadap pemerintah. Dan inilah yang benar-benar berlaku dalam Islam. Sekiranya untuk menjaga solidaritas komunitas sebagai tujuan jangka jauhnya–memang demikianlah dan semestinya begitu–maka untuk menjamin stabilitas politik, lembaga-lembaga poltik yang memadai haruslah telah diciptakan. Syura misalnya haruslah dikembangkan menjadi suatu organisasi permanen dan efektif. Sayangnya tidak satu pun seperti itu yang dihasilhan.[6]

Selama berabad-abad dunia Islam kosong dari teori politik yang memberdayakan umat sebagai manusia merdeka. Kewajiban mereka adalah taat kepada penguasa. Para ‘ulama umumnya tidak berupaya membangun teori-teori politik yang berangkat dari doktrin egalitarian dalam al-Qur’an.[7]

Kita kembali kepada teori pemisahan agama dan negara yang juga berkembang di Indonesia. Untuk menghadapi perbedaan pendapat dalam BPUUPK, Bung Hatta tampaknya menempuh jalan tengah yang moderat. Menurut Bung Hatta, yang perlu dipisahkan adalah antara urusan negara dan urusan agama, sebab jika tidak demikian, yang akan berlaku adalah agama diperalat negara. Kita kutip selengkapnya: “Kita tidak akan mendirikan Negara dengan dasar perpisahan antara “agama” dan “negara”, melainkan kita akan mendirikan negara modern diatas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh Negara, maka agama menjadi perkakas negara, dan dengan ini hilang sifatnya yang murni.”[8] Kemudian diteruskan dengan kesimpulan ini: “Urusan Negara urusan kita semua. Urusan agama Islam adalah urusan ummat dan masyarakat Islam semata-mata.”[9] Pendapat Hatta ini jelas tidak disetujui oleh tokoh-tokoh Islam santri dalam BPUUPK, sekalipun dalam cara hidup keseharian Bung Hatta mungkin melebihi seorang santri dalam arti moral, disiplin, dan kejernihan berfikir. Dari sisi inilah tokoh-tokoh Islam sangat menghormati integritas Bung Hatta, sekalipun pandangannya tentang teori kenegaraan belum tentu disetujui.

Selanjutnya jika kita mencoba berfikir dialektis model Hegel dalam membaca hubungan antara agama dan negara (sistem kekuasaan) di Indonesia, maka formulanya adalah sebagai berikut: teori negara sekuler dengan konsep “pemisahan agama dan negara” seperti yang diusulkan oleh kaum nasionalis sebagai tesis, sedangkan anti-tesisnya adalah konsep “persatuan agama dan negara” dalam format negara Islam atau Islam sebagai dasar negara yang dimajukan oleh tokoh-tokoh santri dari berbagai latar belakang, baik dalam BPUUPK mau pun kemudian dalam Majelis Konstituante tahun 1950-an. Dengan Pancasila dalam bentuk Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, di mana Kyai Wahid menjadi salah seorang anggotanya yang berjumlah sembilan itu, sebenarnya sebuah sintesis telah tercapai. Tetapi kesepakatan ini ternyata hanya berusia selama 57 hari, karena dalam pertemuan antara Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam pada 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bung Hatta mengatakan bahwa di antara tokoh Islam yang hadir dalam pertemuan kilat pada 18 Agustus itu adalah Kyai Wahid, tetapi sumber lain mengatakan bahwa innformasi itu tidak benar, sebab Kyai Wahid ketika itu sedang berada di Jawa Timur.[10]

Dengan perubahan formula pada sila pertama Pancasila tidak berarti bahwa sintesis di atas telah mengalami perubahan secara mendasar, karena atribut “Yang Maha Esa” sebagai ganti anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setidak-tidaknya sedikit menenangkan wakil-wakil golongan santri ketika itu. Tetapi setelah Pemilu 1955 di bawah payung UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, dalam Majelis Konstituante yang bersidang antara 1956-1959, wakil-wakil kaum santri kembali memperjuangkan agar Islam dijadikan dasar negara berhadapan dengan Pancasila yang diusulkan oleh partai-partai nasionalis dan bahkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia).[11] Perjuangan kali ini pun tidak berhasil karena suara wakil-wakil pendukung Pancasila dan pendukung Dasar Islam dalam majelis sama-sama gagal meraih suara terbanyak seperti yang dituntut oleh UUDS. Keadaan inilah kemudian yang membawa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan keputusan kembali kepada UUD 1945, di mana Pancasila tetap sebagai dasar negara. Lagi, untuk menenangkan wakil-wakil Islam dalam konsiderasi dekrit disebutkan pula posisi Piagam Jakarta sebagai berikut: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebuat…”[12]

Sampai dengan era dasawarsa kedua abad ke-21, Pancasila yang kita kenal sekarang tetaplah Pancasila hasil perubahan tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD 1945 telah mengalami empat kali amendemen dalam tempo dua tahun. Amendemen-amendemen ini telah digugat pula oleh berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan ruh Pancasila dan UDD 1945 yang asli. Dalam pada itu di kalangan kecil umat Islam bahkan bergerak lebih ekstrem dengan menolak Pancasila sebagai dasar negara, digantikan oleh dasar Islam dengan semboyan pelaksanaan syari’at Islam, sebagaimana yang dituntut oleh Piagam Jakarta. Bagi arus besar umat Islam Indonesia, dasar Pancasila sudah diterima dengan penuh kesadaran, tetapi mereka tetap prihatin menghadapi kenyataan karena nilai-nilai luhur Pancasila itu belum kunjung membimbing cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila malah dikhianati dalam perbuatan.

Posisi saya dalam memandang politik kekuasaan

Pandangan Hatta tentang agama yang sering dijadikan alat oleh negara secara empirik berlaku di mana-mana di muka bumi, tidak perduli agama dan ideologi politik yang dianut oleh pemangku kekuasaan itu. Sepanjang sejarah Islam contoh-contoh tentang penyalahgunaan kekuasaan ini tidak diragukan lagi telah mengisi berita-berita sejarah dalam tempo yang lama. Revolusi yang sedang berlangsung di beberapa negara Arab adalah contoh-contoh mutakhir tentang bagaimana agama sebagai dasar moral sudah lama tidak berfungsi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama tentang rezim yang sedang berkuasa lebih banyak memberikan legitimasi terhadap kenyataan politik yang ada. Begitu juga para penulis kelasik tidak berupaya untuk membangun teori politik yang lebih dekat kepada cita-cita al-Qur’an mengenai keadilan dan doktrin persamaan. “Tidak ada perubahan dalam teori politik di dunia Islam selama 1000 tahun,” tulis Qamaruddin Khan.[13] Buntut jangka panjangnya sungguh fatal bagi munculnya pemikiran segar dalam teori politik Islam. Dikatakan selanjutnya: “Akibatnya terdapat perlawanan keras terhadap pemikiran segar. Gagasan baru apa pun dipandang bid’ah, sekalipun itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Semangat penyelidikan bebas yang diproklamasikan al-Qur’an telah diterlantarkan umat Islam. Situasi menyedihkan ini masih sedang bekerja sebagai rintangan besar bagi pemikiran orisinal dalam Islam.”[14]

Kita kembali ke Indonesia tentang hubungan agama dan kekuasaan. Pertanyannya adalah: apakah politik kekuasaan itu selalu kotor? Dalam sejarah kontemporer Indonesia, perdebatan tentang isu ini tidak kurang sengitnya. Pihak yang membela dasar negara sekuler berdalil bahwa politik kekuasaan itu kotor, oleh sebab itu jangan dicampuradukkan dengan agama yang suci. Sebaliknya pihak santri membantah pandangan ini dengan mengatakan justru karena politik kekuasaan itu kotor perlu dikawal oleh ajaran agama yang suci agar praktik kotor itu bisa dicegah, setidak-tidaknya dikurangi. Dalam masalah hubungan agama dan negara sebagai sistem kekuasaan, pandangan al-Ghazali (1058-1111) mungkin baik juga dikutip: “Agama itu dasar, sultan itu pengawal/penjaga.”[15] Artinya agama dijadikan landasan moral agar kekuasaan itu tidak jauh melenceng, sekalipun dalam realitas politik sukar sekali untuk dijalankan. Tetapi setidak-tidaknya acuan moral itu harus ada, apakah itu agama atau fasal-fasal dalam konstitusi.

Penutup

Akhirnya, dengan modal Pancasila sebagai dasar negara, sebenarnya acuan moral dalam sistem kekuasaan kita sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi dicari dasar lain. Tetapi yang selalu bermasalah adalah kualitas manusia tuna-moral yang sering berlindung di balik dasar Pancasila itu. Akibatnya adalah bahwa bangsa dan negara ini masih saja berada dalam lingkungan kultur politik kumuh. Kenyataan yang cukup ironis di depan kita adalah ini: para politisi yang mengaku beragama atau mereka yang jarang menyebut agama, kelakuannya rata-rata tidak banyak perbedaan. Inilah tragedi yang dibebankan atas bahu Pancasila yang harus segera dihentikan. Pendapat Kyai Wahid dan Bung Hatta perlu dibaca lagi agar bangsa ini cepat ke luar dari kubangan politik kekuasaan yang kotor yang sarat dosa dan dusta itu.

(Disampaikan di depan Seminar Nasional Pemikiran Politik K.H.A. Wahid Hasyim: “Agama, Politik, dan Kekuasaan”, bertempat di kampus UIN Makassar, 25 Juni 2011)